Surabaya - Juru bicara (Jubir) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah buka suara terkait pelaporan terhadap dirinya oleh Agung Zulianto atas dugaan penyebaran berita bohong atau hoaks rekam jejak calon pimpinan (Capim) KPK. Ia mengaku tak mempermasalahkan lantaran pelaporan merupakan hak warga negara.
"Ya biar saja, yang disampaikan pihak Polda Metro Jaya kan siapapun bisa melapor, silakan saja," ujarnya saat ditemui di Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Jumat, 30 Agustus 2019.
Febri mengatakan tuduhan penyebaran hoaks merupakan hak subjektif pelapor. Ia juga menyerahkan segala proses hukum kepada pihak kepolisian. Ia percaya pihak berwenang akan bekerja secara profesional.
Polri kan profesional.
Febri juga menegaskan bahwa apa yang ia sampaikan tentang rekam jejak Capim KPK sudah melalui proses di internal KPK.
"Polri kan profesional, dan akan melihat apakah laporannya berdasar atau tidak berdasar," ujarnya.
"Kalau yang dipersoalkan atau yang diklaim sebagai informasi tidak benar adalah pernyataan tentang informasi yang kami sampaikan ke Pansel. Saya justru sebaliknya, itu sudah melalui proses di internal ketika kami menyerahkan informasi ke Pansel tersebut. Dan hasilnya itu disampaikan ke publik dan beberapa poin krusial saja," kata Febri.
Ia meyakinkan, pelaporan terhadapnya di Polda Metro Jaya tidak akan menggangu kerja-kerja KPK, khususnya dalam pengawalan proses seleksi Capim KPK yang dilakukan oleh Panitia Seleksi.
"Yang terpenting sekarang adalah, KPK harus jalan terus. Tugas yang kami lakukan akan terus kami lakukan, termasuk pengawalan proses seleksi Capim KPK," ujarnya.
"Jadi kalau ada yang tidak senang atau keberatan dengan itu, kami tetap akan jalan terus. Kenapa, karena data-data yang disampaikan oleh KPK ke Pansel, catatan terhadap para capim tersebut adalah informasi yang benar disampaikan kepada publik," ucap Febri.
Sebelumnya diberitakan, Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo Harahap menduga pelaporan terhadap Febri Diansyah berkaitan dengan pernyataan Jubir KPK itu mengenai Capim KPK beberapa waktu lalu. Pelaporan diduga menyasar orang-orang antikorupsi di NKRI.
Ia menerangkan, selain Jubir KPK, nama lain yang turut dilaporkan dengan delik UU ITE yakni Adnan Topan Husodo, aktivis antikorupsi sekaligus Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), dan Asfinawati, aktivis sekaligus Pejuang HAM, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum YLBHI.
"Memang nama-nama yang dilaporkan ini merupakan orang orang yang selama ini dikenal antikorupsi dan kritis mengawal jalannya proses seleksi Capim KPK," kata Yudi kepada Tagar, Kamis siang, 29 Agustus 2019.
Dia menegaskan, laporan terhadap anggota pemberantas korupsi ke pihak berwajib ini tidak akan membuatnya gentar dikriminalisasi, karena di balik dia, masih ada tokoh dari organisasi keagamaan yang mendukung penuh keputusan KPK.
"Suara-suara agar terpilih Capim KPK yang berintegritas dan memiliki rekam jejak baik bukan hanya disuarakan oleh tiga orang, tetapi juga oleh NU dan Muhammadiyah," ucap Yudi.
Baca juga: Jubir KPK-ICW-Ketua YLBHI Dilaporkan ke Polisi
Ia mengatakan, tokoh agama, tokoh nasional, dan negarawan yang sudah memberikan dukungan kepada KPK di antaranya, istri Presiden RI ke-4, Abdurrahman Wahid (Gusdur), Shinta Nuriyah Wahid, Solahuddin Wahid, Buya Syafii Maarif, Mahfud MD, Romo Benny Susetyo, Syamsudin Haris, dan Anita Wahid.
"Para tokoh ternama, kampus, serta mahasiswa, lalu Serikat Buruh, dan gerakan antikorupsi di daerah pun sudah bergerak, karena Minggu ini seleksi akan memasuki tahap akhir yang menentukan nasib masa depan pemberantasan korupsi," kata Yudi.
Ia menduga pelaporan ini tidak lain berasal dari orang-orang yang selama ini mengawal proses seleksi Calon Pimpinan KPK. []
