Padang - Ketua Bidang Kampanye Lembaga Bantuan Hukum Padang, Diki Rafiqi mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk turun tangan dalam pemilihan Calon Pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pasalnya, banyak yang menilai rekruitmen yang dilakukan Panitia Seleksi (Pansel) telah melenceng dari apa yang diharapkan publik.
"Kami berharap, Presiden Joko Widodo turun tangan dalam mengatasi persoalan ini. Tidak mungkin berharap ke pansel saja," kata dia, usai melakukan konsolidasi terkait isu Capim KPK bersama Koalisi Masyarakat Antikorupsi Sumatera Barat (Sumbar), Rabu, 28 Agustus 2019.
Diketahui, saat ini telah ada 20 nama Capim KPK yang berhasil lolos profile assessment. Namun, banyak diantara mereka yang belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Padahal, kata Diki, penyerahan LHKPN penting dan seharusnya dilakukan sebelum pendaftaran.
"Tidak seharusnya, calon pemimpin lembaga antikorupsi tidak melaporkan LHKPN. Harusnya, seleksi Capim KPK ini lebih terbuka," ujarnya.
Pansel tidak menjalankan rekomendasi yang diberikan masyarakat sipil dan badan kepegawaian.
Menurut Diki, proses seleksi telah melenceng dari yang seharusnya. Pansel harusnya lebih jeli melihat track record kandidat. Sebab, wajah KPK ke depan, berada di tangan panitia seleksi.
Polemik pemilihan Capim KPK, kata Diki, tidak hanya datang dan dibahas oleh masyarakat sipil. Badan Pegawai KPK juga disebutnya meminta agar proses seleksi Calon Pimpinan lebih terbuka.
Baca juga: Ini Tujuan Neneng Jika Terpilih Capim KPK
"Sayangnya, pansel tidak menjalankan rekomendasi yang diberikan masyarakat sipil dan badan kepegawaian," katanya.
Kendati begitu, Diki berharap para pimpinan lembaga anti rasuah yang lahir dari proses seleksi Capim KPK, merupakan figur-figur yang bersih serta bebas dari intervensi lembaga manapun dalam penanganan kasus korupsi.
"Capim KPK harus bersih dan jelas track recordnya. Keluarkan yang bermasalah," katanya. []
