Jayapura - Dewan Adat Papua (DAP) meminta kepada pemerintah pusat agar menarik pasukan TNI di bawah kendali Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III di wilayah Papua. Baik dari Kabupaten Intan Jaya, Paniai, Nduga, dan Kabupaten Mimika.
Hal ini menyikapi meningkatnya eskalasi keamanan di wilayah itu, pasca kasus penembakan yang terjadi sepekan terakhir. Terlebih, pembunuhan seorang tokoh agama bernama Pendeta Yeremia Zanambani di Kampung Bomba, Distrik Hitadipa, Intan Jaya pada Sabtu 19 September 2020 lalu.
Sesungguhnya dari dulu kami sudah meminta agar pasukan (TNI) ditarik dari Intan Jaya.
Sekretaris II Dewan Adat Papua Jhon NR Gobay memandang, keberadaan pasukan TNI di Intan Jaya justru memancig perlawanan dari Kelompok Separatis Bersenjata.
Baca juga:
- OPM Tuding TNI Penembak Pendeta di Intan Jaya Papua
- Berulah Lagi, OPM Bunuh Pendeta di Intan Jaya Papua
- OPM Bertanggung Jawab Atas Penembakan di Intan Jaya Papua
- Kembali, Anggota Satgas Apter Tewas Ditembak KSB di Papua
- TNI dan Warga Sipil Tewas Dibunuh KKSB Intan Jaya Papua
Akibatnya, terjadi kontak tembak hingga menimbulkan jatuh korban dari kedua pihak, terlebih warga sipil.
"Sesungguhnya dari dulu kami sudah meminta agar pasukan (TNI) ditarik dari Intan Jaya. Karena kami melihat justru akan meresahkan masyarakat, dan memang terbukti," ujar Gobay usai menyampaikan pengaduannya ke Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, di Jayapura, Senin 21 September 2020.
Gobay mendesak presiden Joko Widodo serta Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto segera membentuk Tim Investigasi untuk memastikan penyebab kematian Pendeta Yeremia, sekaligus mengungkap pelakunya.
Sebab, TNI dan pihak Tentara Pembebasan Nasional Papua Merdeka (TPN-OPM) saling tuding di balik penembakan yang merenggut nyawa tokoh agama yang juga penerjemah Alkitab ke bahasa Suku Moni tersebut.
"Ada versi yang berkembang, TNI mengatakan (pelakunya) aggota OPM, sementara informasi yang kami terima itu dilakukan oleh oknum anggota TNI," kata Gobay menjelaskan.
Dia menganjurkan Presiden dan Panglima TNI untuk mempercayakan kemananan kepada Pimpinan Polda dan Kodam di Papua. Mengingat, anggota jajaran dari kedua institusi ini lebih paham dengan kondisi masyarakat lokal.
"Lebih baik semua di bawah kendali Kodam XVII/Cenderawasih dan Polda Papua, agar kami mudah berkoordinasi dan sama-sama menjaga keamanan di Papua," ujar Gobay.
Kepala Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Frits Ramandey mengaku telah menerima pengaduan dari Dewan Adat Papua terkait korban yang disebabkan situasi kemananan di Intan Jaya.
"Pada prinsipnya Aparat TNI dan polisi harus ingat bahwa mereka mewakili negara, dan negara harus hadir memberikan rasa aman bagi masyarakat. Sehingga tindakan-tindakan itu harus terukur. Pertanyaan sekarang, siapa sebenarnya aktor baru yang bermain di Intan Jaya," kata Frits menyikapi kedua versi saling tuding antara pihak TNI dan TPN-OPM di wilayah itu. []
