Jakarta - Anggota Komisi I DPR, Sukamta menyatakan rasa berduka dan prihatin atas meninggalnya prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) bernama Serka Sahlan saat bertugas sebagai Bintara Pembina Desa (Babinsa) pembawa logistik di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya Papua.
Sukamta mengatakan, serangan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) kepada anggota TNI-Polri, dan masyarakat sipil harus ditangani dengan serius. Penanganan itu diyakini agar tidak ada lagi korban jiwa yang berjatuhan.
Saya berharap pemerintah bisa memberikan perhatian ekstra untuk melindungi masyarakat sipil dan anggota TNI/POLRI yang bertugas di Papua
"Pada tahun 2020 ini menurut keterangan Polda Papua terjadi 46 kali serangan KKB. Jika dihitung dengan kejadian terakhir kemarin, ada kurang lebih 11 korban meninggal dan 25 korban terluka," kata Sukamta kepada Tagar, Jumat, 18 September 2020.
"Saya berharap pemerintah bisa memberikan perhatian ekstra untuk melindungi masyarakat sipil dan anggota TNI-Polri yang bertugas di Papua. Pemerintah juga perlu tegas menyebut KKB ini sebagai kelompok separatis, sehingga bisa direspons secara cepat dan tepat oleh TNI-Polri," kata dia menambahkan.
Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga meminta penanganan masalah di Papua dilakukan dengan pendekatan yang holistik dan menyentuh akar masalah supaya ruang gerak kelompok separatis itu semakin sempit.
"Saya yakin mayoritas masyarakat Papua tetap berjiwa NKRI, hanya beberapa gelintir orang saja yang terlibat gerakan separatisme papua merdeka. Tetapi yang segelintir ini bergerak sistematis dan terindikasi disokong pihak-pihak di luar negeri. Oleh sebab itu upaya penanganan masalah ini harus menyentuh akar masalah," ucapnya.
Kendati pemerintah melakukan pendekatan dengan membangun infrastruktur di Papua, pokok permasalahan yang ada di wilayah itu belum juga dapat ditangani.
"Pendekatan ekonomi dengan membangun infrastruktur secara besar-besaran di Papua ternyata belum bisa redakan potensi konflik horizontal dan serangan KKB. Artinya masih ada akar persoalan yang belum tersentuh oleh program-program pemerintah selama ini," katanya.
Lantas, Sukamta mengusulkan agar dibentuk secara khusus gugus tugas yang melibatkan unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi serta tokoh-tokoh adat dan agama di Papua.
Dia mengatakan, gugus tugas itu nantinya bergerak dengan melakukan pendekatan sosial, politik, budaya, ekonomi dan juga keamanan secara integral.
"Yang sering jadi tuntutan soal ketimpangan dan ketidakadilan yang berbalut etnisitas, ini bisa jadi sumbu konflik yang mudah meletus. Pertanyaannya mengapa sekian tahun otonomi khusus dengan anggaran triliunan rupiah belum bisa hadirkan kesejahteraan yang merata? Di sini perlu ada evaluasi secara menyeluruh pelaksanaan Otsus selama ini dengan memperhatikan aspirasi masyarakat Papua," ujarnya.
Tak lupa, anggota DPR asal Yogyakarta ini juga mengingatkan pemerintah untuk terus memperkuat jalur diplomasi baik tingkat regional maupun internasional.
"Langkah diplomasi perlu terus dilakukan guna menjamin dan memastikan tuntutan OPM untuk memisahkan diri dari NKRI tidak mendapat dukungan internasional karena tidak berdasar dan lemah," ucap Sukamta.
Sekadar informasi, Kelompok kriminal bersenjata (KKB) kembali melakukan penyerangan terhadap pengemudi ojek di Intan Jaya, Papua, Kamis, 17 September 2020. Di hari yang sama, KKB juga menembak seorang anggota TNI bernama Serka Sahlan.
- Baca juga: Sukamta Tegaskan Usul Kesejahteraan TNI Ditingkatkan
- Baca juga: Banggar DPR Sebut Menkeu Pelit Anggaran untuk TNI
Akibatnya, pengemudi ojek bernama Badawi dan Serka Sahlan meninggal dunia dalam waktu berdekatan dan hanya berselang tiga jam.[]