Jakarta - Pegiat media sosial Denny Siregar mengapresiasi gebrakan pertama Partai Solidaritas Indonesia (PSI), 'menggigit' DKI dengan membongkar anggaran Jakarta yang tidak wajar. Di antaranya membuka kejanggalan anggaran Rp 82,8 miliar untuk membeli lem aibon.
Denny secara khusus membuat catatan berjudul 'Surat untuk adik-adikku di PSI' di laman Facebook, Kamis, 31 Oktober 2019.
Berikut petikan catatan Denny Siregar selengkapnya.
"Saya ingat sekali waktu Pemilu legislatif diundang oleh Partai Solidaritas Indonesia.
Saya didaulat untuk bicara di panggung. Saya setuju, dengan satu syarat tidak ingin memuji mereka.
Dan di panggung saya bicara dengan nada keras, 'Saya akan mendukung PSI bukan karena suka, tetapi justru saya ingin membuktikan bahwa kursi DPR akan membantai kalian, menjadikan kalian lemah seperti banyak aktivis seperti kalian sebelumnya.
Dan saya akan puas dengan mencaci kalian, menyerang kalian karena karena sudah berbohong kepada rakyat dengan janji2 kalian !'
PSI memang tidak lolos ke Senayan karena suaranya tidak mencukupi. Tetapi di beberapa kota besar, mereka ada. Di Jakarta sendiri bahkan mereka menempatkan 8 kadernya menjadi anggota dewan.
Baru saja duduk, PSI Jakarta langsung bekerja. Mereka membongkar rancangan APBD DKI Jakarta yang dibuat dengan seenak udelnya. Ada buzzer dibayar 5 miliar rupiah. Ada lem aibon 82 miliar rupiah. Ada bolpen 123 miliar rupiah.
Tanpa ragu, adik-adik PSI di Jakarta, yang bahkan ada yang berumur 23 tahun, harus melawan pembuat anggaran. Tradisi Ahok mencoret anggaran fiktif diteruskan.
Lawan adik-adik ini bukan saja dari eksekutif, tetapi juga dari dalam ruang DPR yang didominasi orang-orang tua dan lama. Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI dari Gerindra, Inggard Joshua, menegur PSI Jakarta karena membongkar temuan itu lewat media sosial.
'Anda orang baru,' katanya. Seolah mengingatkan PSI bahwa gaya mereka merusak budaya diam dan kongkalikong selama ini antara eksekutif dan legislatif. PSI menjadi musuh bersama karena tidak bisa diajak bersenang-senang seperti mereka dulu kala.
Dan saya yakin, tekanan di dalam yang tidak diungkap ke publik pada PSI Jakarta pasti lebih keras. 'Masih bayi sudah sok semua,' begitu pasti ejekan mereka.
Jangan menyerah, adek-adikku di PSI. Lawan mereka. Biar mereka belajar bahwa generasi baru dalam politik sudah muncul dan akan menyapu mereka. Bersuaralah keras, jangan hanya diam. Yang kalian lawan itu bukan lagi serigala, tetapi sampai predator di zaman purbakala.
Jadikan Jakarta dan kota lain sebagai etalase kalian, bahwa di 2024 nanti kalian layak duduk di Senayan. Semua tekanan itu akan menguji kalian, apakah memang kalian bermental pejuang atau pecundang?
'Mental itu terbuat dari baja, maka selayaknya kalian tempa," begitu kata saya mengakhiri pidato di panggung.
Dan tempaan pertama sudah datang dengan kerasnya. Awalnya memang sakit. Tapi yakinlah, sesudah kalian terbiasa, kalian akan berdansa dengan cantiknya.
Salam seruput kopi dari kami yang menunggu gebrakan selanjutnya."
Apa yang Mau Disembunyikan?
Sebelumnya, Anggota Fraksi PSI DPRD DKI William Aditya Sarana membongkar anggaran kontroversial dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 DKI Jakarta. Anggaran dengan nilai fantastis yang mencurigakan.
Anggaran kontroversial di antaranya lem aibon Rp 82,8 miliar, ballpoint Rp 123 miliar, komputer Rp 121 miliar, dan beberapa unit server dan storage Rp 66 miliar.
"Itu baru sebagian dari mata anggaran yang menjadi tanda tanya. Kami akan menyisir anggaran dan mempertanyakannya satu per satu," kata William, Rabu 30 Oktober 2019.
William mengatakan sudah mengikuti rapat komisi beberapa hari, setiap kali minta detail anggaran, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selalu mengelak.
"Apa yang perlu disembunyikan? Saya mau tahu yang mengusulkan siapa dan alasannya apa, nilai-nilai yang diajukan fantastis sekali," kata William.
"Jangan sampai DPRD hanya jadi tukang stempel gubernur," lanjutnya.
Ia menduga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak mengetahui, tidak memahami isi anggaran kegiatan-kegiatan tersebut. Ia juga khawatir belakangan anggaran itu kembali disebut salah input.
"Kalau gubernur saja tidak tahu isi anggaran, apa yang mau dibahas? Tiap kami temukan sesuatu yang janggal dan kami angkat, nanti dibilang salah input atau tidak tahu-menahu lagi. Jangan-jangan ada banyak yang salah input, tapi tidak diketahui publik karena rinciannya ditutup-tutupi," ujar William.
William mengatakan usulan anggaran itu mereka dapat saat mengakses laman apbd.jakarta.go.id. Namun belakangan situs tersebut tidak lagi menampilkan usulan anggaran untuk 2020.
Belum Final
Pada hari yang sama, Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Syaefuloh Hidayat, mengatakan anggaran yang dinilai janggal tersebut masih berupa usulan. Bersifat sementara. Belum final.
Anggaran itu akan melalui pembahasan di komisi DPRD DKI dan nantinya akan menjadi APBD DKI Jakarta setelah disahkan.
"Anggaran itu juga disusun Suku Dinas dan itu adalah sementara. Nanti semuanya akan kita sesuaikan dengan hasil dari masing-masing sekolah yang tentu untuk proses penyesuaian," kata Syaefuloh.
Syaefuloh mengatakan penyesuaian tersebut akan disampaikan kepada Komisi E dalam rapat rencana Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 dan berharap tidak ada kekeliruan anggaran saat pembahasan.
"Kami sudah siapkan bahan untuk revisinya. Insya Allah kami hari ini sampaikan ke DPRD untuk kita kemudian kita sesuaikan, mengikuti tahapan," ujarnya. []
Baca juga:
- Daftar Anggaran Kontroversial APBD DKI Jakarta 2020
- Kronologi Terbongkar Lem Aibon Rp 82 Miliar APBD DKI
