Jakarta - Banyak anggaran kontroversial dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 DKI Jakarta. Anggaran dengan nilai fantastis yang mencurigakan.
"Kami sudah ikuti rapat komisi beberapa hari ini dan tiap kali diminta buka detail anggaran, Pemprov selalu mengelak. Apa yang perlu disembunyikan?" ujar Anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI William Aditya Sarana di Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2019 seperti diberitakan Antara.
"Saya mau tahu yang mengusulkan siapa dan alasannya apa, nilai-nilai yang diajukan fantastis sekali. Jangan sampai DPRD hanya jadi tukang stempel gubernur," lanjut William.
Berikut daftar anggaran kontroversial APBD DKI Jakarta 2020 berdasarkan penjelasan William.
1. Lem Aibon Rp 82,8 Miliar
Lem aibon tercatat di laman apbd.jakarta.go.id, pagu anggaran ini diusulkan Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Jakarta Barat dengan nama 'Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Negeri' senilai Rp 82,8 miliar.
Dalam rincian kegiatan itu dijelaskan anggaran sebanyak itu akan digunakan untuk membeli lem aibon bagi 37.500 orang selama 12 bulan dengan harga satuan sebesar Rp 184.000.
Dengan demikian, total biaya yang dibutuhkan mencapai Rp 82.800.000.000 untuk pembelian lem yang masuk dalam komponen Belanja Alat Tulis Kantor (ATK).
Setelah menjadi sorotan, catatan tentang lem aibon tersebut hilang dari laman apbd.jakarta.go.id.
2. Ballpoint Rp 123 Miliar
Anggaran pengadaan ballpoint sebesar Rp123 miliar dalam rancangan APBD 2020, diusulkan Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur.
Temuan itu terdapat dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2020, diunggah di laman apbd.jakarta.go.id.
3. Komputer Rp 121 Miliar
Di laman apbd.jakarta.go.id. juga ditemukan 7.313 unit komputer dengan harga Rp 121 miliar di Dinas Pendidikan.
4. Beberapa Unit Server dan Storage Rp 66 Miliar
Di laman yang sama tersebut ditemukan pula beberapa unit server dan storage senilai Rp 66 miliar di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.
"Itu baru sebagian dari mata anggaran yang menjadi tanda tanya. Kami akan menyisir anggaran dan mempertanyakannya satu per satu," kata William.
William menduga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak mengetahui dan tidak memahami isi anggaran kegiatan-kegiatan tersebut.
Ia khawatir belakangan anggaran itu kembali disebut salah input.
"Kalau gubernur saja tidak tahu isi anggaran, apa yang mau dibahas? Tiap kami temukan sesuatu yang janggal dan kami angkat, nanti dibilang salah input atau tidak tahu-menahu lagi. Jangan-jangan ada banyak yang salah input, tapi tidak diketahui publik karena rinciannya ditutup-tutupi," ujar William.
William mengatakan usulan anggaran itu mereka dapat saat mengakses laman apbd.jakarta.go.id. Namun belakangan situs tersebut tidak lagi menampilkan usulan anggaran untuk 2020.
Tanggapan DKI
Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Syaefuloh Hidayat, mengatakan anggaran yang dinilai janggal tersebut masih berupa usulan. Bersifat sementara. Belum final. Anggaran itu akan melalui pembahasan di komisi DPRD DKI dan nantinya akan menjadi APBD DKI Jakarta setelah disahkan.
"Anggaran itu juga disusun Suku Dinas dan itu adalah sementara. Nanti semuanya akan kita sesuaikan dengan hasil dari masing-masing sekolah yang tentu untuk proses penyesuaian," ujar Syaefuloh, Rabu.
Syaefuloh mengatakan penyesuaian tersebut akan disampaikan kepada Komisi E dalam rapat rencana Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 dan berharap tidak ada kekeliruan anggaran saat pembahasan.
"Kami sudah siapkan bahan untuk revisinya. Insya Allah kami hari ini sampaikan ke DPRD untuk kita kemudian kita sesuaikan, mengikuti tahapan," ujarnya.
Hal lain di luar lem aibon dan ballpoint, Syaefuloh mengatakan rencana pembelian unit komputer sebesar Rp 121 miliar dibatalkan. Para siswa bisa memanfaatkan komputer yang tersedia di sekolah lain saat ujian.
"Itu ada di Dinas Pendidikan, awalnya diperuntukkan untuk membantu dan memperlancar proses ujian berbasis komputer. Kemudian dalam rangka efisiensi, kami mencoba membuat beragam alternatif," ujarnya.
Alternatif misalnya pada saat ujian, komputer antarsekolah bisa digunakan secara bergantian.
Tentang lem aibon, Syaefuloh memastikan tidak akan ada pengadaan lem Aibon. Menurutnya, anggaran itu harusnya masuk ke dalam Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) sekolah. Ia mengaku anak buahnya keliru dalam memasukkan mata anggaran. []
Baca juga:
- Kronologi Terbongkar Lem Aibon Rp 82 Miliar APBD DKI
- Meme Kocak Lem Aibon Rp 82 Miliar APBD DKI Jakarta
