Jakarta - "Sekarang Bukan Lagi Harun Masiku vs KPK, Tapi PDIP vs KPK."
Demikian dikatakan Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti dalam diskusi yang digelar Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) di Matraman, Jakarta Timur, beberapa waktu lalu.
Ray heran, kenapa PDI Perjuangan (PDIP) reaktif terhadap masalah rasuah yang membelit tersangka kasus dugaan suap penetapan anggota DPR periode 2019-2024 dalam mekanisme pergantian antarwaktu (PAW), Harun Masiku.
Keheranan Ray mengacu pada langkah DPP PDIP sampai membentuk tim hukum untuk menyikapi kasus suap PAW, dan melakukan sejumlah safari mendatangi pihak yang berkaitan dengan penegakan hukum dan penyelenggara negara.
Baca juga:
Tak berhenti sampai di situ, kader PDIP Yasonna Laoly juga terlibat dalam inisiator tim hukum tersebut meski menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM. "Itu adalah satu sinyal bahwa persoalan yang menimpa salah satu caleg PDIP ditarik seolah-olah persoalan partai politik. Maka, yang muncul sekarang bukan lagi Harun Masiku versus KPK, tapi PDIP versus KPK," ujar Ray Rangkuti di Jakarta.
Akan memiliki implikasi yang serius kepada calon-calon yang mereka usung dalam proses Pilkada 2020 nanti.
Ray mengatakan upaya reaktif PDIP dalam menyikapi kasus Harun akan menjadi bomerang bagi partai berlambang kepala banteng tersebut. Komitmen PDIP berada di sisi mana dalam bersikap terkait korupsi di Tanah Air bakal dipertanyakan masyarakat.
Dia menilai bila citra partai yang dibangun negatif saat ini maka tidak menutup kemungkinan 'blunder' akan dialami kader PDIP ketika berjuang dalam pesta demokrasi 2020.
"Saya khawatir image yang dibangun PDIP yang seolah-olah berhadapan dengan KPK ini justru akan memiliki implikasi yang serius kepada calon-calon yang mereka usung dalam proses Pilkada 2020 nanti," katanya.
Diketahui PDIP membentuk tim hukum dalam menyikapi persoalan suap yang menyeret kadernya sekaligus caleg PDIP Sumatera I, Harun Masiku. Pembentukan tim hukum itu diumumkan Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Bidang Hukum, HAM dan Perundang-undangan Yasonna Laoly di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu, 15 Januari 2020.
Setelahnya, tim hukum PDIP tercatat melakukan safari ke sejumlah pihak dan instansi. Merkea mengunjungi KPU dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis, 16 Januari 2020, lalu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Pers dan Bareskrim Polri pada Jumat, 17 Januari 2020.
Dalam kasus ini, caleg PDIP Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina agar ditetapkan menjadi anggota DPR menggantikan caleg PDIP Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia sebelum disahkan menjadi anggota DPR 2019-2024.
Padahal mekanisme PAW, bila merujuk pada Undang-Undang, Nazarudin sebagai peraih suara ke-1 terbanyak di dapil Sumatera Selatan I hanya bisa digantikan oleh caleg beda partai yang menempati posisi ke-2, yaitu Riezky Aprilia. Harun diketahui menempati posisi ke-5 peraih suara terbanyak di dapil tersebut.
Harun yang berada dalam daftar pencarian orang (DPO) KPK saat ini masih berstatus tersangka buron. Harun tak terjerat operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Rabu, 8 Januari 2020. Dalam OTT itu, KPK hanya mengamankan tiga tersangka yaitu Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina diduga sebagai penerima suap. Kemudian tersangka diduga pemberi suap selain Harun, Saeful Bahri. []
Baca juga:
