Jakarta - Kabar baik kini tengah menanungi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Memasuki penghujung kuartal III/2020, pemerintah memproyeksi bahwa lembaga tersebut akan mengalami surplus sebesar Rp 2,5 triliun.
Apabila prediksi tersebut tidak melesat, maka capaian ini merupakan kali pertama sejak badan sosial itu resmi dibentuk pada 2014 lalu.
Berdasarkan informasi yang dihimpun redaksi, ada tiga asumsi yang dapat digunakan untuk menelaah kenaikan pendapatan BPSJ Kesehatan. Pertama adalah berdasarkan iuaran periode Januari hingga Maret 2020 yang sempat mengalami penyesuaian nilai iuran berdasarkan Perpres 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan.
Kedua, mengacu pada Perpres 82 Tahun 2018 dengan nilai iuran yang sempat turun pada April-Juni 2020. Lalu yang terakhir adalah proyeksi iuran untuk Juli sampai dengan Desember 2020.
“Berdasarkan data Juli 2020, kami memperkirakan kas BPJS Kesehatan hingga akhir tahun ini mengalami surplus Rp 2,56 triliun,” demikian ucap Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris ketika menghadiri rapat dengan Komisi IX DPR pada tengah pekan ini, 17 September 2020.
Untuk diketahui, lembaga yang didirikan oleh persiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono terus mengalami tekanan keuangan. Tercatat, pada 2014 BPJS Kesehatan defisit Rp 3,3 triliun. Setelahnya, pelebaran defisit terus meningkat dengan bukuan minus Rp 5,7 triliun (2015), minus Rp 9,7 triliun (2016), minus Rp 9,75 (2017).
Tekanan agak mereda memasuki penghujung 2018 dengan catatan minus Rp 9,1 triliun. Setelahnya, keuangan BPJS Kesehatan kembali terjun bebas dengan rincian minus Rp 15,5 triliun pada akhir tahun lalu.
“Sepanjang Januari hingga Agustus 2020 kami telah membayarkan seluruh klaim ke rumah sakit dengan nilai Rp 71,33 triliun. Sehingga tidak ada lagi gagal bayar,” tutur Fahmi melanjutkan.
