Makassar - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI meminta kepada seluruh elemen masyarakat dan instansi pemerintahan agar merangkul mantan narapidana terorisme dan keluarga terorisme.
Hal tersebut disampaikan langsung Kepala BNPT, Komjen Pol Suhardi Alius saat gelar rapat koordinasi kelompok kerja pendamping sasaran Deradikalisme di Wilayah Sul-Sel, Sul-Teng, Kal-tim, NTB dan Maluku tahun 2019 di Hotel Gammara, Jalan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar, Sul-Sel, Selasa 26 November 2019.
"Semua orang punya masa lalu dan masa depan, begitupun dengan mantan narapidana terorisme. Sehingga, kita semua berperan, bukan hanya BNPT tapi semua masyarakat dan instansi pemerintahan agar kembali merangkul mantan teroris begitupun dengan keluarganya. Hal itu, agar mereka ini kembali ke jalan yang benar dan tidak terpapar lagi paham radikalisme," kata Suhardi Alius.
Dalam mencegah paham-paham radikalisme di masyarakat, kata dia, BNPT RI melaksanakan program Deradikalisme di Indonesia secara lebih intensif dengan dimulai dari individu yang ditahan dan menjalani masa pidana, termasuk juga ketika dari individu tersebut bebas kembali ke masyarakat.
Semua orang punya masa lalu dan masa depan, begitupun dengan mantan narapidana terorisme.
"BNPT sebagai leading sector telah menginisiasi pembentukan kelompok kerja Deradikalisasi dibeberapa wilayah, seperti Sumatera, Jawa Barat, Jawa Timur, dan juga di wilayah Timur Indonesia," tambahnya.
Menurut Suhardi, kelompok kerja pendamping dengan sasaran Deradikalisme ini bertujuan untuk mengordinasikan pendamping kepada sasaran deradikalisme yang berasal dari instansi yang berkaitan dengan pelaksanaan program deradikalisasi. Serta menyamakan pemahaman para pelaksana sehingga kegiatan deradikalisasi dapat dilaksanakan secara optimal, tertib dan lancar sesuai target.
"Memberikan pendampingan intensif kepada sasaran deradikalisasi di masyarakat. Pendampingan ini berfungsi sebagai sarana untuk mengetahui keadaan terbaru dari para sasaran Deradikalisme," paparnya. []
Selain melakukan pendampingan, kelompok ini juga nantinya melakukan monitoring dan evaluasi terkait perkembangan sasaran deradikalisasi di masyarakat. Monitoring dan evaluasi yang dimaksud adalah perkembangan dari pemahaman kebangsaan, keagamaan dan kewirausahaan yang sudah dijalankan para sasaran deradikalisasi.
"Untuk mencapai target kita inginkan, sehingga kita menguatkan kerjasama dengan instansi dan tokoh masyarakat atau agama di daerah terkait dalam mendampingi, membina dan memberdayakan para sasaran deradikalisasi di masyarakat," sambungnya.
Lebih jauh ia menerangkan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu langkah awal dalam mengimplementasikan peraturan pemerintah nomor 77 tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan terhadap penyidik, penuntut umum, hakim dan petugas pemasyarakatan.
"Diharapkan adanya pendampingan ini dapat membentuk individu mantan narapidana terorisme, keluarga dan jejaringnya, termasuk didalamnya juga anak-anak mantan teroris serta Foreign Terrorist Fighter (FTF). Termasuk juga orang terpapar, mulai menjauhi dan meninggalkan radikalisme yang berujung pada terorisme," tutup dia.
BNPT menyelenggarakan rapat koordinasi kelompok kerja pendamping sebagai wujud konkret hadirnya negara dalam kehidupan sasaran Deradikalisme. Kegiatan ini juga melibatkan TNI, Polri, Kementerian Agama, serta Kementerian Hukum dan HAM. []
Baca juga:
- Prabowo Libatkan ASEAN Tangkal Pergerakan Teroris
- Terduga Teroris Gunungkidul Sering Latihan Menembak
- Teroris Bom Bali Umar Patek Diusul Bebas Bersyarat
