Jakarta - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) akan meminimalisasi kemungkinan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat pandemi Covid-19. Hal tersebut kata Ketua Badan Pengurus Pusat (BPP) Mardani H. Maming sebagai bentuk dukungan terhadap dunia usaha.
"Kita jaga untuk meminimalisir PHK. Kita jaga eksositem dunia usaha agar bisa hadapi pandemi Covid-19. Bersama Gugus Tugas Insya Allah kita bisa sinergi bersama," ujar Mardani H. Maming dalam keterangan tertulis, Senin, 6 Juli 2020 seperti dilansir dari Antara.
Maka dari itu, menurutnya perlu peran serta para pemangku kepentingan ekonomi nasional baik pengusaha, buruh, pemerintah serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam mengambil keputusan dan bertindak.
Mereka, kata dia harus bekerja bersama untuk menciptakan kondisi dan solusi yang saling menguntungkan (win-win solution) ketimbang berselisih.
Pihaknya berharap pemerintah pusat dan daerah fokus mengatasi pandemi Covid-19 ini supaya cepat terkendali. "Tak lupa mendukung pengusaha khususnya pengusaha muda melalui stimulus ekonomi yang terbaik, baik dari sisi perpajakan, kredit/cash flow, maupun keringanan beban operasional," ucapnya.
Ketua Bidang Ketenagakerjaan, Vokasi, dan Kesehatan BPP Hipmi Sari Pramono mengatakan pihaknya sudah menyiapkan siasat untuk mencegah masyarakat terpapar Covid-19 dan PHK.
Hipmi kata Sari, akan bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melakukan sosialisasi bersama agar seluruh pengusaha menaati protokol kesehatan dalam menjalankan kegiatan perekonomiannya.
"Kita fokus adaptasi di era new normal. Insya Allah ke depan kita akan mengadakan webinar bersama soal PHK yang bisa dihubungkan dengan pandemi Covid-19. Jadi, para pengusaha harus cerdas dan siap," ujarnya.
Saat ini, pihaknya sedang melakukan survei dan kajian akan dampak PHK di tengah pandemi saat ini. Pasalnya, kata ida peran sumber daya manusia (SDM) sangat penting bagi perekonomian sebuah negara dan salah satu input penting bagi pembangunan industri yang berdaya saing.
Apalagi, pada 2030-2040, Indonesia diprediksi mengalami bonus demografi di mana jumlah usia produktif mencapai 64 persen dari total penduduk 297 juta jiwa.
Berdasarkan laporan World Economic Forum (WEF), indeks daya saing global Indonesia pada 2017 di peringkat 47, pada 2018 menempati posisi peringkat 45, dan di peringkat 50 pada 2019
"Internal kami sedang melakukan survei dan kajian tentang dampak PHK karena pandemi Covid-19. Masing-masing sektor berbeda-beda imbasnya," ucap Sari. []
