TAGAR.id, Jakarta - Barisan Relawan Jalan Perubahan (Bara JP) menanggapi usulan hak angket dugaan kecurangan Pilpres 2024. Menurut Bara JP, sebaiknya dugaan kecurangan tersebut dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal DPP Bara JP Relly Reagen dalam keterangan tertulis, Minggu 25 Februari 2024.
Reagen mempertanyakan apakah ada mekanisme hak angket DPR dalam mekanisme Pemilu. "Coba cek ada tidak dalam aturan," katanya.
Ia mengingatkan dalam Pilpres 2014 dan Pilpres 2019, pihak yang kalah membawa dugaan kecurangan ke Mahkamah Konstitusi.
"Selalu ujungnya MK kalau mau cari riuh-riuh saja," kata Reagen.
"Kalau ada yang bakal kehilangan posisi atau keluar dari kekuasaan ya itu risiko dalam politik," lanjutnya.
Sebelumnya, capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo mengusulkan partai pengusungnya menggulirkan hak angket atas dugaan kecurangan Pilpres 2024 di DPR. Hal ini mendapat respons positif dari capres nomor urut 1 Anies Baswedan.
Ganjar menyebut hak angket merupakan hak penyelidikan DPR dan menjadi salah satu upaya untuk meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu terkait penyelenggaraan Pilpres 2024.
"Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024," kata Ganjar dalam keterangan tertulis, Senin (19/2).
Adapun partai pengusung Ganjar yang berada di DPR ialah PDIP dan PPP. Usulan ini katanya telah disampaikan dalam rapat TPN pada Kamis (15/2).
Ganjar mengaku telah menyampaikan ribuan pesan yang masuk dari relawan dan masyarakat terkait berbagai dugaan kecurangan di Pilpres 2024.
Sementara Anies menyebut partai di Koalisi Perubahan, yakni PKB, NasDem, dan PKS, akan siap bekerja sama. Anies mengatakan pihaknya akan siap dengan data-data yang sudah ditemukan.
"Gini, ketika kita mendengar akan melakukan, kami melihat itu ada inisiatif yang baik dan ketika Pak Ganjar menyampaikan keinginan untuk melakukan angket itu, Fraksi PDI Perjuangan adalah fraksi yang terbesar. Kami yakin bahwa Koalisi Perubahan, Partai NasDem, PKB, PKS, akan siap untuk bersama-sama," kata Anies di Yusuf Building Law Firm, Jakarta Selatan, Selasa (20/2). []