Pesan Sejuk Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid: Jangan Mau Diadu Domba dengan Narasi Pemilu Curang

Habib Syakur mengaku punya cara tersendiri dalam menghadapi fenomena ini yakni terus menyakinkan masyarakat.
Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid

TAGAR.id, Jakarta - Pesta demokrasi lima tahunan atau Pemilu 2024 yang digelar Indonesia telah usai dengan lancar, aman dan damai. Saat ini tahapan pemilu masuk dalam proses penghitungan suara yang dilakukan oleh lembaga penyelenggara pemilu secara tranparan dan profesional.

Kendati demikian, saat ini masih ada beberapa kelompok dari para pihak yang terus menyuarakan narasi-narasi yang mengarah adanya praktik adu domba ditengah tahapan pemilu ini.

Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid, menilai upaya dari narasi tersebut kerap kali datang dari kelompok atau pihak yang kalah dalam kontestasi pemilu.

"Dalam sejarah, kelompok yang kalah itu menyuarakan ini curang. Sedangkan pemerintah sudah bersikap sangat bijaksana dan objektif melaksanakan pemilu sebaik-baiknya. Jadi memang harus ada prasangka baik kepada pemerintah, TNI-Polri, KPU, Bawaslu, adalah bagian dari cinta Tanah Air, yang mana sudah berupaya keras melaksanakan itu sebaik-baiknya," kata Habib Syakur di Jakarta, Jumat, 23 Februari 2024.

Narasi Pemilu curang dianggap telah mengusai ranah publik seperti media sosial lintas platform yang di mana masyarakat rentan mendapatkan informasi yang tak valid bahkan tidak sedikit masyarakat yang terhasut dengan narasi tersebut.

Habib Syakur mengaku punya cara tersendiri dalam menghadapi fenomena ini yakni terus menyakinkan masyarakat baik secara langsung ataupun lewat media untuk memastikan bahwa narasi tersebut adalah salah.

Ia juga menyakini Pemerintah tak mungkin bersikap dzalim terhadap rakyatnya sendiri. Sebab, dengan adanya Pemilu ini, negara menghargai rakyat sebagai pemilik republik ini.

"Nah rakyat sendiri, saya wajibkan untuk selalu bersyukur pemilu berjalan damai dan aman. Sedangkan narasi-narasi adu domba dimunculkan oleh kelompok-kelompok yang gak suka republik kita tercinta ini," ujarnya.

"Nah kelompok-kelompok itu tidak bisa bertanggung jawab kepada rakyat sedangkan yang bertangung jawab kepada rakyat adalah pemerintah. Itu sudah terikat dalam sumpah jabatan, TNI-Polri, KPU, Bawaslu itu kan tanggung jawabnya kepada Allah bukan kepada kelompok penentang pemerintah, kelompok yang menarasikan curang, mempropagandakan adu domba dan sebagainya," jelasnya.

Ditegaskan Habib Syakur, pemerintah saat ini harus dibantu oleh tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama yang mengedepankan kedamaian kesejukan, ketentraman sehingga pemerintah tidak bisa berdiri dan bekerja sendiri.

"Nah, di sini, saya tegaskan bahwa semua wajib dijelaskan secara dari hati ke hati, kita wajib menyadarkan pada korban-korban penerima propaganda dengan narasi yang mengilhami kita lahir sebagai seorang Indonesia sejati yang penuh dengan iman dan taqwa kepada Allah SWT. Jadi kita harus terbentuk sebagai insan Indonesia sejati yang penuh iman dan taqwa kepada Allah SWT, selalu bersyukur atas karunia nikmat Allah," katanya.

Menurutnya, kelompok-kelompok penentang pemilu dengan narasi-narasi curang itu adalah kelompok yang tidak pernah bersyukur atas nikmat Allah SWT, yakni kelompok yang selalu mengedepankan prasangka buruk. "Isinya tidak ada nikmat dan karunia dari Allah, tidak mensyukuri. Bisa jadi kelompok yang musyrik," katanya.

Di sisi lain, Habib Syakur juga menyesalkan adanya kegiatan bertajuk 'Metamorfoshow' yang digelar di kawasan TMII, Jakarta Timur, beberapa waktu lalu yang dihadiri oleh pimpinan eks HTI yang telah dinyatakan sebagai organisasi terlarang oleh pemerintah.

Ia menduga, kegiatan tersebut adalah suatu upaya untuk mengelabui generasi muda untuk berfikir sempit atas karunia yang diberikan Allah untuk bangsa Indonesia.

"Saya terus terang menyesalkan itu terjadi. Karena sekarang itu pemerintah dari sejak berapa tahun yang lalu HTI sebagai organisasi terlarang tapi ajarannya, pemikirannya, tidak dinyatakan sebagai pemikiran ajaran tersesat. Dan itu terus terang mengelabui anak bangsa, generasi z, mengelabui untuk berfikir sempit seakan-akan tidak bisa menerima karunia Allah di Indonesia ini yang sangat kaya raya, hidup yang sangat bebas, kebebasan ini dalam rangkuman, cakupan nilai-nilai Pancasila. Itu tidak boleh diingkari, kalau mengingkari itu berarti kufur nikmat" tegasnya.

"Nah, kelompok-kelompok ini digalang oleh pimpinan HTI adalah kelompok yang menggiring anak muda Gen Z ini untuk tidak selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat karunia di Indonesia dan tidak mendidik cinta Tanah Air dan Bangsa," tambahnya.

Habib juga menjelaskan bahwa gerakan-gerakan tersebut berpeluang dan berpotensi untuk membuat bangsa Indonesia terpecah belah dengan tujuan untuk mendirikan daulah khilafah. "Memporak-porandakan Indonesia, mendirikan daulah khilafah, sedangkan daulah khilafah itu sudah zaman dahulu, sejak zaman sahabat nabi sudah selesai. Selebihnya apa? Khilafah yang akan digaungkan apa? Tidak ada," ujar dia.

Habib menyakini, kelompok khilafah memilik ragam cara untuk melakukan misi politiknya seperti melalui momentum pesta demokrasi, yakni pemilu hingga adanya kepentingan partai politik untuk merangkul suara.

"Pertama yang harus saya garis bawahi, patut diduga partai politik ini penikmat politisasi identitas, karena disaat mendekati pilpres, pileg, pilkada, mereka menikmati merangkul kelompok khilafah untuk suara. Sedangkan kelompok khilafah ini sebebas-bebasnya merasa dirinya ini ada keluangan untuk menyebarkan ajaran khilafah yang mereka merasa di-back up oleh partai politik. Nah di sini pemerintah tidak melek, tidak sadar bahwa ini harus ditertibkan," katanya.

"Karena kelompok khilafah mencuci otak anak muda, generasi Z, seluruh rakyat Indonesia, seakan-akan pemerintah Indonesia tidak pernah adil terhadap rakyatnya. Nah pemerintah dari mulai zaman Soekarno sampai Presiden Jokowi, selalu berusaha berbuat baik untuk rakyat, selalu berusaha memakmurkan rakyat, tapi kan masih punya keterbatasan-ketebatasan," ujarnya.

Ditegaskanya, tidak ada pemerintahan yang sempurna dan tidak akan ada pemerintahan yang berkhianat kepada Pancasila. "Lah ini kelompok khilafah jelas-jelas berkhianat pada Pancasila dan UUD 1945. Maka dari itu saran saya harus menindak tegas bila perlu ajaran khilafah harus dinyatakan aliran tersesat dan terlarang," tegasnya.

Habib Syakur berharap dan mengajak segenap masyarakat Indonesia untuk terus menjaga keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dalam menyikapi proses dan tahapan pemilu saat ini dengan sejuk dan tenang. Dengan meningkatkan spiritualitas, maka kedamaian di Indonesia akan terus terwujud.

"Setelah pemilu ini saya berharap kepada seluruh rakyat Indonesia, tetaplah menjaga keimanan dan ketaqwaan kita kepada Allah, karena dengan kita melaksanakan itu hati kita semakin bersih semakin jernih menyikapi hal-hal yang terjadi pasca pemilu ini pasti hati kita bisa menyikapi yang jelek itu jelek yang baik itu baik, karena kita semakin bertaqwa meningkatkan keimanan kita kepada Allah," jelasnya.

"Allah membimbing kita dalam segala hal setiap saat setiap detik, hendaklah kuatkan, tingkatkan spiritualltas kita untuk menuju insan Indonesia sejati, semakin cinta tanah air, semakin cinta dan bangsa wujudkan Indonesia damai, dengan tingakkan spiritualitas kita dan kedamaian akan terwujud," tutupnya.

Berita terkait
Soal Hak Angket Kecurangan Pemilu, Golkar Tegaskan Belum saatnya DPR Turun Tangan Menyelidikinya
Menurut Maman, belum saatnya DPR turun tangan menyelidiki dugaan kecurangan karena KPU belum selesai melakukan penghitungan suara manual.
Pemilu 2024 Usai: Jangan Ada Provokasi Politik, Sudah Selayaknya Gunakan Jalur Konstitusi
Berdasarkan hasil hitung cepat atau real count yang ditangkan berbaga lembaga survei, pasangan Prabowo-Gibran meraih kemenangan hampir 59 persen.
Menguak Korelasi antara Pemilu 2024 dan Dinamika Harga Bitcoin
Thailand telah mengambil langkah progresif dalam regulasi pajak terkait aset digital dengan menghapuskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 7%.