Malang - Pemerintah Kota Malang masih menunggu hasil validasi data Kepala Keluarga akan menerima bantun dampak pandemi Covid-19 atau virus corona. Pemkot Malang setidaknya sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp 10 miliar.
Menurut informasi diperoleh, data penerima bantuan sosial yang sudah masuk ke Pemkot Malang dan dikatakan tepat sudah sekitar 13 ribu KK. Mereka terlebih dahulu akan mendapatkan bantuan di tahap awal ini.
Bantuannya ini nanti by name by address dan langsung masuk ke rekeningnya masing-masing. Tapi, saat ini masih validasi data.
Wali Kota Malang Sutiaji menyampaikan dalam proses pendataan ini memang perlu adanya ketelitian dan validasi data. Dengan harapan tidak ada orang tertentu memanfaatkan momen ini.
Sehingga, bantuan yang diberikan diharapkannya benar-benar tertuju kepada mereka terdampak Covid-19 ini. Tentunya sesuai standar dan kriteria yang sudah ditetapkan dalam pemberian bansos.
"Bantuannya ini nanti by name by address dan langsung masuk ke rekeningnya masing-masing. Tapi, saat ini masih validasi data. Insyaallah, besok (selesai)," kata Sutiaji usai rapat koordinasi (rakor) di Balai Kota Malang, Senin, 6 April 2020.
Dijelaskan Sutiaji, dalam proses validasi data ini yaitu melihat apakah sudah sesuai kriteria dan tepat sasaran. Yang mana, kriteria itu sendiri dikatakannya berpatokan pada bantuan non tunai dari pemerintah yaitu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Program Keluarga Harapan (PKH).
"Jadi standar dan kriterianya harus jelas. Ya, sesuai dengan mereka yang biasanya dapat bantuan non tunai itu," ujarnya.
Maka dari itu, dia menyebutkan dalam prosesnya ini ada kerja sama antara Dinas Sosial (Dinsos) dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Malang. Hal itu untuk klarifikasi data apakah bersangkutan masih ada di Kota Malang atau sudah meninggal dunia.
"Seperti data (dari Dinsos) yang sudah masuk. Setelah di-tracking di Disdukcapil, ternyata dia sudah meningggal dunia, pindah dan lain sebagainya. Jadi, dengan begitu dia gugur (mendapatkan bansos)," jelasnya.
Sementara itu, untuk mereka terdata dan berhak mendapatkan bansos. Namun terkandala tidak memiliki rekening bank, Sutiaji mengaku mereka tidak perlu khawatir. Dia mengaku pihak bank akan membuat rekening bersangkutan agar bisa menerima bansos dari Pemkot Malang.
"Dibikinkan. Kita kan sudah kerja sama dengan bank (untuk penyaluran bansos)," tegasnya
Seperti diketahui, Pemkot Malang sudah menganggarkan Rp 10 miliar dari total anggaran sebesar Rp 58 miliar sudah disiapkan dalam menghadapi pandemi Covid-19. Dana tersebut nantinya berupa bansos yang diberikan kepada warga di Kota Malang yang terdampak imbas diterapkannya physical distancing.
Mereka diantaranya seperti Pedagang Kaki Lima (PKL) yang terdampak imbas sekolah diliburkan. Kemudian seperti masyarakat kategori kurang mampu (miskin) dan lain sebagainya.
Terpisah, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang I Made Irawan mengatakan sudah meminta Pemkot Malang untuk segera menyalurkan bansos tersebut kepada mereka yang sudah terdata awal atau diketahui kurang lebih sebanyak 13 ribu KK itu.
Hal itu menurutnya sangat sulit dan lama jika masih menunggu sampai data sebanyak 17 ribu KK yang rencananya akan mendapatkan bansos itu benar-benar valid 100 persen.
"Kalau menunggu data valid sulit. Makanya, kami sudah menyarankan agar segera di eksekusi 13 ribu itu. Karena (pemberian bansos) selanjutnya bisa di tahap kedua," kata dia kepada Tagar.
Apalagi, kata Made, pihak legislatif sudah siap membantu eksekutif dengan dana hasil pergeseran anggaran berbagai sektor dan terkumpul sebanyak Rp 7,6 miliar.
"Pemkot kan awalnya 17 ribu KK. Selanjutnya kan pasti ada penambahan lagi dengan adanya data yang tercecer. Mungkin, di tahap duanya ini DPRD bisa ikut berperan," ujarnya.
Disampaikannya bahwa dana tersebut bersumber dari pergeseran anggaran di berbagai sektor di DPRD Kota Malang. Misalnya seperti perjalanan dinas, makan minum (mamin) kepada tamu dan rapat paripurna serta reses di bulan April 2020.
"Anggaran reses kami misalnya kan Rp 1,62 miliar. Nah, itu akan kita geser ke Dinsos dan dirupakan bantuan non tunai kepada masyarakat," kata Made.
"Kalau tidak segera dilaksanakan kan hangus. Makanya, daripada hangus kita geser ke Dinas Sosial tadi dan bisa mengakomodir 1.800 KK yang belum terdata ditahap awal pendataan Pemkot," imbuhnya.
Dengan catatan, lanjut Made, bahwa 1.800 KK yang terdata nantinya memang benar-benar mereka yang terdampak dan belum terdata oleh Pemkot Malang. Sehingga, tepat sasaran dan semua kebagian.
"Tapi tetap sama nantinya dengan Pemkot. Bantuan dari kita (DPRD Kota Malang) juga sebesar Rp 300 ribu," tuturnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Jatim Kusnadi mengatakan untuk dapat memenuhi kebutuhan dana Rp 2,384 triliun diusulkan oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa memang memerlukan realokasi dan recofusing anggaran belanja perangkat daerah.
Kusnadi menyebut dalam rapat dengan Gubernur Khofifah disepakati ada delapan item anggaran dialihkan hingga 35 persen tiap OPD. Maka OPD harus melakukan efisiensi belanjanya untuk dialihkan penanganan Covid-19.
"Nanti ada efisiensi, ada 8 item yang direalokasi," ungkapnya.
Di tengah merosotnya ekonomi seperti saat ini, perlu upaya pemberdayaan ekonomi kepada masyarakat terdampak pandemi wabah Covid-19. Maka, Pempov harus membuat langkah yang matang untuk memaksimalkan penangan dampak sosial ekonomi. Kusnadi meminta Gubernur Khofifah untuk merinci kegunaan dana Rp 2,384 triliun dan data masyarakat yang akan di recovery.
"Kita minta ingin tahu perencanaan recovery ekonomi itu dan siapa saja," kata dia.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan jika dikalkulasi dari realokasi maupun refocusing anggaran penanganan covid-19 estimasinya sekitar Rp 2,384 triliun. Dana ini hampir 6,8 persen dari kekuatan APBD Jatim 2020 totalnya Rp 35,1 triliun.
Tinggi kebutuhan anggaran ini dapat diikuti oleh kabupatan/kota untuk memberi bantalan dana agar penanganan dampak sosial ekonomi di Jatim bisa lebih maksimal.
"Saya berharap para bupati dan wali kota di Jatim juga bisa merealokasi atau refocusing anggaran APBD nya kisaran 6-7 persen untuk penanaganan Covid-19," kata Khofifah.
Khofifah menilai penanganan dampak sosial ekonomi memang membutuhkan anggaran yang sangat besar. Maka diperlukan kerjasama dari pemerintah pusat dan kabupaten/kota.
Penanganan dampak Covid-19 ini berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), baik melalui program Bantuan Penerima Non Tunai (BPNT) maupun Program Keluarga Harapan (PKH).
Dimana di pedesaan ada sekitar 4,73 juta KK (Kepala Keluarga). Dari jumlah itu 3,73 juta KK sudah tercatat dalam DTKS dan 1 juta KK belum masuk. Sedangkan di perkotaan di sektor non agro ada sekitar 3,8 juta KK, dengan rincian 1 juta KK sudah masuk DTKS dan 2,8 juta KK belum masuk DTKS.
"Dari 2,8 juta yang belum tercover DTKS di Perkotaan itu, pemerintah pusat sebelumnya sudah memberikan bantuan 1,040 juta. Jadi tugas Pemprov adalah menambah kekurangan dan memperkuat bantalan BPNT bersama dengan kabupaten/kota," terangnya.
Mantan menteri sosial itu juga menilai masyarakat di wilayah kepulauan juga perlu mendapat perhatian khusus karena tidak bisa menjual hasil ikan akibat pandemi corona. Begitu juga halnya, para ojek online yang perantau sudah banyak yang mudik karena penumpang merosot drastis. []
