TAGAR.id, Washington DC, AS – Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden, pada Jumat (22/12/2023) menandatangani perintah eksekutif yang mengancam hukuman bagi lembaga-lembaga keuangan yang membantu Rusia menghindari sanksi, kata Gedung Putih dalam sebuah pernyataan. Aturan tersebut dibuat ketika Washington berupaya meningkatkan tekanan terhadap Moskow.
Perintah tersebut juga memberi Washington kemampuan untuk memperluas larangan impor barang-barang tertentu dari Rusia, seperti makanan laut dan berlian, kata Gedung Putih.
“Kami mengirimkan pesan yang jelas: Siapa pun yang mendukung upaya perang Rusia yang melanggar hukum berisiko kehilangan akses ke sistem keuangan AS,” kata Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan dalam sebuah pernyataan.
Langkah terus diambil saat ketika dana AS untuk bantuan militer Ukraina hampir habis dan AS serta sekutunya mencari cara baru untuk memperlambat upaya perang Rusia.
Orang-orang berjalan melewati kantor pusat Bank Pertanian Rusia di pusat kota Moskow, Rusia, Rabu, 30 Juli 2014. (Foto: voaindonesia.com/AP)
Washington mempunyai wewenang untuk memberikan sanksi kepada lembaga-lembaga keuangan non-Rusia. Namun perintah eksekutif pada Jumat (22/12/2023) itu menggarisbawahi “risiko yang sangat nyata bagi lembaga-lembaga keuangan asing, yang banyak di antaranya tampaknya belum memahami pesan tersebut,” kata Edward Fishman, pakar sanksi di Universitas Columbia.
Langkah-langkah tersebut memperjelas bahwa AS dapat menargetkan lembaga-lembaga keuangan yang terlibat dalam transaksi atas nama mereka yang terkena sanksi AS atau terkait dengan basis industri militer Rusia, termasuk penjualan barang-barang penting tertentu.
Perintah tersebut dikeluarkan melalui koordinasi dengan sekutu, kata pejabat senior pemerintah, yang berbicara tanpa menyebut nama.
AS berulang kali memperingatkan perusahaan-perusahaan agar tidak melanggar sanksi-sanksi AS yang dikenakan terhadap Rusia, dan menargetkan perusahaan-perusahaan di Uni Emirat Arab, Turki, dan China yang dituduh membantu Moskow menghindari tindakan tersebut.
Pejabat senior AS juga melakukan perjalanan ke Turki, UEA, dan negara-negara lain untuk memperingatkan bahwa dunia usaha dapat kehilangan akses ke pasar Kelompok Tujuh atau G7 jika mereka melakukan bisnis dengan entitas yang tunduk pada pembatasan AS.
Seorang pejabat Departemen Keuangan mengatakan bahwa Washington menyatakan keprihatinannya kepada pemerintah di seluruh dunia, dan menambahkan bahwa AS meminta pengawasan yang lebih ketat terhadap lembaga-lembaga keuangan yang dapat memfasilitasi transaksi yang mendukung pengadaan input industri militer Rusia.
Pejabat tersebut mengatakan bahwa otoritas baru ini tidak terfokus pada negara tertentu dan tidak dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pemerintah mengetahui transaksi ini.
Meskipun perintah tersebut tidak ditujukan pada negara-negara tertentu, negara-negara yang paling terlibat dalam penghindaran dan pelanggaran sanksi AS sudah “jelas,” kata Fishman, yang menangani sanksi Rusia di Departemen Luar Negeri pada masa pemerintahan Presiden Barack Obama, mengutip China. Turki dan UEA sebagai contohnya.
Sampel minyak mentah di lapangan minyak Yarakta, milik Irkutsk Oil Co, di Irkutsk, Rusia ,11 Maret 2019. (Foto: voaindonesia.com/REUTERS/Vasily Fedosenko)Titik Strategis
Perintah baru ini memberi Washington dan sekutu-sekutunya alat untuk menyasar jaringan-jaringan yang coba diterapkan Moskow untuk menghindari sanksi-sanksi ini melalui penggunaan perusahaan-perusahaan terdepan dan “perantara keuangan, disadari dan tidak disadari,” kata salah seorang pejabat senior.
“Kami telah memberikan sanksi kepada sejumlah perusahaan yang kami temukan, namun pada akhirnya titik hambatan bagi perusahaan-perusahaan ini dan kemampuan Rusia untuk terus mencoba menghindari sanksi kami adalah sistem keuangan,” kata pejabat tersebut.
“Apa yang bisa kita lakukan dengan alat ini adalah menargetkan institusi-institusi tersebut dan memberi mereka pilihan yang sangat jelas.”
Ketentuan tersebut akan segera berlaku.
Para pejabat mengatakan mereka tidak mengetahui adanya institusi AS atau Eropa yang melanggar perintah tersebut, dan mencatat bahwa sebagian besar perusahaan AS dan Eropa telah mengurangi bisnis mereka dengan Rusia secara signifikan.
Brian O'Toole, mantan pejabat Departemen Keuangan yang sekarang bekerja di lembaga pemikir Dewan Atlantik, mengatakan perintah eksekutif tersebut akan memungkinkan pemerintahan Biden untuk menggunakan sanksi sekunder dengan cara yang lebih berbeda.
“Ini mirip dengan sanksi gaya Iran,” katanya.
Perintah eksekutif tersebut juga akan memberi Washington kemampuan untuk melarang produk-produk yang berasal dari Rusia tetapi diubah di luar negeri, termasuk berlian dan makanan laut, kata Gedung Putih.
Tindakan ini dilakukan setelah negara-negara G7 pada awal bulan ini mengumumkan larangan langsung terhadap berlian Rusia mulai 1 Januari, diikuti dengan pembatasan bertahap terhadap impor tidak langsung permata Rusia mulai sekitar 1 Maret. (ah/ft)/Reuters/voaindonesia.com. []