Jakarta - Mantan Ketua MPR sekaligus mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais diharapkan memiliki prasangka baik kepada Presiden Jokowi, Amien Rais curiga rezim sekarang ingin pasal aturan hukum diubah supaya presiden bisa tiga periode, Amien Rais ketinggalan zaman karena Presiden Jokowi sejak 2019 jelas menolak ide penambahan masa jabatan presiden dari dua periode menjadi tiga periode.
Hal tersebut disampaikan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin kepada wartawan, Sabtu, 13 Maret 2021.
Ngabalin heran Amien Rais bisa ketinggal berita. "Kan Pak Jokowi pernah mengatakan, walau tidak menyebut siapa orangnya, yang mengajukan ide masa jabatan presiden tiga periode itu ingin mencari muka, ingin menjerumuskannya."
Amien Rais jangan suuzon atau berprasangka buruk, kata Ngabalin, dan ia berharap Amien Rais bisa berprasangka baik. "Bertumpuk-tumpuk dosa nanti, berprasangka buruk kepada Jokowi."
Sebelumnya, Amien Rais mengatakan rezim sekarang akan memaksa diadakan pasal dalam aturan hukum yang memungkinan presiden bisa menjabat tiga periode. Amien Rais mengatakan ini di akun Instagramnya.
Bertumpuk-tumpuk dosa nanti, berprasangka buruk kepada Jokowi.
Ali Mochtar Ngabalin, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden. (Foto: Tagar/BBC)
Wacana penambahan masa jabatan presiden dari dua periode menjadi tiga periode muncul pada awal Desember 2019.
Presiden Jokowi di akun Twitter resminya yang bercentang biru pada Minggu, 2 Desember 2019, mengatakan, "Usulan itu menjerumuskan saya."
Jokowi juga mengatakan, "Saya adalah produk pemilihan langsung berdasarkan UUD 1945 pasca-reformasi. Posisi saya jelas: tidak setuju dengan usul masa jabatan presiden tiga periode."
Presiden mengatakan menyelesaikan masalah tekanan dari pihak luar sebagai tugas yang lebih penting daripada mewujudkan wacana masa jabatan presiden tiga periode. "Saat ini lebih baik kita konsentrasi melewati tekanan eksternal yang tidak mudah diselesaikan."
Wacana tiga periode perlu segera ditegaskan Jokowi, bahwa tidak akan ada tiga periode.
Di Istana Merdeka, Senin, 2 November 2019, Jokowi menyinggung pihak yang mewacanakan amandemen UUD 1945 tentang masa jabatan kepala negara menjadi tiga periode. Menurut dia, upaya itu hanya cari muka.
"Ada yang ngomong presiden dipilih tiga periode. Mereka yang usul itu, satu ingin menampar muka saya, kedua ingin mencari muka, ketiga ingin menjerumuskan, itu saja."
Usulan perubahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode muncul setelah adanya rekomendasi MPR periode 2014-2019 mengamendemen UUD 1945. Namun, awalnya rekomendasi tersebut hanya sebatas soal Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
Wakil Ketua MPR dari Fraksi PPP Arsul Sani mengatakan perihal usulan perubahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode tersebut datang dari anggota DPR Fraksi NasDem. []
