UNTUK INDONESIA
2 Kadis Anak Buah Edy Rahmayadi Diduga Korupsi
Mahasiswa di Medan meminta dan mendesak Polda menindaklanjuti dugaan korupsi di Dinas Pendidikan dan Dinas Bina Marga Sumatera Utara.
Massa PB Alamp Aksi ketika melakukan orasi di depan Mapolda Sumatera Utara. (Foto: Tagar/Reza Pahlevi)

Medan - Pengurus Besar Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (PB Alamp Aksi) Sumatera Utara melakukan aksi unjuk rasa di Mapolda setempat di Jalan Sisingamangaraja, Km 10,5, Kota Medan, Selasa 10 September 2019.

Mereka yang mayoritas mahasiswa di Kota Medan ini meminta dan mendesak Polda Sumatera Utara menindaklanjuti dugaan penyimpangan keuangan negara di Dinas Pendidikan dan Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara.

"Kami menduga terjadi penyimpangan terhadap keuangan negara di dinas yang dipimpin oleh Asyad Lubis selaku Kadis Pendidikan dan Abdul Haris Lubis semasa menjabat Kadis Bina Marga dan Kontruksi," kata Ketua Umum PB Alamp Aksi, Eka Armada Danu Saptala dalam orasinya.

Dia menyebut, dugaan korupsi di Dinas Pendidikan pada kegiatan pembangunan ruang kelas baru di Kecamatan STM Hulu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Sedangkan Dinas Bina Marga berupa proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara.

"Data lengkap ada sama kita," katanya.

Kemudian, jika adik-adik ada bukti pendukung, mohon segera dikirim kepada kita

Selain itu, massa juga mendesak Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi melaporkan secara resmi Arsyad Lubis dan Abdul Haris Lubis kepada pihak kepolisian terkait temuan BPK RI.

"Sudah ada temuan dari BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, gubernur harus melapor itu kepada pihak penegak hukum. Gubernur juga kami minta memecat keduanya, agar Sumut bermartabat," kata Armada.

Selain melakukan orasi, massa juga membawa satu unit keranda terbuat dari batang bambu dan diselimuti kertas berwarna putih bertuliskan Demokrasi Sumatera Utara. Itu mereka lakukan pertanda demokrasi telah mati.

"Ini kami lakukan bahwa demokrasi di Sumatera Utara telah mati, sebab kami beberapa waktu lalu melakukan aksi di kantor Gubernur Sumatera Utara, akan tetapi gubernur berniat melaporkan kami kepada pihak kepolisian. Itu kami anggap pembungkaman gerakan, makanya kami lakukan ini," tandas Armada.

Kompol Edi Saputra perwakilan dari Polda Sumatera Utara menerima aspirasi mereka dan meminta dokumen pendukung dugaan penyimpangan keuangan negara.

"Adik-adik dan teman-teman sekalian, kami akan sampaikan aspirasi ini kepada pimpinan. Kemudian, jika adik-adik ada bukti pendukung, mohon segera dikirim kepada kita, agar dibuat laporan secara tertulis dan diteruskan kepada penyidik," ucap Edi. []

Berita terkait
Ustaz di Masjid Polda Sumut Kehilangan Ponsel dan Uang
Uang dan ponsel itu hilang dari dalam lemari yang berada di lantai dua masjid.
Kapolda Sumatera Utara Pimpin Anak Buah Rebus Narkoba
Dipimpin Kapolda Sumut, Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara musnahkan barang bukti kasus narkoba dengan direbus.
Polda Usut Dugaan Korupsi Rp 45 Miliar di Disdik Sumut
Indikasi terjadinya penyimpangan uang milik negara terendus dalam pengadaan alat praktik SMK Pertanian dan Otomotif senilai Rp 45 miliar.
0
DPRD Meminta Pejabat Tidak Meninggalkan Riau
Anggota DPRD Riau Parisman Ihwan meminta pejabat daerah tidak meninggalkan provinsi setempat selama bencana asap karhutla.