Yogyakarta Butuh 300 Sumur Bor Atasi Kekeringan

Tahun ini sejumlah daerah di Provinsi DIY mengalami kekeringan parah. Untuk itu perlu adanya pembuatan sumur bor baru sebanyak 300 buah.
PMI DIY melakukan droping air bersih di Kabupaten Gunungkidul belum lama ini. DPRD DIY mengusulkan membangun 300 sumur bor di daerah langganan kekeringan. (Foto: Tagar/Ridwan Anshori)

Yogyakarta - Tahun ini Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengalami kekeringan parah. Untuk itu perlu pembuatan sumur bor baru sebanyak 300 buah untuk mengatasi kekeringan yang terjadi.

DPRD DIY mengusulkan pembuatan sumur bor di daerah langganan kekeringan. Saat ini sudah ada 167 sumur bor yang sudah dibangun dari APBD provinsi maupun pusat. Tujuannya agar kebutuhan air bersih tetap tercukupi saat musim kemarau.

Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana mengatakan, kekeringan tahun ini harus menjadi pelajaran bersama untuk mempercepat mengatasi kekeringan secara permanen. Salah satunya dengan pembuatan sumur bor di tempat-tempat yang memungkinkan.

Berdasarkan studi, diperlukan 300 lebih sumur bor baru di daerah prioritas satu dan dua. Khusus daerah prioritas satu yang betul-betul belum ada sumber air, perlu 159 sumur bor dalam. Sisanya daerah prioritas dua.

"Jumlah 300 sumur bor ini masih mungkin bertambah. Karena akan dilakukan studi lagi untuk solusi permanen daerah prioritas dua dan tiga," kata Huda di DPRD DIY Jalan Malioboro Yogyakarta, Kamis 17 Oktober 2019.

Diperlukan 300 lebih sumur bor baru di daerah prioritas satu dan dua.

Politikus PKS ini mengatakan, pada 2020 sudah dianggarkan sekitar Rp 4 miliar untuk membuat survey investigation design (SID) sebagai pra syarat pembangunan sumur bor. "SID ini untuk persiapan membangun sekitar 150 titik di tahun berikutnya," ujarnya.

Huda mengatakan, satu sumur bor perlu anggaran sekitar Rp 500 juta. Sehingga total anggaran pada 2021 Rp 75 miliar dari APBD dan APBN. "Tahap berikutnya tergantung studi yang dilakukan tahun depan," kata dia.

Intinya, kata dia, semua daerah didorong untuk dibangun sumur bor. Tujuannya agar bisa mengatasi kekeringan permanen. Sumur bor yang sudah dibangun diserahkan ke pemerintah desa. Lalu membentuk kelompok pengelola agar ada rasa memiliki.

Dia mengaku prihatin dengan kekeringan panjang dan meluas di DIY. Warga di daerah kekeringan terpaksa membeli air meski seluruh armada tanki sudah intensif melakukan dropping air bersih siang dan malam.

"Saya sangat menghargai kerja rekan-rekan semua instansi yang lembur, bekerja maksimal dropping air bersih. Ini salah satu yang mendorong pembangunan agar sumur bor bisa direalisasikan," ungkapnya.

Musim Hujan di DIY Diperkirakan Bulan November

Sementara itu, Stasiun Klimatologi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Yogyakarta memperkirakan awal musim hujan tahun ini mundur 10 sampai 20 hari dibandingkan dengan kondisi normalnya. Awal musim hujan di DIY diprakirakan pada November.

Kepala Kelompok Data dan Informasi Stasiun Klimatologi BMKG Yogyakarta Etik Setyaningrum mengatakan, setidaknya ada empat kabupaten yang mengalami kekeringan morfologi. Di mana curah hujan kurang dari keadaan normal dalam jangka waktu panjang.

Menurut dia, di Provinsi DIY ada 48 kecamatan di empat kabupaten yang mengalami lebih 60 hari tanpa hujan berturut-turut. Rinciannya di Kulon Progo ada sembilan kecamatan, Sleman 16 kecamatan, Bantul 17 kecamatan dan Gunungkidul 16 kecamatan.

Sedangkan hari tanpa hujan selama 31 sampai 60 hari di Kulon Progo ada dua kecamatan, Sleman 9 kecamatan, Bantul 1 kecamatan, Gunungkidul 2 kecamatan. []

Baca juga:

Berita terkait
PT KAI Daop Yogyakarta Sulap KA Prameks Lebih Menawan
Penumpang setia Pramekers lebih nyaman memanfaatkan kereta lokal dengan relasi Yogyakarta-Solo dan Yogyakarta- Kutoarjo.
Alasan Ustaz Abdul Somad Berceramah di Yogyakarta
Ditolak oleh UGM, Ustaz Abdul Somad tetap mendapat tempat di dua kampus lain di Yogyakarta.
PSIM Yogyakarta, Misi Sulit Liestiadi Gantikan Aji
Pelatih Liestiadi yang menggantikan Aji Santoso menjadi harapan terakhir PSIM Yogyakarta untuk membawa tim ke babak 8 Besar Liga 2.
0
DPR: Bukan Salah Pemerintah Jika Pemberangkatan Haji 2021 Batal
DPR menilai, bila tahun ini pemberangkatan jemaah haji kembali batal seperti tahun lalu, bukan menjadi kesalahan pemerintah Indonesia.