Kulon Progo - Tidak bisa dipungkiri, bisnis kuliner adalah salah satu sektor usaha yang terkena dampak pandemi Covid-19. Pengurangan aktivitas masyarakat di luar rumah dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang kebersihan dan kesehatan menyebabkan berkurangnya minat konsumen untuk membeli makanan di luar.
Terkait dengan hal ini Kepala KPP Pratama Wates, Ibu Herlin Sulismiyarti mengatakan, pandemi membuat banyak pengusaha kuliner offline terpaksa harus kehilangan omzetnya, bahkan juga merugi. Di sisi lain, bisnis online justru kemudian memperoleh dampak positif dari pandemi karena konsumen bisa membeli barang yang dibutuhkan tanpa perlu ke luar rumah. Hal ini dipandang relatif lebih aman di masa pandemi.
"Beralih ke bisnis online adalah solusi bagi para pelaku UMKM baik sektor kuliner maupun non kuliner agar dapat bertahan pada masa pandemi ini," ujar Herlin, dalam kegiatan Webinar Business Development Services (BDS), pada Rabu, 30 September 2020.
Baca Juga:
Herlin menuturkan, BDS merupakan kegiatan rutin yang diadakan oleh KPP Pratama Wates sebagai upaya untuk peningkatan kualitas UMKM Kabupaten Kulon Progo. Kegiatan yang menyasar peserta UMKM, terutama sektor kuliner di Bumi Binangun ini, mengangkat tema UMKM Kulon Progo Banjir Order di Masa Pandemi Bersama Grab.
Beralih ke bisnis online adalah solusi bagi para pelaku UMKM baik sektor kuliner maupun non kuliner agar dapat bertahan pada masa pandemi ini.
Seluruh materi yang diberikan diharapkan dapat memberikan bekal bagi UMKM Kulon Progo untuk merespons tantangan perkembangan zaman dan bertahan di masa pandemi dengan beralih ke bisnis online. "Dengan demikian, UMKM Kulon Progo bisa lebih maju, besar, dan berarti sehingga bisa berkontribusi terhadap perekonomian Kabupaten Kulon Progo," ungkapnya.
Herlin juga mengatakan, pihaknya juga memberikan fasilitas insentif pajak bagi Wajib Pajak yang terdampak Covid-19 sebagai salah satu upaya untuk mendorong pemulihan perekonomian Indonesia. Salah satu insentif ini yaitu PPh final UMKM ditanggung pemerintah.
Baca Juga:
Insentif ini diberikan pada Wajib Pajak (WP) yang memiliki peredaran bruto tertentu (di bawah Rp 4,8 miliar setahun) dan dikenai PPh Final berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018. "WP yang mendapatkan insentif ini tidak perlu menyetor PPh final dan pemotong atau pemungut tidak perlu memotong atau memungut PPh terhadap WP tersebut," tuturnya.
Sementara itu, pemilik Klinik Kopi, Pepeng mengatakan, dalam acara Webinar tersebut dirinys memberikan materi tentang strategi bisnis kuliner dari offline ke online. "Saya juga memberikan motivasi bagi para pelaku UMKM melalui kisah sukses usaha bisnis kuliner," katanya. []
