Jakarta - Bantuan sosial (bansos) di tengah pandemi Covid-19 dari pemerintah nampaknya disebar secara tidak merata. Seperti kesaksian salah satu warga yang bermukim di Grogol, Jakarta Barat, mengaku belum menerima bansos.
Bahkan, beberapa warga sakit hati terhadap pembagian sembako dari pemerintah yang tidak merata kepada warga DKI Jakarta.
Kalau awal lihat pada dibagi sembako, rasanya sedih, sakit hati banget, kok baginya enggak adil.
"Di sini belum dapat sama sekali, udah nanya ke RT juga. Katanya memang sudah diajukan untuk warga sini. Lihat di TV itu orang pada dapet, di sini juga pernah lihat ada yang dapet pakai dus, sembako satu dus. Awalnya melihat orang pada dapat, kok kita enggak dapat ya sakit hati," ucap seorang warga yang enggan disebut namanya kepada Tagar, Jumat, 15 Mei 2020.
Baca juga: Warga Siantar Masih Berkerumun Berburu Bansos Tunai
Warga yang bermukim di RW 09 Grogol, Petamburan, Jakarta Barat ini mengatakan telah mendapatkan penjelasan dari Ketua RT setempat bahwa memang pihak RT 05 di wilayahnya memang belum tersentuh bantuan dari pemerintah.
"Jadi pak RT bilang itu data tambahan nama ibu dan anak sudah saya masukin. Masalah dapat atau enggaknya saya enggak tahu ya. Kata RT nya gitu. Soalnya yang nilai orang Pemda yang penting RT sudah berusaha bu, dibilang gitu sama RT. Kadang saya kasihan, RT juga mungkin bingung banyak warga yang enggak dapet bansos," ujarnya.
"Bukan cuma RT kita saja, RT lain juga sekitar sini banyak yang belum dapet," ucapnya menambahkan.
Dia mengaku pasrah, karena dia mendengar di daerah lain sudah dua bulan bantuan mengalir, baik dari Presiden Joko Widodo dan juga bansos dari Kementerian Sosial. Petaka pun dirasanya bertambah, dengan adanya kebijakan pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan di tengah pandemi Covid-19.
"Kalau awal lihat pada dibagi sembako, rasanya sedih, sakit hati banget, kok baginya enggak adil. Kita kan lagi susah begini, mana listrik juga harus dibayar. Awalnya pemerintah bilang diskon setengah harga, terus ditambah BPJS mau naik lagi. Sekarang mau gimana lagi, nasib pedagang kaya kita yang penting ada Allah," ujarnya.
Baca juga: Bansos Dampak Covid-19 dari Dana Desa di Bantul
Hingga kini, sebanyak 387 pengaduan masyarakat yaitu aduan mengenai pengelolaan dan penyaluran dana bantuan sosial dari pemerintah untuk masyarakat terdampak Covid-19 paling tinggi yakni 72%, atau 278 aduan yang masuk ke Posko Pengaduan Daring masyarakat terdampak Covid-19 yang dibuka Ombudsman RI sejak 29 April 2020 sampai Selasa 12 Mei 2020 pukul 18.00 WIB.
Menurut Ketua Ombudsman RI, Amzulian Rifai, pengaduan masyarakat mengenai dana bantuan sosial bagi masyarakat terdampak Covid-19 mencapai 278 pengaduan atau 72% dari seluruh aduan yang masuk.
Terbanyak kedua yang dilaporkan adalah bidang keuangan sebanyak 89 aduan atau 23%, disusul pelayanan kesehatan dan transportasi sebanyak 8 aduan atau 2%, dan keamanan sebanyak 4 aduan atau 1 %.
“Pengaduan terkait bansos sebagian besar terkait penyaluran bantuan yang tidak merata di wilayah sasaran. Selain itu, pengaduan di mana masyarakat terdampak melihat tidak jelasnya prosedur dan persyaratan untuk menerima bantuan. Kemudian ada pula aduan karena kondisi masyarakat yang lebih darurat lapar, namun tidak terdaftar sebagai penerima bantuan, dan terdaftar tapi tidak dapat menerima bantuan di tempat domisili karena KTP pendatang,” kata dia.
Selain itu, persoalan akurasi data pun masih mendominasi aduan. Hal ini mengingat Covid-19 mengakibatkan kelompok menengah yang rentan mendadak miskin dengan adanya pandemi dan PHK. Oleh karenanya akurasi data niscaya menjadi persoalan.
Hal lain yang dilaporkan terkait bantuan sosial diantaranya, jumlah bantuan yang diterima tidak sesuai dengan jumlah yang ditentukan, tidak dapat menerima bantuan karena tidak memiliki KTP atau KK, serta adanya permintaan imbalan oleh petugas ketika mendaftar sebagai penerima bantuan.
“Dan aduan tersebut (seluruhnya) sudah ditindaklanjuti Ombudsman RI dengan meneruskan kepada instansi terkait melalui narahubung yang telah ditunjuk kemudian di monitor atau diselesaikan dengan pola Respon Cepat Ombudsman (RCO),” kata dia. []
