Tarutung - Penyaluran bantuan sosial tunai lewat Kantor Pos Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, berlangsung tertib dan mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Penyaluran sudah berjalan 20 persen dari total 12.663 keluarga penerima.
"Sampai kemarin sudah 20 persen. Kami sudah menjadwal pencairan dari tiap desa, misalnya hari ini untuk desa A dari jam 8 hingga pukul 11. Tujuan untuk menertibkan dan memenuhi social distancing sesuai protokol kesehatan pandemi covid," kata Nia Angriani Pardede selaku Kepala Kantor Pos Tarutung pada Kamis, 14 Mei 2020.
Nia menyebut pihaknya tidak menemukan masalah berarti selama pencairan sejak 9 Mei 2020. Dia optimistis akan tuntas sesuai pencairan yakni selama 14 hari.
"Kami yakin pencairan tuntas selama 14 hari ini asalkan warga pemerima manfaat sudah melengkapi syaratnya seperti surat pemberitahuan, kartu tanda penduduk, dan kartu keluarga asli mereka," terang Nia.
Sementara informasi keluarga penerima manfaat bantuan sosial tunai diperoleh dari Dinas Sosial Tapanuli Utara mencapai 22.172 keluarga.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara Irwan Hutabarat mengatakan, bahwa capaian angka 22.172 itu adalah atas penambahan kuota Kemensos sebanyak 3.691 keluarga atas usulan Bupati Tapanuli Utara.
Kami minta Komisi C DPRD Tapanuli Utara berbuat awasi betul penyaluran bansos ini
"Puji Tuhan Kemensos berkenan menambah kuota Taput sebanyak 3.691, dengan jumlah Rp 6.643.800.000. Sehingga total kuota Taput menjadi 22.172 dikali Rp 600.000 per bulan selama tiga bulan menjadi Rp 39.909.600.000," kata Irwan.
Irwan berharap penyaluran BST tersebut berjalan lancar dan aman, sampai ke masing-masing warga sesuai jadwal.
"Sehingga warga yang mendapat BST dapat mempergunakannya sesuai kebutuhan. Uang tersebut juga diharapkan membuat roda perekonomian di Taput menggeliat, dengan adanya daya beli warga," katanya.
Ketika disinggung informasi adanya warga tidak tepat sasaran sebagai penerima BST Kemensos tersebut, Irwan mengaku sedang intens melakukan verifikasi ulang.
"Kami sedang menyisirnya untuk tidak diberikan, dan sudah kami infokan ke seluruh kades dan lurah suaya tidak disampaikan, dan kami usulkan kembali ke Kemensos untuk diganti," kata Irwan.
Sebelumnya, warga meminta DPRD Tapanuli Utara agar turun melakukan pengawasan proses penyaluran bantuan sosial terdampak pandemi Covid-19.
Rata-rata warga berteriak akibat temuan beberapa keluarga penerima BST Kemensos tidak tepat sasaran, seperti PNS, pensiunan PNS, dan keluarga sejahtera.
"Kami minta Komisi C DPRD Tapanuli Utara berbuat awasi betul penyaluran bansos ini. Ada suami dari PNS tercatat sebagai penerima BST Kemensos di Desa Hutauruk Sipoholon," kata J Simanungkalit, warga Sipoholon. []
