Sibolga - Mantan Ketua DPRD Sibolga Sahlul Umur Situmeang mengaku kecewa dengan kinerja Wali Kota Sibolga yang terkesan tidak serius menangani pencegahan dan penyebaran Covid-19.
“Kami tidak melihat kehadiran Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Sekdakot Sibolga dalam pertemuan yang digelar DPRD Sibolga hari ini. Semua yang hadir cuma utusan, bukan pengambil keputusan,” tegas Sahlul dalam public hearing di kantor dewan, Senin, 20 April 2020.
Atas nama lembaga Forum Komunikasi Purnabakti DPRD Kota Sibolga (FKPD), Sahlul mengapresiasi Pimpinan DPRD Sibolga yang menggagas pertemuan public hearing dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 di Kota Sibolga.
“Sayangnya, ini tidak diseriusi Pemkot Sibolga. Coba lihat Pak Dewan, adakah yang bertanggung jawab hadir di sini? Tidak ada. Pada kemana semua anggota dewan kita ini, berbicara dong, jangan pimpinan saja yang bicara, semua anggota dewan harus bicara,” tukasnya.
Sahlul juga menyarankan DPRD untuk mengalokasikan anggaran untuk membantu rakyat tidak mampu melalui program jangka pendek dan jangka panjang.
“Kami salut, DPRD telah menyurati Pemkot Sibolga untuk menunda kegiatan proyek. Kami mendukung. Tak perlu ada proyek, yang penting rakyat Sibolga jangan lapar, dan jangan sakit. Tetapi, kami kecewa. Pemkot tidak menyambutnya, seolah antara DPRD dengan Pemkot sudah tidak sejalan,” katanya.
Gugus tugas juga meningkatkan aspek mobilisasi, jadi jangan dikatakan gugus tugas tidak bekerja
Pihaknya juga meminta kepada para wakil rakyat untuk mengingatkan Pemkot Sibolga supaya tegas membuat keputusan dan jangan setengah hati. Karena ini menyangkut kepentingan rakyat.
“Bapak-bapak jangan takut, kami di belakang Bapak. Jangan sempat ada kejadian, ODP, PDP, yang positif baru heboh,” ungkapnya.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah Kota Sibolga diwakili Asisten I Joshua Hutapea, menjelaskan bahasan yang dilakukan sudah melebar dan tidak fokus pada pembahasan sesuai dengan surat yang dilayangkan.
“Gugus tugas juga meningkatkan aspek mobilisasi, jadi jangan dikatakan gugus tugas tidak bekerja. Kami tidak mengada-ada,” ujar Joshua.
Joshua kemudian menepis jika pemerintah kota tidak melakukan apa-apa. Faktanya, dinas perhubungan siaga 24 jam, camat dan lurah juga bekerja semua. Demikian pula dinas kesehatan, puskesmas dan gugus tugas.
“Kita bersama TNI-Polri itu satu kesatuan dalam gugus tugas. Jadi, upaya kita yang sudah maksimal kita lakukan, dengan status kota kita adalah siaga bencana, bukan bencana dan bukan PSBB, karena ada tahapan, bukan seakan-akan tidak berbuat apa-apa,” pungkasnya.[]
