Malang - Wali Kota Malang Sutiaji menegaskan pihaknya sudah siap dengan segala risiko jika menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Hal itu menurutnya sebagai bentuk langkah kehati-hatian dalam mengantisipasi pandemi Covid-19 atau virus corona penyebarannya terus meningkat.
Dia menyampaikan dalam prosesnya sudah bekerja sama dengan akademisi untuk menyusun draft kebijakan PSBB akan dilakukan di Kota Malang. Ia menegaskan hari ini sudah selesai dan akan segera ditandatangani untuk diajukan ke Gubernur Jawa Timur dan diteruskan ke Kementerian Kesehatan RI.
Secara non formal kita sudah. Saat itu melalui video kemudian ditanya oleh Gubernur mana-mana yang juga mau mengajukan PSBB ini.
"Jadi, secara surat memang belum. Sekarang masih kita susun dan kita usahakan selesai agar segera bisa ditanda-tangani hari ini juga," kata dia kepada Tagar di Balai Kota Malang.
Sutiaji menyebutkan bahwa sebelumnya Pemkot Malang secara lisan melalui video conference sudah mengajukan PSBB ke Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Pengajuan itu dikatakannya bersamaan dengan beberapa daerah lain rencananya juga berencana menerapkan hal sama.
"Secara non formal kita sudah. Saat itu melalui video kemudian ditanya oleh Gubernur mana-mana yang juga mau mengajukan PSBB ini," tuturnya.
Meski begitu, dia menyebutkan bahwa disetujui atau tidaknya Kota Malang menerapkan PSBB bukan wewenangnya. Semua keputusan disampaikannya berada ditangan Kemenkes RI.
"Tapi, kami kedepankan dalam kasus ini kehati-hatian. Jadi, kita pilih dari semua dari jajaran samping bahwa ada 6 indikator itu nanti yang menentukan (Kota) Malang ini layak atau tidaknya," ungkap Sutiaji.
Sementara itu, persiapan Pemkot Malang dalam penerapan PSBB dikatakannya sudah dirasa siap. Salah satunya dengan memantau secara ketat mobilitas orang dari luar yang masuk ke Kota Malang.
"Ini akan kita pantau lebih disiplin. Baik pakai mobil pribadi maupun mobil ataupun kendaraan umum akan kita cek satu persatu. Khususnya berkaitan dengan masalah suhu badan," kata dia.
Ia menegaskan jika menemukan warga dengan suhu tubuh mencapai 48 derajat, maka akan direkomendasikan ke Puskesmas terdekat untuk segera dilakukan pemeriksaan dan tracing atau penelusuran.
"Pemantauan secara ketat dan disiplin dilakukan di beberapa pintu masuk menuju Kota Malang," ujarnya.
Sejumlah pintu masuk dijaga diantaranya Terminal Arjosari hingga Stasiun Malang Kota akan dijaga oleh personel gabungan dari TNI, Kepolisian dan tenaga kesehatan.
"Kemarin saya cek untuk kesiapannya. Alhamdulillah, kita sudah siap untuk mengawasi secara ketat mobilitas orang yang masuk ke (Kota) Malang ini," katanya.
Dalam sewaktu-waktu, dia mengatakan memang bisa jadi ada penumpukan orang akan masuk ke Kota Malang. Maka dari itu, dirinya juga sudah menyiapkan tiga tempat khusus berupa rumah transit bagi mereka yang masuk ke Kota Malang dan dirasa perlu mendapatkan perawatan.
"Kami juga sudah melihat kesiapan beberapa tempat transit. Salah satunya di rumah diklat miliknya Provinsi. Disana kapasitasnya kurang lebih 300 orang," terangnya.
Kemudian dua Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) miliknya Universitas Kanjuruhan Malang (UNIKAMA) dan bantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
"Untuk yang Rusunawa milik UNIKAMA, itu akan kita lihat untuk mengetahui kekurangan apa. Kalau yang bantuan dari Kementerian PU memang belum diserahkan. Tapi kuncinya sudah di kita," tuturnya.
Dengan adanya tiga rumah transit disiapkan Pemkot Malang, Sutiaji memaparkan dan mengakumulasi bahwa dalam satu kamarnya di rumah tersebut ada fasilitas dua tempat tidur. Dengan begitu, kesiapan Pemkot Malang dalam mengantisipasi lonjakan orang datang ke Kota Malang dikatakannya bisa menampung kurang lebih 500 hingga 600 orang.
"Artinya, dengan ini kita sudah siap. Bukan hanya 500 hingga 600. Seandainya ada lonjakan besar hingga 1000 orang kita sudah siap. Tapi, ini kan bentuk kesiapan kita. Ya, mudah-mudahan rumah transit ini tidak di pakai," kata dia.
Selain itu, Sutiaji menyampaikan pihaknya juga sudah mengontrol kesiapan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Malang sebagai rujukan utama Covid-19. Makanya, kesiapan anggaran sebesar Rp 15 miliar diungkapkannya akan segera difungsikan.
"Saya kira untuk PSBB kita sudah siap. Kami juga sudah ngontrol berkaitan dengan kesiapan RSUD sebagai rujukan utamanya. Dan dan Rp 15 miliar akan segera kita fungsikan," ucapnya.
Sebagaimana diberitakan, menyikapi kebijakan Presiden Joko Widodo untuk mengatasi dampak penyebaran Covid-19 di Indonesia dengan menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di wilayah dan bukan lockdown ataupun karantina wilayah.
Beberapa daerah di Indonesia, tidak terkecuali Kota Malang pun mengajukan untuk rencana menerapkan kebijakan PSBB. Dan sampai saat ini, melalui keputusan Menteri Kesehatan Terawan yang baru mendapatkan persetujuan atau restunya hanya DKI Jakarta.
Wacana Nyepi di Bali Digaungkan
Sementara itu, muncul wacana Nyepi Desa Adat selama tiga hari pada tanggal 18 hingga 20 April. Meski demikian, wacana tersebut tampaknya tidak disambut baik oleh Pemerintah Provinsi Bali.
Sekretaris Daerah Bali Dewa Made Indra mengatakan terkait ritual keagamaan dan tradisi bukan wilayah kewenangan Pemprov Bali. Dewa Indra menyampaikan bahwa Pemprov Bali sangat memahami ide maupun gagasan Nyepi Desa Adat dikaitkan dengan upaya penguatan pencegahan Covid-19.
"Dalam hal ini Pemprov Bali sangat memahami munculnya pandangan berbeda tersebut. Menyadari ini bukan kewenangan dari Pemerintah Daerah maupun Gubernur, Pemprov Bali telah menyampaikan hal ini kepada Ketua PHDI dan juga Majelis Desa Adat untuk dilakukan pembahasan," tuturnya.
Dewa Indra tidak akan mengintervensi kajian terkait sastra agama. Meski demikian, jika Paruman menyetujui pelaksanaan Nyepi Desa Adat, maka Pemprov Bali akan memfasilitasi supaya pelaksanaan berjalan baik dan tertib.
"Kami akan mempertimbangkan semua aspek baik itu kesehatan, ketersediaan pangan, keamanan, dan lain sebagainya," turunya.
Pemprov Bali telah meminta PHDI agar apa pun menjadi keputusan disampaikan kepada pemerintah, sehingga memiliki cukup waktu untuk berkoordinasi dengan instansi pemerintah di tingkat kabupaten/kota.
"Kita bangun komunikasi baik sehingga niat dari sudut pandang berbeda ini dapat menghasilkan keputusan yang terbaik bagi kita semua," kata dia. []
