UNTUK INDONESIA
Tolak Laporan APBD DKI Jakarta, PSI: Ada Kejanggalan
Sekretaris Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta, Anthony Winza Probowo, mengungkap alasan PSI menolak LPJ APBD DKI Jakarta.
Sekretaris Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta, Anthony Winza Probowo. (Foto: dok PSI DKI Jakarta)

Jakarta - Sekretaris Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta, Anthony Winza Probowo, mengungkap alasan PSI menolak laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2019 oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Menurutnya, ada banyak kejanggalan dalam laporan tersebut yang membuatnya tak ingin ambil risiko terseret perkara hukum.

Anthony menuturkan, kejanggalan itu pula lah yang menjadi alasan aksi walk out Fraksi PSI dari Sidang Paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin 7 September 2020 lalu.

"Kenapa kita harus setuju sesuatu yang banyak kejanggalannya. Ini berbahaya sekali, kenapa? Sekali kita setuju, jika suatu saat terseret kasus hukum, kita semua akan kena," kata Anthony dalam sesi wawancara khusus di saluran YouTube Tagar TV, Senin, 14 September 2020.

"Kita temukan banyak kejanggalan dan kalau misalnya kita setuju dengan semudah itu, tanpa kita disediakan data, jangan kaget nanti banyak yang akan terseret seret kasus hukum," ujar dia.

Anthony mengatakan, dalam rapat saat itu, pihaknya mendapat kesulitan saat ingin menyampaikan pandangannya. Lantaran itu, kata dia, PSI sepakat menolak laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2019 dari Pemprov DKI Jakarta.

"Jadi, oleh karena itu kami enggak akan abu-abu. Kami menyatakan sikap kami, kami menolak di hadapan rapat, dan setelah kami menolak, kami juga kaget enggak ada microphone, lalu kami merasa enggak ada untungnya di dalam, maka kami walkout, itu bentuk ketegasan sikap buat kami," ucap dia.

Anthony menjelaskan, ia sempat diminta untuk menyampaikan tanggapan. Padahal, menurutnya pada saat penyusunan APBD, pihaknya tidak dilibatkan karena saat itu PSI belum mendapatkan jabatan kursi di DPRD.

"APBD 2019 itu PSI belum hadir waktu itu, kita baru hadir ketika APBD 2019 sudah berjalan. Kita hadir di 26 Agustus 2019. Jadi itu udah berjalan, dan jika kita harus mempertanggungjawabkan sesuatu yang kita enggak pernah setujuin di awal," kata dia.

"Itu gimana juga caranya? Karena kita prosesnya diminta persetujuan, karena memang jabatan kita baru ya okelah," ujar Anthony.

Sirkuit Formula E JakartaSirkuit Formula E Jakarta. (Foto: Panitia Formula E Jakarta) 

Lebih lanjut, Anthony mengatakan salah satu kejanggalan yang ia temukan dalam laporan mengenai program Formula E. Kejanggalan itu kemudian menjadi dasar penolakan PSI di DPRD DKI Jakarta.

"Tapi syaratnya, kita harus dikasih data dulu, dan setelah kita cek cek padahal kita enggak punya data, kita udah temukan beberapa kejanggalan. Yang pertama tentunya masalah formula E, sampai detik ini dari APBD 2019, sudah nyangkut berapa ratus milyar," kata dia.

Sebelumnya, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta sempat mengkritik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang membayar commitment fee Formula E Tahun 2021 sebesar Rp 200 miliar dari total tagihan Rp 396 miliar di tengah pandemi Covid-19 melanda Indonesia, khususnya di Jakarta.

"Balapan tahun 2020 ini saja belum jelas apakah akan dilaksanakan, kok malah sudah bayar commitment fee untuk balapan tahun depan 2021. Zaman susah begini rakyat butuh sembako, bukan balapan mobil," kata Wakil Ketua Komisi E dari Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Rabu, 22 April 2020.

Berdasarkan informasi yang diterimanya dari laman dashboard-bpkd.jakarta.go.id, Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta telah membayar commitment fee Formula E Tahun 2021 sebesar Rp 200 miliar dari total tagihan Rp 396 miliar. Dia menilai Pemprov DKI tidak memiliki keberpihakan terhadap penderitaan rakyat.

Apalagi, dampak Covid-19 terhadap keuangan daerah saat ini tidak main-main. Penutupan berbagai kegiatan ekonomi dalam rangka Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mengakibatkan realisasi pendapatan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020 akan defisit sekitar Rp 40 triliun.

"Yang saya heran, di tengah ancaman defisit anggaran, bisa-bisanya pemprov malah memprioritaskan bayar commitment fee. Padahal, dengan harga sembako Rp 149.500 per paket, duit commitment fee Rp 200 miliar itu bisa dipakai beli tambahan sembako untuk 1,3 juta keluarga," ujarnya.

Tonton wawancara lengkap Tagar TV bersama Sekretaris Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta, Anthony Winza Probowo, mengenai alasan PSI menolak laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2019 oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta:



Berita terkait
Ruhut Siap Seret Pengusaha Formula E Keluarga Anies
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ruhut Sitompul mengaku bisa saja membongkar pebisnis Formula E yang mengompori Anies Baswedan
Formula E Gagal, Anies Layak Dipidana Seumur Hidup?
Ferdinand Hutahaean mengatakan, Anies Baswedan layak dipidana hukuman seumur hidup terkait commitment fee atas gagalnya penyelenggaraan Formula E
Formula E DKI Tergantung Covid-19 dan Anies Baswedan
Direktur Utama Jakpro Dwi Wahyu Daryoto mengatakan perhelatan balap mobil listrik Formula E tergantung Covid-19 dan Gubernur DKI Anies Baswedan.
0
Tim Olimpiade SMA Kesatuan Bangsa Yogyakarta Dapat 5 Medali
Mewakili Yogyakarta, Tim Olimpiade SMA Kesatuan Bangsa sukses membawa pulang lima medali di ajang Kompetisi Sains Nasional tahun 2020.