Ketika Gubernur DKI Jakarta dijabat oleh Basuki Tjahaya Purnama, yang akrab dipanggil Ahok, dia meluangkan waktu untuk memeriksa satu per satu mata anggaran pada APBD DKI Jakarta tahun 2016.
Apa yang ditemukan Ahok?
Ahok menemukan anggaran untuk Disparbud (Dinas Periwisata dan Kebudayaan) hampir Rp 300 miliar. Menurut Ahok, tahun 2014 ada festival dengan dana Rp 1,2 triliun lebih.
UU Informasi Publik
Sebelumnya, Joko Widodo (Jokowi) ketika menjabat Gubernur DKI Jakarta juga membongkar dugaan korupsi Uninterruptible Power Supply (UPS) yang bernilai triulan rupiah. Ini sebagian dari mark-up para begal APBD. Ahok pun menerapkan sistem e-budgeting agar semua detail anggaran bisa diketahui publik.
Adalah William Aditya Sarana, politikus PSI (Partai Solidaritas Indonesia) yang terpilih jadi anggota DPRD DKI Jakarta, menemukan mata anggaran di RAPBD DKI Jakarta tahun 2020 untuk lem aibon senilai Rp 82 miliar. Tentu saja ini menggemparkan karena sejak Ahok baru kali ini muncul lagi bentuk-bentuk mark-up di APBD DKI Jakarta.
Ada yang kaget, heran, dan memuji. Tapi, tentu saja ada yang kebakaran jenggot seperti yang dilakukan oleh Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Inggard Joshua, anggota Fraksi Gerindra, yang menyemprot Willian dengan mengatakan bahwa menilai William tidak memiliki tata krama lantaran mengunggah rancangan KUA-PPAS ke media sosial. Menurut Inggard anggaran itu belum dibahas di sidang DPRD. William dikabarkan tidak menanggapi semprotan Inggard.
Yang jelas tidak ada aturan baku yang melarang publikasi mata anggaran karena itu adalah informasi publik. Rencana Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) adalah informasi publik karena menyangkut kepentingan harkat hidup 9,6 juta warga DKI Jakarta.
Bahkan sesuai dengan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Pasal Pasal 52 disebutkan: Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara sertamerta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan UndangUndang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
Melalui sistem e-budgeting semua mata anggaran dipublikasikan sehingga warga DKI Jakarta bisa menyimak setiap anggaran. Informasi tentang anggaran lem aibon itu diketahui masyarakat melalui postingan William sebagai anggota DPRD DKI Jakarta Komisi A yang al. membidangi pemerintahan umum, dll.
William melihat kejanggalan itu dan berbagi dengan warga melalui media sosial.Dia mengungkap ada sejumlah kejanggalan dalam rancangan KUA-PPAS 2020 DKI Jakarta. Itu tadi anggaran untuk lem aibon Rp 82 miliar. Bukan itu saja ada lagi anggaran pengadaan bolpoin sebesar Rp 124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur. Ada lagi anggaran Rp 121 miliar untuk pengadaan 7.313 unit komputer di Dinas Pendidikan. Masih ada lagi yaitu pengadaan beberapa unit server dan storage senilai Rp 66 miliar oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.
Laporkan Harta
Banyak yang menilai aksi William berani dan bisa membahayakan dirinya. Apalagi William ternyata adalah anggota DPRD DKI Jakarta termuda yaitu berumur 23 tahun. Lahir di Jakarta Barat, 2 Mei 1996, lulus dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) akhir Agustus 2019.
William Aditya, anggota penyelenggara pemerintahan daerah termuda untuk Ibu Kota dari PSI. (Foto: williamsarana.com)
William maju sebagai calon anggota legislatif (caleg) DPRD DKI Jakarta 2019 dengan PSI dengan daerah pemilihan Jakarta 9 yang meliputi Kecamatan Cengkareng, Kalideres, dan Tambora. William meraih 12.295 suara yang membawanya ke Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, tempat Gedung DPRD DKI Jakarta.
Disebutkan bahwa William mengaku sejak SMA sudah jatuh cinta dengan dunia politik. Selama belajar di SMA Dian Harapan, Jakarta Barat, William jadi pengurus OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah). William juga pernah magang di lembaga pemerintahan yaitu: Sekretariat Kabinet (2017) dan Mahkamah Konstitusi (2015). Ketika kuliah di FH UI William jadi anggota kongres mahasiswa UI sekaligus ketua mahkamah mahasiswa UI.
William meraih Juara 1 PKM-Penelitian FHUI (2016). Juara 3 Consdraft MPR RI (2017). Ada pula penghargaan Student Research Award Tanoto Foundation (2015) dan Finalist of National Constitutional Drafting Competition Padjajaran Law Fair (2016). William juga pembicara pada International Symposium Human Rights for Youth pada 2016 yang digelar UI bersama organisasi Human Rights Resource Centre.
Dengan berbekal pengalaman ‘politik’ di SMA dan universitas serta beberapa penghargaan itu, William terjun ke dunia politik praktis dengan bergabung ke PSI. Di mata William anggota DPRD DKI Jakarta priode 2014-2019 ‘buruk’ karena tidak ada yang melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK.
Langkah William bukan tanpa hambatan. Pihak keluarga pada mulanya menolak William terjun ke dunia politik praktis karena selain masih muda pihak keluarga menilai politik itu kotor. Selain itu sang ayah yang seorang pengacara ingin agar William mengikuti jejaknya. Dukungan keluarga baru muncul ketika William mendapat nomor urut pada Pileg 2019 melalui PSI.
William pun konsekuen dengan tudingannya yang menyebut anggota DPRD DKI Jakarta tidak melaporkan LHKPN dengan melaporkan harta kekayaannya ke KPK. Dalam LHKPN yang dilaporkan William per 13 Mei 2019 ke KPK harta kekayaannya senilai Rp 1.586.000.000.
Anak muda ini sudah memulai langkah mulia, tapi pagi-pagi sudah kena batu sandungan. Maju rerus, anak muda. Bravo William!
