UNTUK INDONESIA
Tokopedia Ruangguru Dinilai Cari Untung dari Covid-19
Tokopedia, Ruangguru, Maubelajarapa, Bukalapak, dinilai cari untung di tengah kesusahan pandemi Covid-19. Seharusnya mereka membantu pemerintah.
Pekerja pabrik di Boyolali, Jawa Tengah, Selasa, 7 April 2020. Data Kementerian Ketenagakerjaan menyebutkan dampak wabah Covid-19, sebanyak 452.657 orang harus dirumahkan dan di-PHK atau pemutusan hubungan kerja, pekerja sektor formal dan informal. (Foto: Antara/Aloysius Jarot Nugroho)

Pematangsiantar - Perusahaan platform digital di antaranya Tokopedia dan Skill Academy by Ruangguru dinilai mementingkan diri sendiri, mencari keuntungan di tengah pandemi Covid-19. Perusahaan platform tersebut yang rencananya dilibatkan pemerintah sebagai mitra pelatihan Kartu Prakerja. 

Penilaian tersebut datang dari Sukamta, anggota Komisi I DPR sekaligus Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

Selain Tokopedia dan Skill Academy by Ruangguru, perusahaan sejenis lain yang ia nilai cari untung dari Covid-19 adalah Maubelajarapa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijar Mahir, dan dari Kementerian Tenaga Kerja.

Sukamta mengatakan seharusnya perusahaan-perusahaan tersebut membantu pemerintah di tengah Covid-19 ini.

"Dalam situasi pandemi Covid-19 di mana masyarakat diminta tinggal di rumah, malah membuat jumlah pelanggan dan omzet mereka mengalami peningkatan. Menjadi tidak elok jika perusahaan-perusahaan yang banyak untung di masa sulit seperti ini malah ikut mencari untung dari program pemerintah," kata Sukamta kepada Tagar, Kamis, 16 April 2020.

Ia mengatakan yang dibutuhkan para buruh yang di-PHK dan pekerja informal yang kehilangan pekerjaan karena terdampak Covid-19 adalah pemenuhan kebutuhan pokok, bukan pelatihan secara online.

Mereka saat ini butuhnya makan, bukan pelatihan.

Anggota DPR RI Dapil DIY SukamtaAnggota Komisi I DPR Sukamta. (Foto: Dok Tagar/Hidayat)

"Konsep Kartu Prakerja sejak awal sudah banyak dikritik karena dianggap tidak efektif memberikan solusi. Saat banyak orang terdampak virus corona, kehilangan mata pencaharian kok malah akan diberikan pelatihan secara online," ujar Sukamta.

Ia mengatakan seharusnya uang rakyat sebesar Rp 5,6 triliun tidak digunakan untuk pelatihan secara online. Karena banyak orang saat ini lebih membutuhkan makan.

"Saya minta pemerintah menangguhkan rencana pelatihan kartu prakerja ini. Lebih baik anggaran Rp 5,6 triliun diberikan untuk memenuhi kebutuhan pokok para buruh yang di-PHK, serta pekerja sektor informal yang kehilangan mata pencaharian. Mereka saat ini butuhnya makan, bukan pelatihan," ujar dia.

Pemerintah telah mempertimbangkan dampak Covid-19 dengan meningkatkan anggaran Kartu Prakerja dari Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun dengan penerima manfaat meningkat menjadi 5,6 juta orang.

Para peserta Kartu Prakerja nantinya akan mendapatkan pelatihan secara online senilai Rp 1 juta yang diberikan melalui mitra platform digital seperti Tokopedia, Skill Academy by Ruangguru, Maubelajarapa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijar Mahir, dan dari Kementerian Tenaga Kerja.

Rencana pelatihan secara online ini ramai diperbincangkan netizen karena salah satu mitra paltform digital adalah Ruangguru yang notabene salah satu pendirinya saat ini menjadi staf khusus presiden, Adamas Syah Belva Devara.

"Pelatihan secara online senilai Rp 1 juta ini pun masih menjadi tanda tanya besar, berwujud apakah dan seberapa bisa tepat sasaran sesuai kebutuhan. Mestinya dengan metode online nilainya juga bisa lebih murah," kata Sukamta.

Maka bisa dibayangkan, kata Sukamta, "Berapa banyak keuntungan yang diperoleh perusahaan platform digital yang jadi mitra pemerintah dengan pelatihan senilai Rp 5,6 tiliun ini. Apakah ini elok dilakukan dalam keadaan pandemi ini?"

Sukamta berharap pemerintah lebih fokus mengatasi Covid-19 secepat-cepatnya agar dampak sosial dan ekonomi tidak berkepanjangan dan semakin besar.

"Kebijakan PSBB (pembatasan sosial berskala besar) yang ditetapkan pemerintah di Jabodetabek dan beberapa daerah sejauh ini kita lihat belum efektif membendung penyebaran virus corona. Ini artinya pemerintah harus segera mencari metode yang lebih efektif untuk mengatasi wabah yang berlangsung," ucapnya.

Menurutnya berbagai kegiatan pemerintah yang tidak terkait langsung dengan penanganan virus corona semestinya ditangguhkan, bisa dikerjakan tahun depan, seperti pembangunan ibu kota baru serta berbagai proyek lain yang tidak bersifat mendesak.

"Kondisi sekarang ini yang paling mendesak adalah fokus pada dua hal, atasi secepatnya virus corona dan penuhi kebutuhan pokok masyarakat miskin dan rentan miskin. Soal pelatihan kerja terkait Kartu Prakerja bisa dikerjakan saat krisis virus ini sudah bisa diatasi," ucap Sukamta. []

Baca juga:

Berita terkait
Covid-19, NasDem: Realisasi Kartu Prakerja Tak Maksimal
Ketua DPP Bidang Kesehatan Partai NasDem Okky Asokawati menyentil peluncuran kartu prakerja di tengah pendemi corona.
PAN Usul Kartu Prakerja Diganti Jadi Bantuan Sosial
PAN mengapresiasi langkah pemerintah pusat meluncurkan program kartu prakerja, Namun sebaiknya diganti dengan banruan sosial (bansos)
PAN Cium Gegalat Kurang Baik Program Kartu Prakerja
Politisi PAN Saleh Partaonan Daulay mencium adanya permainan dalam pemilihan sosok yang akan menerima program kartu Prakerja.
0
Relaksasi Kredit, Bank di Daerah Masih Saja Menagih
Presiden Jokowi membuat kebijakan relaksasi kredit saat pandemi Covid-19, praktiknya petugas bank milik negara masih ada yang menagih bunga kredit.