Jakarta - Ketua DPP Bidang Kesehatan Partai NasDem Okky Asokawati menyentil peluncuran program kartu prakerja di tengah pendemi virus corona atau Covid-19. Menurut dia, program Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu realisasinya tidak akan berjalan maksimal.
"Filosofi kartu prakerja hakikatnya sebagai 'kail' bagi warga negara yang belum mendapatkan pekerjaan agar mendapatkan pekerjaan. Namun, peluncuran kartu prakerja di musim pandemi Covid-19 ini potensial menjadi bias karena akan keluar dari filosofi program ini," kata Okky di Jakarta, Kamis, 16 April 2020.
Okky menyebutkan akan muncul persoalan teknis maupun nonteknis lantaran program kartu prakerja diterbitkan saat turunnya pertumbuhan ekonomi imbas pandemi Covid-19
Dia menuturkan, pemerintah menjanjikan peserta program kartu prakerja akan memperoleh pelatihan secara daring dan sertifikat. Selain itu, peserta kartu prakerja juga akan memperoleh insentif Rp 600 ribu selama tiga bulan, serta Rp 150 ribu untuk survei kebekerjaan. "Asumsinya selepas itu peserta akan mendapatkan pekerjaan," ujarnya.
Tidak ada pembukaan lapangan kerja baru. Lalu apa relevansi kartu prakerja ini?
Namun, pemerintah telah memprediksikan pertumbuhan ekonomi tahun ini akan turun sebesar 2,5 persen bahkan 0 persen sehingga sulit dikorelasikan dengan ketersediaan lapangan pekerjaan di Tanah Air. Maka dari itu, eks politikus PPP ini menilai akan terjadi persoalan baru.
"Jika skenario ekonomi Indonesia akan turun karena dampak Covid-19, konsekuensinya tidak ada pembukaan lapangan kerja baru. Lalu apa relevansi kartu prakerja ini?" kata dia.
Okky kemudian menghubungkannya dengan menurunnya stabilitas ekonomi. Dia menerangkan bukti lewat data Kementerian Ketenagakerjaan terkait 1,5 juta orang telah mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) di masa pendemi corona. Dengan rincian 10,6 persen atau 160 ribu akibat PHK, sedangkan 89,4 persen karena dirumahkan.
Mengingat adanya bukti tersebut, Okky menilai masyarakat lebih membutuhkan bantuan keuangan yang langsung dapat dirasakan daripada 'program seperti kartu prakerja yang fungsinya sebagai 'kail'.
"Saat ini calon pekerja dan korban PHK lebih membutuhkan "ikan" berupa bantuan langsung tunai (BLT) daripada 'kail'. Apalagi, memang tidak ada lapangan pekerjaan baru karena ekonomi turun dampak Covid-19 ini," ujarnya.
Dia juga mengingatkan pemerintah agar menghitung efektivitas program kartu prakerja di tengah pandemi Covid-19. Pandangannya, demi efektivitas program ini, baiknya pemerintah fokus pada program jaring pengaman sosial (social safe net) bagi warga negara pencari kerja dan orban PHK.
"Kenapa tidak program Kartu Prakerja digeser sebagai program jaring pengaman sosial saja bagi mereka pencari kerja dan korban PHK. Anggaran pelatihan online sebesar 1 juta/orang dapat ditangguhkan di waktu mendatang yang lebih tepat," ucap Okky.
Kemudian, masalah yang terjadi secara teknis pelatihan berbasis dalam jaringan (daring) juga tidak semua orang dapat mengikuti dengan baik. Belum lagi persoalan jaringan internet khususnya bagi peserta yang berada di daerah-daerah yang minim akses internetnya.
"Efektivitas pelatihan daring juga perlu dikalkulasi. Jangan sampai hanya karena mengejar realisasi program kerja, kegiatan ini sia-sia dan tidak banyak memberi manfaat bagi warga negara pencari kerja dan korban PHK," tutur Okky. []
