Tindakan Keras Tunisia Kepada Pers Dikecam Amerika Serikat

Otoritas Tunisia menyita peralatan Zitouna TV yang dianggap dekat dengan partai oposisi yang diilhami Islam, Ennahdha.
Juru Bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Ned Price. (Foto: Tagar/Wikimedia Commons/U.S. Department of State)

Jakarta - Amerika Serikat mengecam pemerintah Tunisia atas tindakannya yang dinilai melanggar kebebasan pers dan dalam berekspresi menyusul penutupan sebuah stasiun televisi Tunisia oleh pemerintah. Kritik ini disampaikan sebagai bentuk keprihatinan dan kecewaan  terhadap kebebasan pers dan  

Dilansir dari The New Arab, Senin, 11 Oktober 2021, otoritas Tunisia menyita peralatan Zitouna TV yang dianggap dekat dengan partai oposisi yang diilhami Islam, Ennahdha dengan alasan stasiun televisi itu beroperasi secara ilegal. 

"Kami prihatin dan kecewa dengan laporan terbaru dari Tunisia tentang pelanggaran kebebasan pers dan berekspresi," kata Juru Bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Ned Price kepada wartawan.

Price meminta pemerintah Tunisia menegakkan komitmennya untuk menghormati hak asasi manusia sebagaimana digariskan dalam konstitusi Tunisia. Terutama karena hal ini sejalan dengan keputusan Presiden Kais Saied, September lalu.



Kami prihatin dan kecewa dengan laporan terbaru dari Tunisia tentang pelanggaran kebebasan pers dan berekspresi.



"Kami juga mendesak Presiden Tunisia dan Perdana Menteri baru untuk menanggapi seruan rakyat Tunisia untuk peta jalan yang jelas untuk kembali ke proses demokrasi yang transparan yang melibatkan masyarakat sipil dan suara politik yang beragam," tegasnya.

Pada Juli lalu, Saied menangguhkan Parlemen dan memecat pemerintah yang didukung Ennahdha untuk meredam kemarahan publik yang meningkat selama berbulan-bulan atas krisis ekonomi dan pandemi Covid-19.

Tak lama kemudian, Seorang utusan Amerika Serikat terbang ke Tunisia untuk menemui Saied, yang bersikeras bahwa dia menanggapi keinginan rakyat dan akan menjaga kebebasan dan demokrasi.

Beberapa pendukung demokrasi menilai, gejolak politik di negara itu dinilai sebuah kemunduran. Padahal, satu dekade lalu, Tunisia adalah tempat kelahiran pemberontakan Musim Semi Arab, ini disebut-sebut sebagai kisah sukses yang langka dalam membalik halaman tentang otoritarianisme. []


Baca Juga :








Berita terkait
Presiden Tunisia Didesak ke Jalur Demokrasi Setelah Kudeta
Presiden Tunisia Kais Saied diminta untuk segera membawa negaranya kembali ke jalur demokrasi
Karena Ekonomi, Tunisia Buka Pariwisata untuk Turis
Tunisia berencana membuka kembali perbatasannya untuk wisatawan asing karena ingin menyelamatkan ekonominya dari sektor pariwisata.
Tunisia dan Empat Negara Ini Legalkan Nikah Beda Agama
Hukum perkawinan di Indonesia tidak mengatur secara khusus mengenai perkawinan pasangan beda agama.
0
Tinjau Lapak Hewan Kurban, Pj Gubernur Banten: Hewan Kurban yang Dijual Dipastikan Sehat
Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar meninjau secara langsung lapak penjualan hewan kurban milik warga di Kawasan Puspiptek.