Untuk Indonesia
Suara Anjlok, PPP Salahkan Kader Terbelit Hukum
Pengurus DPW PPP Jabar mengaku kecewa atas perolehan suara Pileg Jabar 2019 yang hanya sebesar 5,07 persen suara.
Yusuf Fuad, Wakil Ketua DPW PPP Jawa Barat. (Foto: Tagar/Fitri Rachmawati).

Bandung - Pengurus DPW PPP Jawa Barat (Jabar) mengaku kecewa atas perolehan suara pada Pemilihan Legislatif  (Pileg) Jabar 2019 yang hanya memperoleh 5,07 persen suara.

Penyebab anjloknya perolehan suara PPP di Jawa Barat karena kasus hukum yang menimpa Ketum PPP nonaktif Muhammad Romahurmuziy (Rommy) dan politikus PPP sekaligus Wakil Ketua DPW PPP Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum.

Menurut Wakil Ketua DPW PPP Jawa Barat, Yusuf Fuad, sebenarnya banyak faktor yang membuat suara PPP pada kondisi seperti ini. 

Yusuf menjelaskan faktor pertama, persoalan dalam internal PPP khususnya pada tingkat pusat yakni, kasus hukum Ketua Umum nonaktif PPP Muhammad Romahurmuziy yang sangat berpengaruh terhadap perolehan suara di Jawa Barat dan provinsi lainnya. Selain itu, dengan isu di PPP pusat yang terbagi menjadi dua kubu menambah beban PPP pada Pileg 2019.

“Yang paling utama buat suara PPP anjlok itu opini masyarakat terhadap PPP yang katanya partai koruptor"

“Yang paling utama buat suara PPP anjlok itu opini masyarakat terhadap PPP yang katanya partai koruptor. Sudah beberapa kali ketua umum PPP tersandung kasus korupsi. Akibat kasus inilah yang menjadikan PPP di Jawa Barat mengalami kemunduran,” jelas Yusuf, kepada Tagar News, ketika dibincangi di gedung DPRD Jawa Barat, Senin, 6 Mei 20019. 

Selain itu, kata Yusuf, tergerusnya suara PPP di Jawa Barat dipengaruhi oleh kasus hukum yang menimpa kader sekaligus wakil ketua PPP di Jawa Barat yang saat ini menjabat sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat, yakni Uu Ruzhanul Ulum, yang menambah tergerusnya suara PPP di Jawa Barat, terutama pada basis suara PPP, yaitu Tasikmalaya.

“Ada faktor ketidaksukaan masyarakat Tasikmalaya terhadap Wakil Gubernur Jawa Barat sekaligus Wakil Ketua DPW PPP Jabar, Uu Ru Ruzhanul Ulum ini diduga karena kasus korupsinya,” ujar Yusuf.

Selain itu, Yusuf menerangkan faktor lain yang memengaruhi perolehan suara PPP, adalah program atau isu dan narasi-narasi yang dijual PPP kepada pemilih tidak terlalu laku dibandingkan PKS, yaitu menjual program bebas pajak motor dan SIM seumur hidup yang dinilai PPP program tersebut tidak masuk akal tetapi bagi orang awam ini laku terjual.

“PPP memang tidak seperti PKS yang menjual isu atau program yang tak masuk akal. Kami tak mau melakukan hal itu. Ada program yang kami jual seperti peningkatan kesejahteraan bagi para ulama dan santri, tetapi saya yakin karena kasus Rommy elektabilitas PPP tergerus,” ungkap Yusuf.

Lebih lanjut, Yusuf mengatakan, faktor lain seperti pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) yang digabung dengan Pileg turut berpengaruh, tetapi kecil dampaknya terhadap perolehan suara PPP di Jawa Barat. 

Kedepannya, kata Yusuf, semoga hal ini menjadi bahan evaluasi terutama di tinggkat DPP PPP. Mengingat perolehan suara PPP pada Pileg 2019 sangat mengecewakan akibat kasus Rommy. DPP PPP harus segera melakukan perubahan dan treatment atas pengaruh negatif kasus Romahurmuziy terhadap elektabilitas PPP.

“PPP di Jawa Barat memang belum melakukan evaluasi secara mendetail, tetapi dari hasil perolehan suara saat ini dan dinamika politik sebelum pencoblosan dapat disimpulkan bahwa kasus Rommy sangat berpengaruh,” tegas dia.

Diketahui, perolehan suara PPP di Jawa Barat pada Pileg 2019 hanya mendapatkan 5,07 persen suara. Berbeda pada pemilu 2014, PPP mendapatkan kurang lebih 9,5 persen. 

Hal sama terjadi pada basis suara PPP yakni, Dapil 11. Pada pemilu 2014, PPP mampu meraih suara 15,49 persen suara pada basis suara di Tasikmalaya. Bandingkan dengan Pileg 2019, PPP hanya mampu memperolehan suara 3,4 persen suara.

“Iya memang kami mengakui memang kurang bagus di basis suara PPP saat ini. Tetapi, mudah-mudahan masih bisa berubah karena proses perhitungan masih berjalan. Ini (anjloknya perolehan suara) dipastikan menjadi tamparan PPP, bahwa kondisi PPP pada Pileg 2019 sangat terpuruk,” pungkas Yusuf.  []

Baca juga: 

Berita terkait
0
Kaum Ibu Buka Baju di Tobasa, Ini Kata Saut Sirait
Pandangan kritis disampaikan oleh Saut Sirait, seorang pendeta HKBP yang juga dikenal luas sebagai pegiat demokrasi.