UNTUK INDONESIA
Sindir Politik Dinasti, PKS: Ini Bukan Perusahaan Keluarga
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR, Mulyanto mengaku prihatin dengan sikap abai Pemerintahan Presiden Jokowi atas perkembangan politik dinasti saat ini.
Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR, Mulyanto. (Foto: Tagar/Dokumen Mulyanto)

Jakarta - Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR, Mulyanto mengaku prihatin dengan sikap abai Pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi terhadap berkembangnya praktik politik dinasti di Tanah Air.

Mulyanto menilai sikap ini sangat berbahaya bagi masa depan demokrasi. Pasalnya, secara tidak langsung akan menghambat proses kaderisasi partai politik dan regenerasi kepemimpinan nasional secara terbuka.

Jabatan publik itu harus dipertanggungjawabkan secara politik dan profesional dan tidak untuk diwariskan. Ini bukan perusahaan keluarga

"Pandangan saya politik yang modern mestinya berbasis sistem merit, sehingga kita dapat memaksimalkan unsur-unsur kebaikan dalam masyarakat termasuk menjaga keberlangsungan sistem kaderisasi partai dan kaderisasi kepemimpinan nasional," kata Mulyanto melalui keterangan dikutip Tagar, Kamis, 22 Oktober 2020.

Menurut dia, seharusnya pemerintah memberi contoh yang baik kepada masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai demokrasi. Bukan malah memanfaatkan celah hukum untuk menyuburkan praktik dinasti politik.

"Politik dinasti itu sangat buruk karena membatasi kepemimpinan dalam partai atau dalam kepemimpinan nasional berbasis pada hubungan biologis bukan ideologis. Kita tidak bisa mendapatkan figur kepemimpinan yang teruji oleh sistem maupun jalur kaderisasi," ujarnya.

Anggota Komisi VII DPR ini menegaskan, sesungguhnya masyarakat menginginkan seorang pemimpin yang didasarkan pada aspek integritas, akseptabilitas dan kredibilitas personal yang obyektif.

"Kalau politik dinasti ini dibiarkan selamanya bangsa ini akan dipimpin oleh figur-figur karbitan yang muncul bukan karena kemampuan tapi karena kedekatan," kata dia.

Mulyanto juga minta supaya pemerintah menjaga komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi yang sudah dibangun selama ini. Dia mendorong pemerintah membuat aturan hukum yang ketat terhadap berkembangnya praktik politik dinasti.

Tanpa komitmen yang kuat dari pemerintah, Mulyanto khawatir sistem politik di Indonesia akan kembali diwarnai dengan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Bahkan lebih parah dari itu, sistem politik akan dikendalikan dan dikuasai oleh kelompok oligarki.

"Negara ini milik rakyat. Jabatan publik di dalamnya juga amanah rakyat. Sehingga sudah sepatutnya dikelola dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat. Bukan untuk kepentingan kelompok atau keluarga tertentu," ujarnya.

"Jabatan publik itu harus dipertanggungjawabkan secara politik dan profesional dan tidak untuk diwariskan. Ini bukan perusahaan keluarga," ucap Mulyanto menambahkan.[]

Berita terkait
Periode ke-2 Jokowi, PKS Sorot Dinasti Politik - UU Ciptaker
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto menilai di periode kedua Pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, politik dinasti semakin bertumbuh.
Pengamat: Dinasti Politik Tidak Melanggar Konstitusi
Pengamat politik dari UIN Sumut, Faisal Riza mengatakan wacana dinasti politik merupakan pergulatan pemikiran tradisi masyarakat Indonesia.
PKS: Satu Tahun Jokowi - Ma'ruf Banyak Gaduh, Gagap, Gagal
Sukamta menilai satu tahun Pemerintah Joko Widodo-Maruf Amin berjalan lebih banyak diwarnai dengan kegaduhan dan kegagapan, serta kegagalan.
0
Sindir Politik Dinasti, PKS: Ini Bukan Perusahaan Keluarga
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR, Mulyanto mengaku prihatin dengan sikap abai Pemerintahan Presiden Jokowi atas perkembangan politik dinasti saat ini.