Periode ke-2 Jokowi, PKS Sorot Dinasti Politik - UU Ciptaker

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto menilai di periode kedua Pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, politik dinasti semakin bertumbuh.
Anggota Komisi VII, sekaligus Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR, Mulyanto. (Foto: Tagar/Dokumen Mulyanto)

Jakarta - Anggota Komisi VII DPR, Mulyanto menilai di periode kedua Pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, politik dinasti semakin bertumbuh.

Hari ini, Tepat satu tahun Jokowi menjabat sebagai presiden periode kedua memperlihatkan secara jelas adanya politik dinasti, dimana anak dan menantu Jokowi terjun dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada 2020).

Pada periode ini kita merasakan betul adanya praktik oligarki kekuasaan, dimana ada kerja sama terlarang antara penguasa dan pengusaha dalam melahirkan kebijakan-kebijakan pihak tertentu

"Secara aturan mungkin pelibatan anak dan mantu dalam hajat pilkada tidak dilarang tapi secara etika dinilai kurang pantas," kata Mulyanto melalui keterangannya dikutip Tagar, Selasa, 20 Oktober 2020.

Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR ini juga melihat adanya kerja sama terlarang antara penguasa dan pengusaha.

"Pada periode ini kita merasakan betul adanya praktik oligarki kekuasaan, dimana ada kerja sama terlarang antara penguasa dan pengusaha dalam melahirkan kebijakan-kebijakan pihak tertentu," ujarnya.

Menurutnya, hal itu terlihat dari pengesahan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang dianggap mendukung para pemodal mengeksploitasi sebesar-besarnya kekayaan negara.

"Tentu hal ini menjadi warna yang tidak elok dan menyimpan ketidakadilan dalam wajah perpolitikan di satu tahun pemerintahan Jokowi," ucap Mulyanto.

Selain itu, menurut dia, pemerintah menganggap oposisi sebagai ancaman sehingga perlu ditiadakan dengan segala cara.

"Demokrasi itu mensyaratkan adanya oposisi sebagai penyeimbang kekuasaan. Dengan adanya oposisi maka Pemerintah akan dapat dikontrol dan diawasi kinerjanya," ujar Mulyanto.

Menurutnya, oposisi di luar parlemen seharusnya diberi ruang yang cukup untuk menyampaikan pendapat dan kritikan kepada pemerintah, bukan malah didiskreditkan sebagai ancaman negara.

Padahal, kata dia, di parlemen hampir semua kekuatan partai politik dirangkul menjadi koalisi pemerintah.

Dia menegaskan, wajar-wajar saja jika kelompok oposisi, yang semula lebih bersifat keumatan, yang disimbolkan dengan tokoh Habib Rizieq Shihab semakin melebar dengan adanya Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).

"Makanya wajar jika semakin melebar dengan dideklarasikannya oposisi yang lebih bersifat kebangsaan dalam gerakan KAMI, dengan tokoh sentralnya Prof. Din Syamsudin dan Jendral Gatot Nurmantyo," ujar Mulyanto. []

Berita terkait
Satu Tahun Jokowi - Maruf, Hinca: Utang Kita Mengkhawatirkan
Satu tahun memperingati pemerintahan Jokowi dan KH Maruf Amin, anggota Komisi III DPR RI Hinca IP Pandjaitan XIII menyoroti soal utang.
Hinca Tegaskan Jokowi Kerap Keluarkan Kebijakan Tak Populer
Hinca Pandjaitan berpandangan bahwa pemerintahan Presiden Jokowi kerap mengeluarkan kebijakan yang tidak populer di hadapan masyarakat.
Jokowi Wanti-wanti Penyebaran Covid-19 Saat Cuti Bersama
Presiden Jokowi menyampaikan, pemerintah tengah berupaya mengantisipasi penyebaran Covid-19 saat cuti bersama jangan sampai berakibat fatal.
0
Politikus PDIP Jagokan Andika Perkasa Jadi Panglima TNI
Politisi PDIP Effendi Simbolon menjagokan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima TNI mengantikan Hadi Tjahjanto.