Jakarta - Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR, Sukamta menilai satu tahun Pemerintah Joko Widodo-Ma'ruf Amin berjalan lebih banyak diwarnai dengan kegaduhan dan kegagapan, serta kegagalan.
Sukamta mengatakan, kondisi ini menyebabkan negara dan rakyat berjalan tanpa arah, padahal Indonesia saat ini sedang mengalami krisis ekonomi yang cukup berat akibat pandemi.
Kegaduhan ini berimbas kepada kegaduhan di media sosial juga di masyarakat. Sementara kinerja menteri tidak jelas karena tertutup pernyataan kontroversi
"Para menteri pembantu presiden pada periode ini kesannya hanya pandai bikin gaduh, ada pak Menag yang buat pernyataan larangan cadar dan celana cingkrang, kemudian juga wacanakan sertifikasi penceramah," kata Sukamta melalui pernyataannya dikutip Tagar, Selasa, 20 Oktober 2020.
"Kemudian disusul Pak Mendagri soal wacana Pilkada tak langsung, Pak Menkumham yang buat pernyataan kaitkan kejahatan banyak terjadi di daerah miskin. Dan masih banyak lagi menteri yang buat kegaduhan di publik karena statemennya," ujarnya menambahkan.
Selain itu, dia juga menyorot pernyataan Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto yang terkesan menyepelekan virus corona.
"Kegaduhan ini berimbas kepada kegaduhan di media sosial juga di masyarakat. Sementara kinerja menteri tidak jelas karena tertutup pernyataan kontroversi," ujarnya.
Sukamta berpandangan, dengan banyaknya kegaduhan terjadi, situasi ekonomi yang terlihat buruk ini akan semakin sulit teratasi. Apalagi, kata dia, pemerintah dalam penanganan pandemi ini menunjukkan kegagapan dan berjalan seadanya.
"Sejak awal pemerintah sudah terlihat tidak punya konsep, lemah dalam melakukan 3T (testing, tracing, dan treatment). Menurut worldometers jumlah tes yang dilakukan di Indonesia baru 15 per 1000 penduduk, kalah dari Filipina 39 per 1000 penduduk dan India 60 tes per 1000 penduduk. Sekarang yang paling diandalkan vaksin impor. Jika pandemi tidak cepat diatasi, ekonomi akan lebih sulit dipulihkan," kata dia.
Anggota Komisi I DPR ini menyebut, satu tahun Jokowi-Ma'ruf bisa dikatakan gagal penuhi target pembangunan terutama di sektor ekonomi. Dia menegaskan, pandemi Covid-19 tidak bisa menjadi alibi atas kegagalan tersebut.
"Sebelum pandemi datang, kinerja ekonomi sudah kedodoran. Target pertumbuhan ekonomi 5,3 persen di 2019 tidak tercapai, tercatat hanya 5,02 persen. Selama 6 tahun pemerintahan Jokowi, telah menambah utang Rp 2.833,14 triliun sehingga menurut BI total per Agustus 2020 utang Indonesia mencapai Rp 6.093 triliun," kata Sukamta.
"Sementara banyak petani dan nelayan yang menjerit karena harga jual yang sangat rendah baik sebelum dan saat pandemi. Saat ini yang jadi fokus pemerintah kejar tayang cari investor supaya ekonomi bisa segera pulih dengan Omnibus UU Cipta Kerja," sambungnya.
Tak hanya itu, Sukamta berharap Pemerintah segera menyadari kelemahan dan kekeliruan yang terjadi saat ini.
- Baca juga: Keambyaran Periode ke-2 Jokowi, Rakyat Jadi Cebong - Kadrun?
- Baca juga: Hinca Tegaskan Jokowi Kerap Keluarkan Kebijakan Tak Populer
"Pilihannya hanya satu harus segera berbenah, selesaikan persoalan prioritas saat ini yaitu pandemi, perkuat ekonomi rakyat dan siapkan lompatan dengan inovasi berbasis teknologi. Orientasi pemerintah harus jadikan Indonesia negeri produsen, bukan mengandalkan hutang, investasi asing dan impor seperti yang terjadi selama ini," ucap Sukamta.[]
