Jakarta - Sosok Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tetap menjadi perhatian masyarakat sepanjang tahun. Konsistensinya dalam memperjuangkan laut Indonesia menjadi sorotan dunia.
Selama perempuan kelahiran Pangandaran ini memimpin, setiap kebijakannya selalu berdampak positif pada perkembangan perikanan Indonesia. Apa pun yang diperjuangkan Susi, selalu membawa hasil.
Berikut sepak terjang Susi selama masa menjabat jadi Menteri Kelautan dan Perikanan:
1. Produksi Perikanan Indonesia Bertambah
Produksi perikanan Indonesia mulai bertambah dari 7,3 juta ton pada 2015, menjadi 9,93 juta ton pada 2016. Pada 2017, meningkat lagi menjadi 12,54 juta ton.
Konsumsi ikan juga meningkat seiring dengan produksi perikanan, yang tercatat naik dari 20,84 juta ton di 2014 menjadi 23,51 juta ton di 2016.
2. Nilai Tukar Usaha Nelayan (NTUN) dan Nilai Tukar Usaha Perikanan (NTUP) mengalami peningkatan
Terkait hal ini NTUN dan NTUP mengalami peningkatan tertinggi dibandingkan nilai tukar sektor perikanan lainnya pada September 2017.
Data BPS 2017 menunjukkan bahwa NTUN dan NTUP meningkat 3,43 persen dan 2,42 persen dibandingkan bulan yang sama tahun 2016. Hal ini menunjukkan semakin membaiknya usaha perikanan masyarakat perikanan Indonesia.
3. Berani mengambil kebijakan tegas
Perempuan kelahiran 15 Januari 1965 ini memang tak henti membuat orang berdecak kagum. Dengan kebijakannya menangkap dan menenggelamkan kapal-kapal asing masuk ke perairan Indonesia, terutama dari China dan Asia Tenggara, dapat menyelamatkan perikanan.
Pemilik jargon tenggelamkan itu, tidak gentar menyatakan perang kepada kepada pencuri ikan yang ingin memasuki teritorial perairan Indonesia. Dari kebijakan yang dibuatnya tersebut, New York Times menyebutkan setidaknya ada sekitar 1000 kapal nelayan asing yang telah diusir dari perairan Indonesia.
.4. Menjadikan Indonesia sebagai negara eksportir ikan tuna dan kepiting terbesar di dunia.
Susi mengaku selama ini nama Indonesia sendiri tidak pernah masuk dalam negara ekskportir terbesar di dunia. Namun, saat ini Indonesia melesat menjadi raksasa penyuplai ikan tuna terbesar.
Melihat itu, tentu campur tangan pemerintah turut andil di dalam sektor perikanan. Apalagi, didukung dengan kekayaan laut Indonesia yang cukup luas dan melimpah.
Selain tuna, ternyata di bawah kekuasaan Susi, Indonesia bisa menjadi pemasok kepiting laut nomor satu di Amerika Serikat. Sehingga dengan pencapaian yang diperoleh itu, membuat neraca perdagangan perikanan Indonesia berada di urutan nomor satu di Asia Tenggara.
5. Menyelamatkan anggaran Kementerian Kelautan Perikanan (KKP)
Selama empat tahun terakhir berkuasa memimpin KKP, Susi berhasil menghemat anggaran sebesar Rp 9 triliun.
Susi menyebutkan KKP melakukan penghematan anggaran berdasarkan pengeluaran dirjen maupun direktorat masing-masing, sehingga ukuran efektivitas dan efisiensi kerja dapat tercapai.
6. Susi Pudjiastuti kalahkan Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno lomba Renang
Susi lomba renang dengan Sandiaga di Danau Sunter sejauh 1 km. Dalam aksi mereka itu, nyatanya perempuan berusia 54 tahun tersebut berhasil mengalahkan suami Nur Asia itu.
Selain renang, keduanya juga beradu cepat dengan pedling. Namun dalam lomba adu cepat itu, Susi kembali memenangkan kompetisi.
Kebijakan Susi telah merugikan Maluku karena KKP mengangkut ikan dari perairan Arafura untuk diekspor.
Di samping sepak terjang Susi yang memukau, kini dirinya sedang dikritik oleh Gubernur Maluku Murad Ismail terkait kebijakan moratorium yang telah dibuat oleh menteri kelautan dan perikanan itu.
Murad menilai kebijakan Susi telah merugikan Maluku karena KKP mengangkut ikan dari perairan Arafura untuk diekspor. Namun, Maluku tidak mendapatkan apa-apa dari ekspor perikanan yang dilakukan itu.
"Ibu Susi bawa ikan dari laut Arafura diekspor, tapi kita tidak dapat apa-apa. Berbeda dengan saat sebelum moratorium di mana uji mutunya ada di daerah," ucapnya.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo turut membela Gubernur Maluku itu yang memprotes kebijakan Susi. Dia menilai Murad Ismail sebagai kepala daerah berhak mengajukan protes, jika memang kebijakan Menteri Susi dirasa merugikan masyarakat di wilayahnya.
"Kalau ada kementerian mengeluarkan aturan yang menurut Gubernur sebagai penguasa wilayah tidak sinkron dengan situasi kondisi daerah dan masyarakat, ya silakan mengajukan keberatan. Menurut saya tidak ada masalah," kata Tjahjo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 3 September 2019.[]
Baca juga:
- Susi Kirim Utusan ke Gubernur Maluku, Mau "Perang"?
- Perubahan Regulasi Modal Gubernur Maluku Melawan Susi
