Susi Pudjiastuti Bikin Banyak Pengangguran di Sibolga

Wali Kota Sibolga Syarfi Hutauruk menduga peningkatan jumlah pengangguran di wilayahnya, merupakan dampak Kebijakan Menteri Susi Pudjiastuti.
Anggota FPKB DPRD Jatim ketika dibaiat oleh PWNU Jatim ( Foto: Tagar/ Adi Suprayitno)

Sibolga - Wali Kota Sibolga Syarfi Hutauruk menduga peningkatan jumlah pengangguran di wilayahnya merupakan dampak dari kebijakan Susi Pudjiastuti yang menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 2 Tahun 2015 dan Nomor 71 Tahun 2016.

Hal tersebut dikatakan Syarfi saat memberikan kata sambutan di acara peresmian kapal penyebrangan Sibolga menuju Teluk Dalam kabupaten Nias Selatan, milik perusahaan Wira Jaya Logistik (WJL), di pelabuhan angkutan sungai dan penyebrangan (ASP) Kota Sibolga.

"Setelah keluar Permen KP yang melarang pukat ikan (PI) beroprasi, banyak orang jadi pengangguran, tukang becak tambah banyak, ibu Susi (Menteri Kelautan dan Perikanan RI) pun diam - diam saja di Jakarta," ujar Syarfi, Selasa, 3 September 2019.

"Saya berdoa saja tiap malam, mudah-mudahan pak Jokowi (Presiden RI) besok, memilih orang yang tepat menjadi Menteri Kelautan," kata dia.

Kalau tidak, kota (Sibolga) mati ini pak.

Syarfi menilai, akibat diberlakukannya Permen KP yang mengatur alat penangkap ikan (API), terhitung sejak tahun 2015-2019, peningkatan jumlah becak bermotor (Betor) mencapai angka di atas 200 persen.

Hal itu lantaran banyak nelayan yang beralih profesi sebagai pengemudi Betor, ditambah sepinya aktivitas sejumlah tangkahan di Sibolga yang berdampak ke perekonomian masyarakat.

"Kalau tidak, kota (Sibolga) mati ini pak, silahkan bapak - bapak jalan, berbagai tangkahan sudah tidak ada lagi kegiatan, rakyat tambah kelaparan," tuturnya.

Baca juga: Budaya Tarek Pukat, Sisi Indah Pesisir Banda Aceh

Syarfi berharap, Pemerintah pusat dapat segera memberikan solusi dari lahirnya peraturan yang mengatur alat tangkap ikan melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan.

"Saya bukan pro (berpihak) kepada pukat ikan, silahkan larang, tapi ada jalan keluarnya," ucap Syarfi. []

Berita terkait
Ikan Teri Desa Hajoran Kini Dijaring Pukat Trawl
Laut menjadi ladang, terutama dilakoni hampir seluruh warga di Desa Hajoran, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah.
DPRD Sumbar Minta Pemda Pessel Tindak Tegas Kapal Pukat
Anggota DPRD Sumatera Barat Syaiful Ardi mendesak Pemerintah Daerah menindak kapal pukat harimau yang beroperasi di Kabupaten Pessel.
Diduga Langgar Permen KKP, Puluhan Pukat Trawl Beraksi di Laut Sibolga
Aksi puluhan kapal pukat trawl itu dipergoki nelayan tradisional saat sedang menangkap ikan di lokasi tersebut. Padahal zona tersebut merupakan area tangkap nelayan kecil.
0
Aung San Suu Kyi Dipindahkan ke Penjara di Naypyitaw
Kasus pengadilan Suu Kyi yang sedang berlangsung akan dilakukan di sebuah fasilitas baru yang dibangun di kompleks penjara