Jakarta - Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi mendukung langkah Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Harus ada tindakan konkrit dari aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, sampai KPK. Ada ribuan nasabah dan triliunan rupiah kerugian pada kasus Jiwasraya itu.
"Kami mendukung keinginan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk membawa kasus Jiwasraya ini ke ranah hukum. Kasus Jiwasraya ini sudah masuk katagori mega skandal. Kasus Garuda terbaru mah gak ada apa-apanya dibanding kasus Jiwasraya ini,” kata Sekjen Seknas Jokowi, Dedy Mawardi.
Seperti diketahui, manajemen PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mengakui tidak akan sanggup membayar polis nasabah yang mencapai Rp 12,4 triliun yang jatuh tempo mulai Oktober-Desember 2019 (gagal bayar).
“Ada ribuan nasabah yang dirugikan karena gagal bayar, jadi nunggu apa lagi aparat hukum kok belum bertindak?” ujar Dedy dengan geram.
Dedy Mawardi (Foto: Istimewa)Sebelumnya, Sri Mulyani mengatakan akan melakukan berbagai cara untuk menyelesaikan masalah yang menimpa Jiwasraya. Salah satunya dengan melibatkan aparat penegak hukum jika menemukan indikasi perbuatan yang melanggar hukum pidana.
“Kita menenggarai kalau di situ ada hal yang sifatnya kriminal, maka kita akan minta aparat penegak hukum melakukan penanganannya,” ucap Sri Mulyani di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 16 Desember 2019 seperti dilansir dari Antara.
Untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut, kata dia semua data terkait kasus Jiwasraya akan diberikan kepada pihak kepolisian, kejaksaan, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Sesuai dengan peraturan perundangan, tentu dalam hal ini semua data yang diperoleh dan dilakukan untuk penegakan hukum akan kami sampaikan,” ujarnya.
Ia mengatakan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak akan berkompromi terhadap pelaku kejahatan korporasi. Pemerintah juga ingin ingin memberikan perlindungan kepada investor kecil atau pemegang polis.
“Kita akan bekerja sama supaya ini memberikan sinyal yang jelas dan tegas bahwa pemerintah dan DPR bersama-sama untuk tidak melindungi mereka yang melakukan kejahatan korporasi,” ucap Sri Mulyani. []
