Jakarta - Anggota Komisi XI DPR, Anis Byarwati mengatakan pemerintah perlu melibatkan koperasi dalam menyalurkan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Ini bertujuan agar semakin banyak usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang mendapatkan manfaat dari program tersebut.
"Untuk mengakomodasi sektor mikro ini, pemerintah bisa menggandeng koperasi selain bank milik pemerintah," kata Anis dalam rilis di Jakarta, Jumat 27 November 2020, seperti dikutip dari Antara.
Agar dana UMKM tersalurkan lebih tepat sasaran, kata Anis, pengawasan perlu ditingkatkan khususnya di daerah. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga April tercatat sebanyak 10 juta UMKM dikategorikan berpotensi menerima restrukturisasi.
Jumlah tersebut dinilai hanya sebesar 15,6 persen dari total UMKM yang kurang lebih mencapai 64 juta unit di Indonesia. Dengan demikian, kata Anis, pemerintah dinilai perlu membuat diversifikasi skema penyaluran bantuan kepada UMKM di berbagai daerah.
"Selama ini, pemerintah masih menyalurkan bantuan kepada UMKM melalui bank. Padahal, banyak UMKM utamanya level mikro yang tidak terjangkau oleh bank," ucapnya.
Sebagian besar UMKM, kata dia, masih kesulitan mengakses layanan kredit formal baik dari perbankan maupun lembaga keuangan lain. Ini menyebabkan program restrukturisasi kredit UMKM tidak membantu sebagian besar UMKM di Indonesia.
Pemerintah perlu memastikan 1.545 BPR/BPRS dan koperasi-koperasi juga mendapatkan akses yang adil dalam program restrukturisasi. "Beban tekanan likuiditas dan risiko kredit juga lebih besar di BPR/BPRS, sehingga penting untuk memastikan bagaimana mereka dapat menjangkau penempatan dana pemerintah pada bank-bank peserta untuk program restrukturisasi," tutur Anis.
Sebagai informasi, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan mengungkapkan realisasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sudah mencapai Rp 408,61 triliun. Jumlah tersebut setara dengan 58,7 persen dari total pagu sebesar Rp 695,2 triliun per 18 November 2020.
"Perlindungan sosial yang paling tinggi karena memang program ini sudah ada sebelumnya, walaupun ada beberapa penambahan," kata Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara BKF, Ubaidi Socheh Hamidi dalam webinar Indef di Jakarta, Senin, 23 November 2020.
Secara rinci, kata Ubaidi, untuk anggaran di bidang kesehatan telah terealisasi sebesar Rp 37,81 triliun atau 38,4 persen dari pagu Rp 97,26 triliun. Sementara, untuk bidang perlindungan sosial serapannya sebesar Rp 193,07 triliun atau 82,4 persen dari total pagu Rp 234,33 triliun.
Kemudian, realisasi untuk sektoral kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda) mencapai Rp 35,33 triliun atau 53,6 persen dari total pagu Rp 65,97 triliun. Sedangkan program PEN untuk dukungan UMKM sudah terealisasi sebesar Rp 96,61 triliun atau 84,1 persen dari pagu Rp 114,81 triliun.
Kemudian untuk insentif dunia usaha sudah terealisasi sebesar Rp 44,29 triliun atau 36,7 persen dari pagu Rp 120,6 triliun. Selanjutnya, untuk pembiayaan korporasi telah teralisasi sebesar Rp 2 triliun atau 3,2 persen dari pagu Rp 62,22 triliun. []
- Baca Juga: Program PEN Dinilai Belum Menurunkan Angka Kemiskinan
- Sri Mulyani Alokasi Ulang Anggaran Program PEN
