Sri Mulyani Alokasi Ulang Anggaran Program PEN

Menteri Keuangan, Sri Mulyani melakukan pengalokasian ulang terhadap program-program pemulihan ekonomi nasional (PEN).
Menteri Keuangan, Sri Mulyani melakukan pengalokasian ulang terhadap program-program pemulihan ekonomi nasional (PEN). (Foto: Tagar|kemenkeu.go.id|Sri Mulyani).

Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati akan melalukan reclusterisasi atau pengalokasian ulang terhadap program-program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Ini bertujuan untuk mempercepat dan mendorong efektivitas penyerapan anggaran yang mencapai Rp 695,2 triliun.

"Komposisi dari PEN mengalami perubahan karena kita melakukan evaluasi. Jadi kalau ada program yang tidak mengalami kemajuan atau tantangannya besar, kita coba alokasikan ke bidang yang lain," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja (Raker) bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Kamis, 12 November 2020, seperti dikutip dari Antara.

Secara rinci, kata Sri Mulyani, untuk anggaran di bidang kesehatan yang sebelumnya sebesar Rp 87,55 triliun kini ditetapkan menjadi Rp 97,26 triliun. Meliputi belanja penanganan Covid-19 sebesar Rp 45,32 triliun, insentif nakes Rp 6,63 triliun, santunan kematian Rp 0,06 triliun, dan bantuan iuran JKN Rp 4,11 triliun. 

Selanjutnya, untuk gugus tugas sebesar Rp 3,5 triliun, insentif perpajakan Rp 3,49 triliun, cadangan penanganan kesehatan dan vaksin Rp 5 triliun. Selain itu cadangan program vaksinasi dan perlindungan sosial pada 2021 Rp 29,23 triliun.

Berikutnya, untuk perlindungan sosial dari Rp 203,9 triliun menjadi Rp 234,33 triliun, meliputi PKH (program keluarga harapan) dan bantuan beras PKH Rp 41,97 triliun. Sembako dan bantuan tunai sembako Rp 47,22 triliun, bansos Jabodetabek Rp 7,1 triliun, bansos non-Jabodetabek Rp 33,1 triliun, Kartu Prakerja Rp 20 triliun, dan diskon listrik Rp 11,62 triliun.

Sementara untuk bidang sektoral K/L dan Pemda dari Rp 106,11 trilun menjadi Rp 65,97 trilun, meliputi program padat karya K/L Rp 17,84 triliun, insentif perumahan Rp 0,54 triliun, pariwisata Rp 3,87 triliun, hibah Rp 3,3 triliun, K/L Rp 0,57 triliun, Dana Insentif Daerah (DID) pemulihan ekonomi Rp 5 triliun. Untuk cadangan DAK Fisik Rp 7,29 triliun, fasilitas pinjaman daerah Rp 20 triliun, serta bantuan pesantren Rp 2,61 triliun.

Berikutnya, perluasan PEN Kementerian PUPR Rp 1,59 triliun, dampak Covid-19 bidang naker Rp 0,52 triliun, peta peluang investasi (BKPM) Rp 0,08 triliun, da'i bersertifikat dan bantuan ormas keagamaan Rp 0,04 trilun. Perluasan PEN Kementan Rp 1,67 triliun, food estate dan lingkungan hidup Rp 4,54 triliun, komunikasi publik PEN Kominfo Rp 0,32 triliun, dan tambahan PEN KemenATR/BPN Rp 0,05 triliun.

Sedangkan untuk bidang UMKM dari Rp 123,46 triliun menjadi Rp 114,81 triliun, meliputi subsidi bunga Rp 13,43 triliun, penempatan dana yang digabung dengan penempatan dana korporasi Rp 66,99 triliun. Penjaminan kredit UMKM Rp 3,2 triliun, PPh Final UMKM DTP Rp 1,08 triliun, pembiayaan investasi LPDB KUMKM Rp 1,29 triliun, serta Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) Rp 28,81 triliun. 

Untuk bidang pembiayaan korporasi dari Rp 53,57 triliun menjadi Rp 62,22 triliun. Meliputi PMN BUMN yang termasuk tambahan PMN untuk PT Bio Farma Rp 24,07 trilun, pemberian pinjaman (investasi) kepada BUMN Rp 19,65 triliun, penjaminan kredit korporasi Rp 3,5 triliun, dan pembiayaan SWF Rp 15 triliun.

Sri Mulyani menyebutkan, untuk insentif dunia usaha dari Rp 120,61 triliun menjadi Rp 120,6 triliun. Meliputi PPh 21 DTP Rp 9,73 triliun, pembebasan PPh 22 Impor Rp 13,39 triliun, dan pengurangan Angsuran PPh 25 sebesar Rp 21,59 triliun. Selanjutnya, terkait pengembalian pendahuluan PPN sebanyak Rp 7,55 triliun dan penurunan tarif PPh Badan Rp 18,78 triliun, dan pembebasan ketentuan minimal serta pembebasan biaya abondemen listrik Rp 1,69 triliun. []

Berita terkait
Kementerian Keuangan Akan Merombak Program Dana Pensiun
Kemenkeu akan merombak program dana pensiun. Nantinya, tata kelola dana pensiun berdasarkan keseimbangan keuntungan, pendanaan dan keberlanjutan.
Jaksa Agung ST Burhanuddin Minta Jajaran Intai Program PEN
Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta jajarannya intai program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tidak boleh ada penyelewengan.
Imbas Program PEN, Menperin: Kinerja Manufaktur Kinclong
Kinerja industri manufaktur mulai merangkak naik pada kuartal III 2020 meskipun masih dalam tekanan berat karena imbas Covid-19.
0
Stigma Anak Yatim Piatu Covid Mendera Ribuan Anak di India
Ribuan anak di India kehilangan orang tuanya akibat pandemi Covid-19, mereka diterpa stigma “Anak Yatim Piatu Covid”