UNTUK INDONESIA
RUU HIP dan PKI, Istana Anggap Gatot Nurmantyo Halusinatif
Tenaga Ahli Kedeputian Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian anggap eks Panglima TNI Gatot Nurmantyo halusinatif soal PKI dan RUU HIP.
Tenaga Ahli Utama KSP Donny Gahral Adian (Foto: Mediaindonesia.com)

Jakarta - Tenaga Ahli Kedeputian Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian menepis ucapan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo soal Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) berkaitan erat dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang hendak mengganti dasar negara.

"Tidak ada hubungannya. RUU HIP sudah diganti dengan RUU BPIP. Jadi tidak ada sama sekali yang disebut sebagai PKI ingin mengganti dasar negara lewat RUU HIP. RUU HIP awalnya ingin membuat satu garis besar haluan ideologi Pancasila ya kan? Jadi satu pedoman kita dalam berbangsa dan bernegara, jadi tidak ada niatan untuk mengubah dasar negara," kata Donny Gahral Adian saat dihubungi wartawan di Jakarta, Rabu, 23 September 2020.

Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Segala tudingan itu tidak berdasar, halusinatif, dan agak kebablasan menurut kami.

Lebih lanjut Donny menegaskan, saat ini RUU HIP telah berganti menjadi RUU BPIP, yang mengatur tugas pokok dan fungsi dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Baca juga: Megawati Sindir Din Syamsuddin dan Gatot Nurmantyo

"Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Segala tudingan itu tidak berdasar, halusinatif, dan agak kebablasan menurut kami," ucap Donny.

Sebelumnya, eks Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo membeberkan niatannya bergabung dengan Din Syamsuddin di Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).

Bergabung dengan KAMI, kata dia, karena dirinya ingin menjaga Pancasila dari pihak-pihak yang ingin melakukan perubahan terhadap dasar negara.

Selain itu, menghentikan kebangkitan PKI pun menjadi tujuan utama baginya. Hal itu diungkapkan di akun YouTube Hersubeno Poin, seperti dikutip Tagar, Selasa, 22 September 2020.

Gatot NurmantyoGatot Nurmantyo (Foto: Facebook Gatot Nurmantyo).

Deklarator KAMI ini menegaskan, kebangkitan PKI semakin terlihat dengan adanya RUU HIP, dan pergantian hari kelahiran Pancasila 1 Juni.

"1 Juni ini adalah konsep Trisila dan Ekasila yang disampaikan oleh Bung Karno. Dalam pasal 29 UUD 1945 itu mengatakan bahwa dasar negara Indonesia adalah berketuhanan yang maha esa. Tetapi dalam RUU HIP diganti keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang dikatakan dasar adalah, bahwa sila yang pertama itu mendasari sila ke-2, 3, 4, dan 5. Itu ketuhanan yang maha esa," ucap Gatot.

Baca juga: Gatot Nurmantyo Amati Kemungkinan Bangkitnya PKI Sejak 2008

Dia beranggapan, hal itu merupakan isi dari manifesto yang disampaikan oleh DN Aidit pada Tahun 1963.

"Jadi, kalau Pancasila ini akan diubah, sedangkan dalam pembukaan UUD 1945 mengatakan bahwa dasar negara adalah Ketuhanan Yang Maha Esa dan seterusnya. Kalau Pancasila diganti, berarti telah merubah negara ini. Siapa lagi kalau bukan itu adalah PKI," katanya.

"Kejadian yang lain-lainnya itu akan memperjelas semuanya. Bahkan, sekarang pun tidak dihapus, tetapi ditunda saja. Mereka bersikeras seperti ini," ucap Gatot Nurmantyo.

Berita terkait
Istana Sebut Ucapan Gatot Nurmantyo Kebablasan
Istana menyebut ucapan Gatot Nurmantyo kebablasan terkait pergantian dirinya dari panglima TNI karena pemutaran film G30S/PKI.
Politisi PDIP Bantah Gatot Nurmantyo Dicopot Gegara G30S PKI
Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon meminta partainya tidak disangkutpautkan dengan pencopotan Gatot Nurmantyo karena ajak nonton film G 30S PKI
Parpol Belum Tentu Lirik Din Syamsuddin - Gatot Nurmantyo
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Din Syamsuddin, dan mantan Jenderal TNI Gatot Nurmantyo belum tentu dilirik partai politik meski populer.
0
Sharp Raih Penghargaan Nusantara CSR Awards 2020
Produsen elektronik, Sharp Indonesia dianugerahi penghargaan Nusantara CSR Awards 2020 besutan The La Tofi School of CSR.