Rusunawa 25 Lantai untuk MBR Surabaya Terhambat Regulasi

Rencana pembangunan rusunawa dilakukan melalui dua skema pembiayaan.
Ilustrasi. (Foto: Tagar/Ist)

Jakarta - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Surabaya menilai rencana pembangunan rumah susun sederhana sewa untuk 25 lantai yang dikhususkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terkendala regulasi.

"Kami telah menginventarisasi masalah itu dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Hunian Layak bagi Warga Kota Surabaya kemarin," kata Ketua Bapemperda DPRD Surabaya Josiah Michael di Surabaya, Kamis, 31 Maret 2022, dikutip dari Antara.

Josiah menjelaskan, rencana pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di Surabaya dilakukan melalui dua skema pembiayaan yakni rusunawa umum untuk MBR melalui subsidi APBN dan rusunawa khusus untuk hunian non-MBR lewat APBD Surabaya.

Untuk percepatan memenuhi kebutuhan hunian bagi keluarga MBR di Surabaya, dibutuhkan setidaknya menara Rusunawa yang mempunyai 20 sampai 25 lantai. Namun, lanjut dia, pembangunan tersebut harus mendapatkan izin dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Terkait dengan kendala tersebut, Josiah mengaku pihaknya akan menjalin dialog dengan Kementerian PUPR.

Menurit Josiah, andai saja dibangun 10 menara rusunawa berlantai 20 sampai 25, akan memenuhi sekitar 5.000 hunian keluarga MBR di Surabaya. Berdasarkan data, saat ini ada sekitar 12 ribu keluarga MBR yang antre menempati rusunawa.

"Tapi jumlah ini belum dilakukan verifikasi ulang," ujarnya.

Sementara itu, usulan untuk membuat menara rusunawa khusus bagi keluarga non-MBR lewat alokasi APBD Kota Surabaya.

"Kami tahu selama ini biaya perawatan rusunawa keluarga MBR lebih besar dari tarif sewa, sehingga neraca keuangannya defisit," tutur Josiah.

Lebih lanjut, Josiah mengatakan dengan tarif sewa yang standar atau lebih murah di rusunawa khusus non-MBR, bisa meringankan beban biaya perawatan rusunawa yang diperuntukkan bagi keluarga MBR.

"Kalau perlu sewa rusunawa umum bagi keluarga MBR dibebaskan," ujarnya.

Wakil Wali Kota Surabaya Armuji sebelumnya mengatakan rusunawa menjadi alternatif hunian nyaman bagi warga MBR di Surabaya.

"Saat ini, antrean penghuni rusunawa sudah mencapai belasan ribu lebih dan tentu disesuaikan daya tampung dengan skala prioritas," katanya.

Hingga saat ini, tercatat ada 20 rusunawa yang dikelola Pemkot Surabaya. Dari puluhan rusunawa tersebut, lanjut Armuji, Pemkot Surabaya akan mendata rusun-rusun mana saja yang akan menjadi prioritas pemeliharaan lebih dulu mengingat jumlah anggaran yang terbatas.

Ke-20 Rusunawa tersebut, di antaranya Rusunawa Urip Sumoharjo, Dupak Bangunrejo, Sombo, Penjaringansari, Warugunung, Wonorejo, Tanah Merah, Randu, Grudo, Pesapen, Jambangan, Siwalankerto, Romokalisari, Keputih, Bandarejo, Gununganyar, Dukuh Menanggal, Tambak Wedi, Rusun Indrapura, dan Babat Jerawat. []


Baca Juga

APS Surabaya Gelar Demontrasi Protes Sistem PPDB

BMKG Surabaya Ingatkan Masyarakat Waspadai Fenomena La Nina

Perbaiki Organisasi, DPC Bara JP Jateng Dukung KLB di Surabaya

Pemkot Surabaya dan UNAIR Siapkan Aplikasi Wisata Medis








Berita terkait
DPRD Jawa Barat Dorong Perluasan Rusunawa di Purwakarta
Aggota Komisi IV DPRD Jabar dari Fraksi Gerindra Persatuan, Kasan Basari, minta pembangunan Rusunawa di Kabupaten Purwakarta tepat sasaran
Kementerian PUPR Bangun Rusunawa SMK di Dairi
Kementerian PUPR alokasikan Rp 17 miliar untuk pembangunan rusunawa di SMK Rismaduma, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi.
Diprotes, Rusunawa Kudus Jadi Karantina ODP Pemudik
Penghuni Rusunawa Bakalankrapyak Kudus protes TB IV akan digunakan sebagai ODP dari kalangan pemudik.
0
Penduduk Asli Pertama Amerika Jadi Bendahara Negara AS
Niat Presiden Joe Biden untuk menunjuk Marilynn “Lynn” Malerba sebagai bendahara negara, yang pertama dalam sejarah Amerika Serikat (AS)