APS Surabaya Gelar Demontrasi Protes Sistem PPDB

Sejumlah pelajar SMP di Surabaya yang tergabung dalam Aliansi Pelajar Surabaya (APS) akan menggelar demontrasi memprotes sistem PPDB 2021.
Ilustrasi - Aksi demontrasi pelajar. (Foto: Tagar/Bratanews)

Jakarta - Sejumlah pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Surabaya, yang tergabung dalam Aliansi Pelajar Surabaya (APS) akan menggelar demonstrasi memprotes sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2021, SMA-SMK berdasarkan zonasi.

Ketua APS, Mirza Akmal Putra mengatakan aksi ini akan diikuti oleh siswa kelas IX SMP, yang tak setuju dengan sistem PPDB berdasarkan zonasi.

"Pelajar yang ikut utamanya adalah para pejuang PPDB. Pelajar kelas IX SMP, Kemudian disusul dengan kakak-kakak atau adik-adik kelasnya," kata Mirza, saat dikonfirmasi, Rabu, 2 Juni 2021.


Kami meminta jalur zonasi PPDB ditiadakan karena tidak relevan dengan fasilitas di daerah.


Ia mengatakan pihaknya akan melakukan dua cara, yakni pertama melalui demonstrasi langsung di Gedung Negara Grahadi dan Kantor Dinas Pendidikan Jawa Timur. Kedua, aksi di depan rumah mereka masing-masing kemudian disebar melalui media sosial.

Aksi di depan rumahnya masing-masing, para pelajar akan membawa poster berisi tuntutan kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim.

"Teman-teman berdiri di depan rumahnya masing-masing dengan membawa kertas berisikan protes mereka," ucapnya.

Menurut Mirza, cara ini dilakukan lantaran situasi pandemi Covid-19. Meski begitu ia yakin, tuntutan itu akan sampai ke pemangku jabatan.

Dalam aksi tersebut ada tiga tuntutan yang dilayangkan APS kepada Menteri Nadiem Makarim. Pertama, mereka meminta pemerintah mengkaji ulang sistem zonasi PPDB.

"Kedua, kami meminta jalur zonasi PPDB ditiadakan karena tidak relevan dengan fasilitas di daerah," ucapnya.

Ketiga, mereka meminta pemerintah memberikan solusi bagi Calon Peserta Didik Baru (CPDB) SMA-SMK 2021 yang tidak lolos dan terpaksa melanjutkan di sekolah swasta atau bahkan putus sekolah.

Sementara itu, untuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur, mereka memiliki lima tuntutan yakni, membangun fasilitas pendidikan (SMA-SMK) guna meratakan keberadaan fasilitas pendidikan di daerah.

Kedua, sistem PPDB SMA-SMK Jawa Timur harus dikelola dan dipublikasikan dengan transparan dan adil. Ketiga, tidak perlu berkutat pada alasan penanganan pandemi Covid-19 karena alasan seperti itu banyak keuangan sekolah yang meradang.

Keempat, memberikan solusi bagi CPDB SMA-SMK 2021 yang tidak lolos dan terpaksa melanjutkan di sekolah swasta atau bahkan putus sekolah.

Kelima, prioritaskan CPDB agar masuk di daerah asal dan batasi CPDB dari luar daerah untuk masuk ke suatu daerah tertentu.

Tak hanya itu untuk Pemerintah Kota Surabaya ada dua tuntutan yakni, diharap segera realisasikan janji politik pemberian beasiswa, pada pelajar SMA-SMK di Kota Surabaya dan memberikan solusi bagi CPDB SMA-SMK 2021 yang tidak lolos dan terpaksa melanjutkan di sekolah swasta atau bahkan putus sekolah. []

Berita terkait
KPAI Minta Pemerintah Evaluasi Sistem Zonasi PPDB
KPAI mendesak pemerintah untuk mengevaluasi pelaksanaan sistem zonasi PPDB agar tidak menjadi polemik tahunan.
Polemik PPDB, Ortu Siswa Desak Copot Kadisdik Sulsel
Orang tua dan siswa di Sulawesi Selatan demo menuntut Plt Kepala Dinas Pendidikan dicopot karena tak becus menggelar PPDB online.
PPDB Berakhir, Satu SMA di Padang Masih Kurang Siswa
Proses PPDB SMA jalur optimalisasi daya di Sumatera Barat resmi berakhir. Satu sekolah di Padang masih kekurangan siswa.
0
APS Surabaya Gelar Demontrasi Protes Sistem PPDB
Sejumlah pelajar SMP di Surabaya yang tergabung dalam Aliansi Pelajar Surabaya (APS) akan menggelar demontrasi memprotes sistem PPDB 2021.