Tegal - Pemerintah Kota (Pemkot) Tegal, Jawa Tengah menyiapkan anggaran penanganan virus corona sebesar Rp 27,5 miliar, termasuk bantuan untuk jaring pengaman sosial. Penerima bantuan mulai dari warga miskin hingga tenaga medis.
Berdasarkan paparan pemkot saat rapat kerja dengan DPRD di ruang Komisi I gedung DPRD setempat, Senin, 6 April 2020, anggaran Rp 27,5 miliar dialokasikan dari kas di giro sebesar Rp 15 miliar, realokasi anggaran kegiatan OPD Rp 10 miliar, dana tak terduga Rp 2 miliar dan dan sumbangan ASN Rp 500 juta.
Tapi DPRD belum sepenuhnya setuju karena kebutuhannya lebih dari itu.
Anggaran tersebut dialokasikan untuk penanganan Covid-19, di antaranya jaring pengaman sosial bagi warga miskin dan warga yang terdampak. Rincian penerima bantuan yakni pedagang kaki lima sebanyak 558 orang; ODP. PDP, pasien positif Covid-19 untuk 1.000 orang; masyarakat miskin (14.111), juru parkir (400 orang); relawan BPBD atau (Tagana (40 orang); penyapu jalan dan sampah (237 orang).
Kemudian pedagang di obyek wisata PAI, Pantai Batamsari, Pantai Muareja, dan Pulau Kodok sebanyak 379 orang; petugas kebersihan di kecamatan dan kelurahan sebanyak 93 orang; penjaga makam 120 orang; nelayan 5.050 orang serta tenaga medis dan paramedis 1.300 orang.
Khusus untuk tenaga medis, bantuan yang diberikan berupa insentif sebesar Rp 200 ribu per bulan. Sedangkan penerima lainnya akan mendapat bantuan berupa paket sembako.
Ketua DPRD Kota Tegal Kusnendro mengatakan DPRD belum sepenuhnya setuju dengan alokasi anggaran dan rencana penerima bantuan jaring pengaman sosial tersebut.
"Rp 27,5 miliar alokasinya macam-macam antara lain untuk penyediaan sarana prasaran kesehatan, Gugus Tugas Covid-19 serta kompensasi warga miskin dan terdampak. Tapi DPRD belum sepenuhnya setuju karena kebutuhannya lebih dari itu," kata Kusnendro, Selasa, 7 April 2020.
Menurut Kusnendro, jumlah anggaran yang dialokasikan tersebut masih minim. Karena itu dalam raker DPRD meminta pemkot kembali merealokasikan anggaran kegiatan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tak bisa dilaksanakan hingga bulan Mei imbas Covid-19 untuk penanganan Covid-19.
"Ada banyak kegiatan-kegiatan yang tidak mungkin dilaksanakan sampai Mei, termasuk kegiatan Hari Jadi Kota Tegal. Itu biayanya cukup besar. Juga kegiatan Apeksi (Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia), ini tidak bisa dilaksanakan. Kemudian dari kegiatan OPD lain," ujarnya.
Selain itu, DPRD juga meminta agar warga terdampak secara ekonomi yang belum masuk sebagai penerima bantuan jaring pengaman sosial untuk dimasukkan dalam penerima, antara lain PKL dan pelaku usaha di sektor pariwisata.
"Karyawan yang dirumahkan karena tempat usahanya berhenti beroperasi itu juga termasuk yang terdampak langsung adanya wabah Covid-19. Jadi kami minta pemkot menghitung ulang," ujar Kusnendro.
Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono mengatakan pemkot akan menampung seluruh masukan yang disampaikan DPRD dalam raker. Dia berharap anggaran bisa cepat disetujui agar bantuan bisa segera diberikan.
Menurut dia, bantuan untuk warga miskin dan warga terdampak dipersiapkan untuk dua bulan terlebih dahulu dari rencana empat bulan sesuai rencana pemberlakuan kebijakan isolasi wilayah. Kecuali tenaga medis, bantuan yang diberikan berupa sembako.
"Bantuan akan diberikan setiap pertengahan bulan. Saya berharap dengan waktu yang pendek ini, khususnya April dan Mei, warga harus segera dibantu," ucapnya. []
Baca juga:
Lihat foto:
