Review PTM, Menkes: Fokus Lakukan Advance Surveillance

Menkes Budi Gunadi Sadikin bersama dan Mendikbudristek Nadiem Makarim diminta Jokowi untuk mereview implementasi pendidikan tatap muka di sekolah.
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin. (Foto: Tagar/Antara)

Jakarta - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim, diminta langsung oleh Jokowi untuk mereview implementasi pendidikan tatap muka yang telah berjalan secara bertahap.

“Perubahan dari pandemi ke endemi, banyak memang kegiatan yang harus kita lakukan secara normal, tetapi dengan protokol kesehatan yang baik,” ujar Budi dalam Keterangan Pers Menteri Kesehatan terkait Hasil Ratas PPKM di kanal YouTube Sekretariat Kabinet RI, dilihat Selasa, 28 September 2021.

Dalam rangka menata strategi penanganan pandemi, WHO telah memberikan 4 strategi utama. Namun, saat ini Indonesia telah mampu menurunkan laju penularan, sehingga strategi dilanjutkan ke konsentrasi yang sifatnya lebih ke arah preventif dan proaktif dalam menangani dampak buruk, yaitu strategi protokol kesehatan atau 3M, dan strategi deteksi atau 3T (Tracing, Testing, Treatment).


Kita memastikan bahwa surveillance itu dilakukan di level yang paling kecil kalau pun ada kemungkinan outbreak meledak disana ya kita kuncinya satu sekolah saja.


Budi menyampaikan, bahwa upaya yang akan diambil selanjutnya adalah melakukan strategi surveillance atau 3T khusus untuk aktivitas belajar mengajar. 

Jika berhasil, langkah selanjutnya akan mereplikasikan strategi tersebut ke aktivitas perdagangan, aktivitas pariwisata, aktivitas keagamaan, aktivitas transportasi, dan lain sebagainya.

“Karena kebetulan ini mulai secara masif. Dan kita sadar bahwa kita harus melakukan mulai pendidikan tatap muka ini, karena banyak long term disbenefit kalau kita tunda. Makanya kita fokus melakukan advance surveillance, khususnya untuk aktivitas pendidikan tatap muka ini,” katanya.

Hal ini yang kemudian menimbulkan banyaknya hoax yang beredar mengenai cluster yang kembali meningkat, sebenarnya tidak perlu dibesar-besarkan. Karena sudah ada sajian data yang transparan, bahkan publik dapat melihat sendiri. Setelah tatap muka dilaksanakan, Budi menyatakan akan melakukan beberapa sampling.

“Yang agak besar yaitu di Jakarta dan Semarang. Jadi ada beberapa sekolah di Jakarta, satu sekolah 80-90 subjek di tes, sedangkan di Semarang itu ada 258 sekolah di tes, masing-masing sekolah 15 orang. Beragam hasil positif dan negatifnya,” ucap Budi.

Budi mengatakan, sampling di Jakarta akan dilakukan khsusus ke daerah-daerah kecamatan yang berindikasi merah atau kuning. Jika daerah tersebut sempat memiliki cluster tinggi, maka akan di cek secara berkala oleh Dinas Kesehatan Jakarta. Strategi harus diubah. Dari surveillance passive case finding, menuju active case finding.

“Kenapa level kecamatan? Karena para epidemiolog bilang, penularan itu kan terjadinya antarkota. Kejadian di antarkecamatan dulu, jadi wilayah kecamatan itu harus di monitor dengan tepat dari sisi surveillance. Terus kita ambil 30 siswa dan 30 pengajar per sekolah, itu semua di swab PCR dengan metode poolled testing,” katanya

Kebutuhan biaya test PCR perbulan senilai 515,5 miliar (individual) dan 154,6 M (pooled). kebutuhan biaya test per tahun senilai 6,18 triliun (individual) dan 1,85 triliun (pooled). 

Secara lebih rinci, tiap kabupaten/kota membutuhkan biaya sebesar 1 miliar (individual) dan 300 juta (pooled) per bulan, dan 12 miliar (individual) dan 3,6 miliar (pooled) per tahunnya.

“Ini biayanya kita udah hitung ya, 520 ribu sekolah, 68 juta peserta didik, 5 juta orang (pendidik/tenaga didik), kita akan lakukan testing sekitar 1,7 juta per bulan, atau sekitar 30 ribu per hari. Make sense, sangat make sense,” kata Budi.

Menurut Budi, sekolah-sekolah dengan kasus postivity rate dibawah 1 %, bisa berjalan normal. Untuk positivity rate 1-5 %, akan dilakukan testing, namun sekolah tetap berjalan. Bagi yang positif dikarantina, dan kontak erat diisolasi. 

Kemudian untuk yang di atas 5 %, akan dilakukan testing seluruh sekolah. Kegiatan dilakukan daring selama 14 hari, sekolah dibersihkan, protokol kesehatan diperbaiki oleh Dinkes, lalu setelah 14 hari, sekolah bisa offline kembali.

“Jadi dengan demikian, kita memastikan bahwa surveillance itu dilakukan di level yang paling kecil. Kalau pun ada kemungkinan outbreak, meledak disana, ya kita kuncinya satu sekolah aja. Gak usah semua sekolah kemudian ditutup. Sekolah-sekolah lain yang kebetulan prokesnya bagus, tetap bisa jalan,” ucap Menkes

(Risma Perdana Izzati)

Berita terkait
Kemenkes Tetap Bersiap Menghadapi Covid-19 Gelombang Ketiga
Percepatan vaksinasi juga ditingkatkan untuk mencapai 70 persen penduduk Indonesia.
Menkes Sebut 6 Tranformasi Sektor Kesehatan dalam Webinar IA-ITB
Menkes RI Budi Gunadi Sadikin mendapat tugas dari Presiden RI untuk melakukan transformasi dari sektor kesehatan dengan menyiapkan transformasi.
Penjelasan Kemenkes Soal Penurunan Drastis Covid-19
Siti Nadia Tarmizi memastikan penurunan kasus di Indonesia memang terjadi dan bisa dilihat berdasarkan data.
0
Review PTM, Menkes: Fokus Lakukan Advance Surveillance
Menkes Budi Gunadi Sadikin bersama dan Mendikbudristek Nadiem Makarim diminta Jokowi untuk mereview implementasi pendidikan tatap muka di sekolah.