Semarang - Kelesuan dagang dan industri atau resesi mengintai Jawa Tengah. Sejak kasus Covid 19 pertama kali ditemukan, sektor perekonomian yang paling terdampak. Banyak pekerja yang kena pemutusan hubungan kerja (PHK) karena produksi perusahaan terhenti.
Data Pemerintah Jawa Tengah menyebutkan per 6 April 2020 tercatat sebanyak 191 perusahaan di Jateng dengan 148.791 karyawan terdampak virus ini. Akibatnya, sebanyak 24.240 karyawan di-PHK dan dirumahkan. PHK itu seolah menjadi neraka bagi pekerja, di tengah kebutuhan yang meningkat jelang hari raya Idul Fitri 1441 H.
Tingkat kemiskinan bakal meningkat, berbanding lurus dengan bertambahnya jumlah pengangguran. Apalagi di masa pandemi corona ini, aparat gabungan terus melakukan penyisiran di jalan-jalan, di kedai, dan sejumlah restoran untuk membubarkan kerumunan. Dampaknya, banyak usaha malam yang terancam gulung tikar lantaran tak lagi mendapatkan pelanggan.
Pemerintah Jawa Tengah sebetulnya tak menutup mata dengan kondisi yang ada. Meski begitu, paket kebijakan yang dikeluarkan hanya bersifat untuk mencegah krisis menjadi lebih parah.
Bagi teman-teman yang terdampak, di-PHK atau dirumahkan, silakan mendaftar Kartu Prakerja.
Salah satunya program 35 juta masker dianggap akan menjadi roda perekonomian baru untuk masyarakat di 35 kabupaten kota di Jawa Tengah. Juga alokasi anggaran Rp 1,4 triluan sebagai bagian dari upaya Jaringan Pengaman Sosial (JPS) dan Jaringan Pengaman Ekonomi (JPE).
Anggaran tersebut rencananya membidik 1,8 juta warga yang belum masuk data masyarakat miskin. Mereka belum mendapat bantuan program keluarga harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan kelompok risiko rentan.
Ketua DPD Serikat Pekerja Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (SP KSPI) Jawa Tengah Ahmad Zainuddin menolak tindakan PHK yang dilakukan perusahaan selama masa pandemi corona.
Zainuddin juga menuntut perusahaan untuk memberikan tunjangan hari raya secara penuh bagi buruh. Desakan tersebut setelah melihat ancaman buruh tak akan diberikan THR sepenuhnya pada tahun ini imbas corona.
"Penegasan ini kami sampaikan sebagai tanggapan atas pernyataan kadisnakertrans provinsi bahwa THR akan dicari win-win solution," kata dia Rabu, 8 Maret 2020.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengungkap di wilayahnya ada 3.994 dengan jumlah pekerja 1.679.808 orang, terdiri dari pekerja laki-laki 910.577 orang dan perempuan 769.231 orang.
Ganjar meminta seluruh karyawan yang terdampak corona untuk tenang. Pemerintah pusat saat ini sedang menyiapkan Kartu Prakerja. "Bagi teman-teman yang terdampak, di-PHK atau dirumahkan, silakan mendaftar Kartu Prakerja. Ini program dari pemerintah pusat yang dapat dimanfaatkan. Silakan segera mendaftar di dinas tenaga kerja kabupaten kota atau provinsi," tutur dia.
Semua masyarakat yang belum bekerja, kata Ganjar, bisa memanfaatkan program ini. Adapun syaratnya adalah warga negara Indonesia, berusia minimal 18 tahun, dan tidak sedang mengikuti pendidikan formal.
"Saya minta teman-teman segera mendaftar. Dari kuota Kartu Prakerja Jateng sejumlah 421.705 orang, hingga saat ini baru ada 19 ribu orang yang mendaftar atau belum ada lima persennya. Jadi peluang masih terbuka lebar," jelasnya.
Dengan memiliki Kartu Prakerja, para karyawan yang di-PHK akan mendapat sejumlah fasilitas dari pemerinta selama empat bulan. Pemegang kartu akan mendapat fasilitas senilai Rp 3.550.000, terdiri , Rp 1 juta untuk anggaran pelatihan, Rp 2,4 juta untuk uang saku dan Rp 150 ribu untuk uang survei. []
Baca juga:
- Corona, Prancis Resesi Ekonomi Terparah Sejak 1945
- Bersatu Solusi Atasi Covid-19 dan Resesi Ekonomi
- Strategi Ekonomi Indonesia Atasi Dampak Covid-19
