Surabaya - Kepolisian Daerah Jawa Timur berencana akan mengganti kawasan physical distancing di Surabaya. Setelah Jalan Raya Darmo dan Tunjungan sudah setiap hari di tutup hampir satu bulan pada jam-jam tertentu, selanjutnya Jalan Pandegiling.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Jawa Timur Komisaris Besar Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan rencananya pihaknya akan mengalihkan penutupan di Jalan Raya Darmo ke Jalan Pandegiling. Serta akan membuka kembali dua jalan Tunjungan dan Raya Darmo.
Ini akan dialihkan ke Pandegiling Surabaya, di situ ada beberapa tempat menjadi sentra berkerumun orang, di situ akan kita lakukan patroli.
"Jalan Darmo sudah efektif untuk lalu lintas jalur. Kemungkinan ini berdasarkan analisa intelijen, ini akan kita alihkan ke jalan Pandegiling," kata Truno, Selasa 14 April 2020.
Rencana ditutupnya Jalan Pandegiling ini menurut Truno, karena di tempat tersebut masih banyak warung buka serta digunakan masyarakat untuk nongkrong setiap harinya. Belum lagi, Jalan Pandegiling setiap hari padat kendaraan, karena menjadi pengalihan arus saat Jalan Darmo di tutup.
"Ini akan dialihkan ke Pandegiling Surabaya, di situ ada beberapa tempat menjadi sentra berkerumun orang, di situ akan kita lakukan patroli," kata dia.
Namun, Truno menyebut rencana ini masih digodok oleh pihak kepolisian. Sementara untuk Jalan Tunjungan, Truno menambahkan jalan ini masih efektif untuk diterapkan sebagai kawasan physical distancing.
"Sudah beberapa terevaluasi untuk di Kota Surabaya, Jalan Tunjungan ini akan dilanjutkan dengan pembatasan sifatnya jalur tertib physical distancing. Karena di situ masih banyak orang-orang berkerumun, di situ juga tempat orang berkumpul," ujar dia.
Tak hanya itu, Truno mengatakan di setiap kabupaten dan kota di Jatim juga telah diterapkan kawasan physical distancing. Evaluasi dari program ini juga cukup baik dalam menghalau masyarakat untuk berkerumun.
"Seluruh kita kabupaten di Jatim, kita kembali kepada gugus tugas, karena Jawa Timur masuk ke gugus tugas. Bapak Kapolda Jatim intens melakukan evaluasi dan koordinasi," ucap dia.
Truno juga menjelaskan, terkait dengan pengalihan lokasi physical distancing ini supaya menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi oleh Wali Kota Surabaya bersama Polrestabes Surabaya.
"Nanti Kapolres akan berkoordinasi secara untens dan mengevaluasi dengan kepala daerah mereka dan bagaimana tindak lanjutnya kalau melihat perkembangan ini, akan diteruskan karena efektif untuk prinsip pada physical distancing," kata Truno.
PKS dan Gerindra Dorong Surabaya Terapkan PSBB
Jumlah warga di Surabaya positif terinfeksi Covid-19 atau virus corona terus mengalami peningkatan. Dorongan agar Surabaya mengajukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) semakin didengungkan dan mendapat dukungan dua partai politik di Jawa Timur yakni Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra.
Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah PKS Jawa Timur Lilik Hendarwati menjelaskan untuk menghambat laju penyebaran virus corona sebenarnya perlu kedisplinan. Imbauan Pemerintah agar masyarakat berdiam rumah dan melakukan social distancing tidak cukup untuk melakukan pembatasan masyarakat.
Lilik menilai perlu ada sedikit ketegasan agar virus corona ini penyebarannya berhenti. Mengingat imbauan pemerintah agar masyarakat berdiam di rumah hanya diikuti 20- 30 persen.
"Dibeberapa tempat seperti di Jalan Tunjungan dan Darmo sudah di Lockdown beberapa waktu itu sudah cukup membantu. Namun jalan lain, seperti dari Jalan Indrapura menuju ke Sukolilo masih ramai. Tidak ada perubahan apa pun. Pengurangan hanya 20-30 persen," ujar Lilik dikonfirmasi Tagar, Selasa 14 April 2020.
Lilik menilai Pemkot Surabaya kurang tegas hingga mengakibatkan jumlah kasus positif bertambah banyak. Mengingat jumlah penduduk Surabaya terbanyak setelah Jakarta.
Anggota DPRD Jawa Timur ini menilai dengan aktivitas luar biasa, sementara tidak ada penekanan maka pencegahan bertambahnya kasus Covid-19 tidak akan berhasil.
Jika situasi seperti ini terus, Lilik pesimis perkiraan puncak pandemi Covid-19 terjadi pada Mei. Apalagi masyarakat masih banyak yang melakukan mudik. Padahal mudik ini bisa saja menjadi penyebab penyebaran Covid-19.
"Maka PSBB adalah solusi lebih baik," pintanya.
Hal senada Wakil Ketua DPD Gerindra Jawa Timur, Hadi Dediyansyah. Ia mengaku PSBB tidak hanya diberlakukan di Surabaya saja, tetapi bisa di daerah lain di mana kasus positifnya banyak.
Ia mengaku beberapa daerah sudah mulai melakukan pembatasan yang arahnya ke PSBB.
”Istilahnya adalah karantina wilayah. Misalnya, ada di Ngawi, Magetan, Nganjuk, dan Ponorogo,” kata dia.
Jika memang dianggap urgent dan sangat diperlukan untuk menekan angka penyebaran Covid-19, Pemprov Jatim harus berani mengeluarkan instruksi PSBB.
”Gubernur perlu membuat instruksi agar bisa serentak. Khususnya, untuk kota besar seperti Surabaya, Malang, dan Jember,” kata
Pria yang juga Anggota DPRD Jawa Timur dari dapil Surabaya menjelaskan bahwa Pemprov maupun pemerintah daerah tak bisa bekerja sendiri-sendiri. Hal ini juga berlaku saat pemberian bantuan kepada warga sebagai kompensasi PSBB.
”Pemberian bantuan kepada warga seperti halnya yang ada di Jakarta, bisa dilakukan. Syaratnya, Pemprov harus menggandeng Pemda sehingga akan lebih maksimal,” tuturnya.
Sementara Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jawa Timur Heru Tjahjono mengatakan hingga saat ini belum ada laporan pengajuan PSBB dari daerah. Meski demikian, ada beberapa daerah yang sudah mengumpulkan beberapa item PSBB.
"Beberapa item PSBB sudah dilakukan di beberapa daerah," ujarnya Heru, di Gedung DPRD Jatim.
Heru akan melakukan inventarisasi hal-hal yang mendukung terlaksananya PSBB. Dengan begitu, daerah yang ingin menerapkan PSBB harus ada koordinasi lagi dengan Gubernur Jatim dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda).
Heru menjelaskan, salah satu cara untuk mengurangi penambahan pasien positif adalah dengan melakukan patroli di tempat keramaian. Sepeti cafe dan warung kopi. Jika terdapat masyarakat berkerumun, akan didatangi polisi dan TNI bersama Dinas Kesehatan.
Pengunjung cafe atau warkop langsung dilakukan rapid test untuk memastikan apakah terinfeksi Covid-19 atau tidak. Apabila dari hasil rapid test diketahui positif, orang bersangkutan akan langsung dikarantina. Hal ini dilakukan untuk mengurangi bertambah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) atau positif.
"Jajaran kepolisian dan TNI, bersama Dinas Kesehatan melakukan patroli dan rapid test," tuturnya.
Dalam penyisiran tempat keramaian itu, Gugus tugas juga memberikan sosialisasi untuk tidak kumpul di tempat seperti warkop atau kafe.
"Syaratnya, mereka jajan tapi dibawa pulang. Ini upaya preventif," tuturnya. []
