Banda Aceh - Rencana Pemerintah Aceh untuk membali empat pesawat terbang N219 mendapat sorotan dari berbagai pihak. Terakhir, sorotan datang dari Masyarakat Tansparasi Aceh (MaTA)
Koordinator MaTA, Alfian menyebutkan, rencana pemerintah Aceh mengadakan pesawat N219 patut ditolak secara tegas sehingga kebijakan anggaran di provinsi ini tidak lagi salah dikelola.
Menurut Alfian, ada beberapa alasan kenapa MaTA menolak rencana pengadaan pesawat tersebut. Pertama, pengadaan burung besi itu sama sekali tidak berkolerasi dengan kesejahteraan rakyat Aceh, akan tetapi hanya kebutuhan elit.
“Aceh pernah mengalami pengalaman buruk dan meruginya keuangan Aceh dalam kebijakan pengadaan pesawat sebelumnya, pesawat Seulawah NAD, pesawat NAA di Aceh Utara dan pengadaan helikopter MI-2,” kata Alfian dalam keterangan diterima Tagar, Rabu 11 Desember 2019.
Kata Alfian, pada pengadaan pesawat sebelumnya, saat itu alasan yang para elit bangun juga untuk kelancaran ekonomi rakyat dan memudahnya akses untuk daerah yang jauh. Namun, faktanya tidak jalan dan keuangan daerah habis dengan sia-sia.
Aceh pernah mengalami pengalaman buruk dan meruginya keuangan Aceh dalam kebijakan pengadaan pesawat.
Sementara alasan kedua, kata Alfian, pemerintah Aceh saat ini memiliki empat unit pesawat di hanggar Sultan Iskandar Muda Blang Bintang, Aceh Besar dari hibah YLI. Kemudian, pada tahun 2018 pemerintah Aceh mengalokasikan anggaran Rp 1,5 miliar untuk over houl tiga unit pesawat.
“Pertanyaanya kenapa pesawat tersebut tidak difungsikan, padahal kalau skema anggaran lebih hemat,” ujar Alfian.
Dia menjelaskan, kebijakan pemerintah Aceh untuk pengadaan pesawat tersebut wajib melalu proses persetujuan DPRA. Hal ini sesuai dengan PP No. 12 Tahun 2019 dan Permendagri No. 33 Tahun 2019. Karena itu, MaTA meminta DPRA untuk menolak terhadap anggaran tersebut demi rasa keadilan terhadap rakyat Aceh saat ini.
Rakyat Aceh, kata Alfian, memiliki harapan besar kepada DPRA untuk tidak menyetujui pengadaan pesawat tersebut. Apabila lembaga legislatif menyetujui, maka patut diduga pengadaan pesawat tersebut jelas hanya kebutuhan para elit politik dan kekuasaan.
“MaTA sangat khawatir apabila pengadaan pesawat tersebut jadi, maka skema pembiayaan dan perawatan anggarannya jelas membebani keuangan Aceh dan sangat berpengaruh terhadap pengalokasian terhadap anggaran publik,” ujar Alfian.
Karena itu, kata Alfian, MaTA mengajak semua masyarakat Aceh untuk bersatu dan menolak secara tegas terhadap pengadaan pesawat tersebut. Menurutnya, pemerintah Aceh lebih baik fokus pada percepatan pemberatasan kemiskinan yang sudah sangat mendesak sekarang ini.
“MaTA mengingatkan kepada pemerinta Aceh dan DPRA untuk berhati hati dalam mengeluarkan kebijkan dan apabila kebijakan koruptif maka MaTA dan publik tidak dapat mentoleransikan,” katanya.
Sebelumnya diberitakan, pemerintah Aceh berencana akan membali pesawat terbang N219 untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah di provinsi itu dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat dan pembangunan daerah.
Rencana pembelian pesawat ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan PT Dirgantara Indonesia (Persero) di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Pusat Manajemen PT Dirgantara Indonesia, Bandung, Senin 9 Desember 2019.
Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah mengatakan, pembelian pesawat N219 akan memberi manfaat besar bagi provinsi ini. Ia yakin, keberadaan pesawat terbang N219 dapat memberi efek positif bagi dunia investasi, termasuk pariwisata dan peningkatan SDM putra putri Aceh ke depan. Hal itu dikarenakan akses ke sejumlah lokasi wisata di Aceh selama ini masih terkendala transportasi.
"Aceh saat ini sedang menggenjot investasi dan mengembangkan sektor pariwisata yang tentu saja membutuhkan kelancaran transportasi," ujar Nova. []
Baca juga:
- Alasan Ombudsman Kritik Pemprov Aceh Beli 4 Pesawat
- Pria Pinrang Sul-Sel Buat Pesawat dari Rongsokan
- Kabut Asap Semakin Pekat, Pesawat Batal Terbang ke Aceh
