Untuk Indonesia
Ramai-ramai Tolak People Power
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, beberapa pengurus MUI daerah, dan berbagai elemen masyarakat menolak rencana aksi people power.
Massa dari Jaringan Masyarakat Peduli Pemilu melakukan aksi menolak "people power" di depan Gedung KPU RI, Jakarta, Senin (13/5/2019). (Foto: Antara/Rangga)

Jakarta - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, beberapa pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) di daerah, dan berbagai elemen masyarakat ramai-ramai menolak rencana aksi people power yang digagas beberapa tokoh dari pendukung calon presiden-wakil presiden Prabowo-Sandiaga Uno.  

Mengutip Antara, Bambang Soesatyo menilai tidak ada unsur yang memenuhi untuk dilakukannya people power sehingga kalau dipaksakan maka yang dirugikan adalah masyarakat Indonesia.

"Wacana digulirkannya people power belum tepat waktunya karena tidak ada keadaan genting yang memaksa. Kalau dipaksakan maka yang rugi adalah rakyat Indonesia," kata Bamsoet usai menggelar buka puasa bersama di Rumah Dinas Ketua DPR, Jalan Widya Chandra, Jakarta, Senin 13 Mei 2019.

Dia menilai people power bisa dilakukan kalau memenuhi unsur-unsur seperti krisis ekonomi dan pemerintahan berjalan otoriter.

Baca juga: Diancam Penggal Kepala, Ini Jawaban Jokowi

Menurut dia, kedua hal itu tidak terjadi, tidak ada krisis ekonomi, semua berjalan demokratis dan pemerintah tidak represif sehingga tidak ada alasan untuk mewacanakan people power.

Dia juga mengomentari terkait ajakan beberapa pihak via grup WhatsApp agar turun ke jalan tanggal 22 Mei, itu tidak perlu dilakukan.

"Tanggal 22 Mei itu bertepatan dengan Nuzulul Quran, jangan nodai hari turunnya Al Quran dengan kegiatan yang kontra-produktif apalagi membahayakan kemanusiaan seperti demonstrasi," ujarnya.

Sementara itu beberapa tokoh agama di Kota Probolinggo, Jawa Timur mengimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi dengan ajakan mengikuti people power.

"MUI meminta masyarakat Kota Probolinggo tidak mudah terprovokasi ajakan mengikuti people power, baik sebelum maupun saat pengumuman penetapan hasil pemilu pada 22 Mei 2019," kata Ketua MUI Kota Probolinggo KH Nizar Irsyad AF di Kota Probolinggo.

Menurutnya para tokoh agama dan masyarakat yang ada di Kota Probolinggo juga sepakat menolak adanya ajakan gerakan people power, sehingga MUI mengimbau masyarakat yang berakhlak dan beradab untuk menghormati dan menerima ketetapan KPU tersebut.

Baca juga: Menangkal Kaum Pengusung Isu Kecurangan Pemilu

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Madiun, Jawa Timur, sepakat menyatakan penolakan terhadap gerakan "people power" yang mengarah ke tindakan untuk menggulingkan pemerintah sah terutama pasca-Pemilu 2019.

Di tempat lain, Ketua MUI Kabupaten Madiun Muhammad Sodiq, Senin 13 Mei 2019, mengatakan jika dalam proses penghitungan suara ditemukan hal-hal yang tidak sesuai aturan, ketidakadilan, ataupun kecurangan, hendaknya dikritik dengan tindakan sesuai hukum dan bukan ajakan untuk melakukan gerakan sosial yang mengarah ke makar.

Ia mengaku prihatin, di tengah proses rekapitulasi yang dilakukan KPU, mencuat informasi adanya pihak-pihak yang mengancam akan melakukan aksi people power karena tidak puas dengan hasil Pemilu 2019,

Aksi people power tersebut diserukan melalui grup-grup WhatsApp secara masif tanpa diketahui siapa pengirim awalnya dan tidak bisa dipertangggungjawabkan.

Untuk itu, MUI Kabupaten Madiun juga meminta masyarakat, khususnya warga Kabupaten Madiun, tidak terprovokasi dengan gerakan people power pasca-Pemilu 2019.

Hal yang sama disampaikan MUI Kabupaten Tangerang, Banten. MUI  menolak seruan pihak tertentu untuk melakukan gerakan people power terkait hasil Pemilu 2019.

"Gerakan itu bisa memecah-belah kesatuan dan persatuan bangsa, untuk itu kami dengan tegas menolak," kata Ketua MUI Kabupaten Tangerang KH Ues Nawawi Gofar di Tangerang, Senin 13 Mei 2019  malam.

Baca juga: Caleg PDIP Sumut Geser Suara Partai Jadi Miliknya

Ues menyatakan akan mendukung penuh kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Dia menambahkan, terkait keputusan resmi hasil pemilu, masyarakat sangat mendukung dan akan menerima apapun hasilnya.

Pendapat senada juga diutarakan Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Tangerang KH. Encep Subandi yang mengajak masyarakat Indonesia untuk menerima hasil resmi dari KPU.

Encep optimistis setelah memantau kinerja KPU setempat, tidak menemukan adanya kecurangan seperti yang disampaikan pihak tertentu.

Ia juga menolak seruan people power karena NU tidak mendukung ada pergerakan massa seperti itu.

Encep menambahkan people power merupakan kegiatan yang konyol, tidak mendasar, dan tidak ada kaitannya dengan agama.

Tindakan demikian, katanya, adalah pelanggaran terhadap agama, bangsa dan dapat merusak kerukunan bangsa yang kita cintai ini.

Baca juga: Ini Dia 10 Parpol Peraih Kursi di DPRD DIY

Di depan Gedung KPU RI Jakarta, massa yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pemilu melakukan aksi menolak people power Senin petang.

Dalam aksinya, massa membentangkan spanduk menolak people power serta mengucapkan terima kasih kepada KPU serta aparat TNI/Polri atas penyelenggaraan dan pengamanan Pemilu 2019.

Mereka juga mengirimkan karangan bunga besar kepada KPU RI, serta menyerahkan bunga buket kepada perwakilan KPU RI. []


Berita terkait
0
Program Gojek yang Hanya Diterapkan di Yogyakarta
Gojek menghadirkan sebuah program yang hanya diterapkan di Yogyakarta yang akan memanjakan para siswa.