Amien Rais Disebut Calo Politik Cendana

Ketum Pernusa KP Norman Hadinogero menyebut Amien Rais sebagai calo politik Cendana.
Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais. (Foto: Instagram/amienraisofficial)

Jakarta - Ketua Umum Perjuangan Rakyat Nusantara (Pernusa), KP Norman Hadinegoro, mendorong kepolisan untuk bereaksi cepat, menetapkan Amien Rais sebagai tersangka dalam kasus dugaan makar. Menurut dia, polisi sudah memiliki alat bukti yang cukup guna menjerat politisi senior PAN itu terkait dengan upaya kudeta pemerintahan yang sah melalui narasi people power.

"Sangat, harus segera masuk (penjara) itu. Dia salah satu dedengkot nya yang harus segera masuk. Orang bisa melaporkan dia. Polisi sudah cukup bukti, tinggal tunggu waktu saja. Ada video yang membuat Amien Rais tak lagi bisa mengelak. Apalagi di video, Amien Rais sifatnya menghasut, dia ini adalah arsiteknya" kata Norman saat dikonfirmasi Tagar, Kamis 30 Mei 2019.

Menurut Norman, people power yang digaungkan oleh Amien Rais, telah membangunkan sel-sel tidur kelompok radikal yang memang mencari momentum. Ia memandang kerusuhan yang terjadi di Jakarta pada 21-22 Mei 2019 sudah direncanakan dari jauh-jauh hari. "Salah satu contohnya adalah, masak mobil ambulans Gerinda ada batu. Itu ada bukti CCTV," ujar dia.

Norman kemudian menyebut Amien Rais sebagai calo politik. Menurut dia, dalam melancarkan aksi, Amien bergerak berdasarkan orderan 'oknum' yang memerintahkannya.  

"Yang mau makai (jasa) dia, bayar dia. Dan dia (Amien Rais) juga aman, dikasih fasilitas seperti tanah luasnya di Jogja. Dapat uang dari mana? Kalau dia seorang dosen, berapa sih pendapatannya? Harus dianalisa ada yang membiayai, karena dia berani pasang badan; urat malunya sudah tidak ada lagi," imbuh dia.

Ketua Umum Perjuangan Rakyat Nusantara, Pernusa, Kanjeng Pangeran Norman HadinegoroKetua Umum Perjuangan Rakyat Nusantara (Pernusa), Kanjeng Pangeran Norman Hadinegoro. (Foto: Tagar/Dok pribadi)

Dalam catatan Norman, Amien Rais juga menduduki jabatan penting di suatu lembaga Islam. Organisasi keagamaan yang ia maksud diduga kuat termasuk golongan yang telah terpapar radikalisme seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). 

Selain itu, dia menduga, Amien turut berafililiasi dengan keluarga Cendana yang tak menginginkan capres petahana Joko Widodo (Jokowi) melanjutkan dua periode pemerintahan.

"Bermain dua kaki (Amien Rais), karena dia memegang pembina salah satu dewan Islam. Bukan Muhammadiyah. Organisasi tersebut termasuk garis keras lembaga Islam, ia adalah salah satu pembina,” bebernya.

"Amien Rais itu adalah anteknya Cendana. Tinggal dipanggil (polisi), tinggal nunggu giliran saja. Ada yang melaporkan ke Bareskrim dari aktivis 98. Di situ ada 9 orang, termasuk Amien Rais," ucap Norman menambahkan.

Sebab itu, pihaknya mendorong sesegera mungkin pihak kepolisian melakukan penetapan tersangka terhadap Amien Rais. Sebab, menurut dia, yang dipertaruhkan saat ini adalah negara, dengan tujuan ada yang ingin mengganti ideologi Pancasila

Norman melanjutkan, people power sejatinya telah berlangsung dalam pemilu serentak yang digelar 17 April 2019.

"Yang bisa mendiamkan ini adalah aturan perundang-undangan. Itu yang bisa mengerem melawan mereka harus dengan peraturan, ada UU ITE. Sekarang jangan didiamkan, yang penting ada yang lapor. Asal muasal makar itu dari Amien Rais, dikembangkan oleh Eggi Sudjana dan yang lain termotivasi. Karena Amien Rais, sel-sel tidur HTI yang telah dibubarkan jadi bangun, karena ada peluang people power. Itu kan kudeta," kata Norman. 

Terkait dengan kerusuhan 22 Mei yang pecah di Jakarta, Norman menduga ada tiga pihak berkepentingan yang sengaja ingin mengganjal langkah Jokowi untuk meneruskan fase kepemimpinan sebagai pemimpin tertinggi di NKRI.

Pertama, menurut dia adalah kepentingan dari keluarga Cendana. Kedua, mafia migas yang keran bisnisnya digunting oleh pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Ketiga, Hizbut Tahrir Indonesia serta organisasi Islam yang menginginkan kekhilafahan.

"Sebenarnya di balik itu ada suatu kekuatan kelompok Cendana dan kroni-kroninya. Mereka marah karena uangnya yang triliunan di Swiss terlacak oleh negara. Berikutnya adalah kumpulan dari calo-calo pengusaha berdasi minyak petral, termasuk perusahaan Freeport yang diambil alih oleh Jokowi. Mereka berusaha menjatuhkan capres petahana harus tidak jadi presiden," ujar dia.

"Lalu disusupi juga oleh Hizbut Tahrir Indonesia atau gerakan islam radikal yang antidemokrasi. Mereka mencari momentum dan saling menunggangi, tapi satu kesatuan. Kalau satu per satu tokoh digembosi, Insya Allah negara ini 50% adem, karena pentolannya sudah ketarik semua. Bila perlu Habib Rizieq ditarik ke Indonesia, jemput," tutup Norman. 

Baca juga: 

Berita terkait
0
DPR Terbuka Menampung Kritik dan Saran untuk RKUHP
Arsul Sani mengungkapkan, RUU KUHP merupakan inisiatif Pemerintah. Karena itu, sesuai mekanisme pembentukan undang-undang.