Jakarta - Diplomat perwakilan Indonesia, Silvany Austin Pasaribu memberikan tamparan keras kepada Perdana Menteri Republik Vanuatu Bob Loughman di Sidang Majelis Umum ke-75 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait isu pelanggaran HAM di Papua.
Bob Loughman mewakili Vanuatu menganggap persoalan pelanggaran HAM oleh di Indonesia terhadap rakyat Papua di komunitas internasional seakan tak dipedulikan.
Pemerintah RI melalui Silvany menggunakan hak jawabnya untuk membungkam Vanuatu. Dia menilai, tudingan yang dilontarkan Vanuatu terhadap Indonesia terlalu berlebihan. Lantas, ia pun meminta negara itu terlebih dahulu memahami Piagam PBB sebelum berbicara mengenai isu HAM di Tanah Air.
"Saya bingung, bagaimana bisa sebuah negara berusaha mengajari negara lain, tapi tidak mengindahkan dan memahami keseluruhan prinsip fundamental Piagam PBB," kata, Silvany Pasaribu dalam pidatonya di akun Youtube PBB, Minggu, 27 September 2020.
"Melakukan apa yang benar berarti menghormati prinsip-prinsip tidak campur tangan dalam urusan dalam negeri negara lain dan melakukan apa yang benar, untuk menghormati kedaulatan dan Integritas wilayah negara lain. Ya, sebelum anda melakukan hal itu, tolong jangan menceramahi negara lain," kata dia menambahkan.
Lebih lanjut, Silvany menegaskan bahwa Vanuatu bukanlah representasi masyarakat Papua. Dia meminta negara itu tak berkhayal soal Papua di Indonesia.
"Kalian bukan representasi masyarakat Papua, dan tolong jangan berkhayal mengenai hal tersebut," ucapnya.
Dia menegaskan, Papua dan Papua Barat merupakan bagian tak terpisahkan dari Indonesia, seperti provinsi-provinsi lainnya. Tak hanya itu, ia juga menyebut bahwa dua wilayah ini turut berkontribusi dalam pembangunan negara.
"Indonesia akan terus berjuang melawan advokasi separatisme di balik kekhawatiran soal Hak Asasi Manusia. Papua dan Papua Barat adalah bagian tidak terpisahkan dari Indonesia sejak 1945. Hal ini sudah secara formal didukung PBB dan komunitas global sejak puluhan tahun lalu. Ini sudah final, tak dapat diubah, dan permanen," ujar Silvany.
Profil Silvany Austin Pasaribu
Dilansir dari website Kemlu.go.id, Silvany saat ini tercatat menjabat sebagai Sekretaris Kedua Fungsi Ekonomi untuk Perutusan Tetap Republik Indonesia Untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, AS. Tak hanya itu, ia juga sempat dipercaya sebagai Atase Kedutaan RI di Inggris.
Silvany wa ia menempuh pendidikan di Jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Padjajaran, Bandung. Ia kemudian berkarier di Kementerian Luar Negeri.
Silvany meraih gelar master di Universitas Sidney, Australia. Sejumlah tulisannya dipublikasikan melalui media massa, antara lain ‘Asia-Pacific Population Growth and the UN Post-2015 Development Agenda.’
Ketika Indonesia menjadi tuan rumah KTT ASEAN pada 2018, Silvany yang masih berkantor di Pejambon sebagai pegawai baru Kemlu, turut terlibat dengan menjadi penghubung alias liaison officer (LO). Saat itu dia mendampingi delegasi Singapura.
Ia mencuri perhatian setelah mewakili Indonesia menggunakan hak jawab di Sidang Umum PBB soal tuduhan Vanuatu mengenai dugaan pelanggaran HAM di Papua.
- Baca juga: Bicara Papua, Silvany Pasaribu Bungkam Vanuatu di Sidang PBB
- Baca juga: Isu Papua, Silvany Pasaribu: Vanuatu Punya Obsesi Tak Sehat
Dalam pidatonya, Silvany dengan tegas meminta negara Pasifik itu untuk berhenti mencoba mencampuri urusan dalam negeri Indonesia.
"Saya bingung, bagaimana bisa sebuah negara berusaha mengajarkan negara lain, tapi tidak mengindahkan dan memahami keseluruhan prinsip fundamental Piagam PBB," kata Silvany dalam pidatonya seperti dikutip dari akun resmi PBB.
Silvany mengatakan bahwa Indonesia sebagai negara yang memiliki berbagai budaya, ratusan kelompok etnis, suku, dan bahasa, berkomitmen pada isu HAM.
"Kami menghargai perbedaan, menghormati toleransi, dan setiap orang memiliki hak yang sama di negara demokrasi terbesar ketiga di dunia ini,” tuturnya. []
