Jakarta - Diplomat muda Silvany Austin Pasaribu menuding Vanuatu memiliki obsesi berlebihan dan tidak sehat tentang bagaimana Indonesia harus bertindak atau memerintah negaranya sendiri, dalam isu dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua.
Ucapan Silvany terlihat dalam rekaman video resmi yang dirilis Persatuan Bangsa-bangsa (PBB). Menurutnya, hampir setiap tahun dalam Sidang Umum PBB, Vanuatu selalu menyinggung isu dugaan pelanggaran HAM yang dialami masyarakat Papua---sebuah tuduhan yang dianggap Indonesia sengaja digaungkan untuk mendukung separatisme.
Dalam menjawab tudingan tersebut, diplomat yang kini bertugas sebagai Sekretaris Kedua Fungsi Ekonomi pada PTRI New York itu mengatakan Indonesia akan melawan segala bentuk advokasi terhadap separatisme di Papua, meski dengan kedok isu kemanusiaan yang dianggap terlalu dibuat-buat dan mengada-ada.
"Indonesia akan membela diri dari segala advokasi separatisme yang disampaikan dengan kedok kepedulian terhadap hak asasi manusia yang artifisial," kata Silvany Pasaribu, dikutip Tagar pada Senin, 28 September 2020.
Silvany mengatakan, sejak tahun 1945 Papua dan Papua Barat merupakan bagian dari Indonesia yang merupakan keputusan final dan tidak dapat diubah. Hal ini juga telah didukung dengan tegas oleh PBB serta komunitas internasional sejak beberapa dekade lalu.
Lantaran itu, ia meminta kepada Vanuatu untuk menghormati kedaulatan negara lain yang juga telah termaktub jelas dalam Piagam PBB, termasuk menghormati langkah yang diambil negara lain dalam menyelesaikan masalah di Tanah Airnya sendiri.
"Prinsip-prinsip Piagam PBB yang jelas tidak dipahami Vanuatu adalah penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial," kata dia.
Diplomat RI di PBB, Silvany Austin Pasaribu membungkam Vanuatu soal Papua (Foto: Youtube/PBB)
Sebelumnya, Perdana Menteri Vanuatu Bob Loughman menuduh Indonesia melakukan pelanggaran HAM di Papua, dan masih berlanjut hingga saat ini.
Menurut dia, dugaan pelanggaran HAM di Papua menjadi perhatian khusus negara-negara Pasifik yang menyeru agar Indonesia mengizinkan Dewan HAM PBB mengunjungi Papua.
Namun permintaan tersebut tak kunjung mendapat jawaban positif dari pemerintah Indonesia.
Pada pertemuan PBB tahun lalu, Vanuatu juga menuding Indonesia tak memberi izin kepada Dewan HAM PBB untuk berkunjung ke Papua.
Saat itu, Wakil Tetap Vanuatu untuk PBB, Sumbue Antas, mengaku prihatin atas penundaan Pemerintah Indonesia terkait pemberian izinbagi Komisioner HAM untuk mengunjungi Papua.
- Baca juga: Bicara Papua, Silvany Pasaribu Bungkam Vanuatu di Sidang PBB
- Baca juga: Pengamat Nilai Kritik Vanuatu Soal HAM di Papua Tak Didengar
Dalam jawabannya, Silvany justru mempertanyakan soal Vanuatu yang belum meratifikasi konvensi internasional tentang penghapusan diskriminasi rasial dan menandatangani perjanjian internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, namun justru menceramahi Indonesia mengenai isu HAM di Papua.
"Kami menyerukan kepada Pemerintah Vanuatu untuk memenuhi tanggung jawab hak asasi manusia Anda kepada rakyat Anda dan dunia. Jadi sebelum Anda melakukannya, mohon simpan khotbah Anda untuk diri Anda sendiri," ujar Silvany Pasaribu. []
