Jakarta - Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Wasisto Raharji Jati menyarankan agar pemerintah Indonesia menindaklanjuti kritik yang disampaikan Perdana Menteri Republik Vanuatu Bob Loughman di Sidang Majelis Umum ke-75 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait pelanggaran HAM di Papua Barat.
"Saya pikir langkah tersebut perlu ada tindak lanjut bagi Indonesia untuk mendekati komunitas negara-negara Pasifik Selatan," ujar Wasisto dalam pesan singkatnya kepada Tagar, Senin, 28 September 2020.
Hal itu terjadi karena kemiripan ras orang Papua dengan orang-orang di Pasifik Selatan. Kondisi itu yang membuat negara itu bersolidaritas
Wasisto menyampaikan, negara-negara yang berada di dekat kawasan Pasifik Selatan seperti Vanuatu tersebut sangat peduli dengan permasalahan yang terjadi di Papua. Terlebih, kata dia, informasi yang didapat negara-negara itu selalu satu arah yakni dari kalangan separatis.
"Hal itu terjadi karena kemiripan ras orang Papua dengan orang-orang di Pasifik Selatan. Kondisi itu yang membuat negara itu bersolidaritas," ucapnya.
Sebelumnya, Perdana Menteri Republik Vanuatu Bob Loughman mendapat tamparan keras dari Diplomat perwakilan Indonesia, Silvany Austin Pasaribu di Sidang Majelis Umum ke-75 PBB.
Pasalnya, Bob Loughman mencoba menceramahi Indonesia soal pelanggaran HAM di Papua Barat. Dia beranggapan, komunitas internasional seakan tak peduli dengan persoalan tersebut.
Indonesia melalui Silvany kemudian memakai hak jawabnya untuk membungkam Vanuatu. Dia menilai, tudingan yang dilontarkan Vanuatu terhadap Indonesia terlalu berlebihan. Lantas, ia pun meminta negara itu terlebih dahulu memahami Piagam PBB sebelum berbicara mengenai isu HAM di Tanah Air.
- Baca juga: Bicara Papua, Silvany Pasaribu Bungkam Vanuatu di Sidang PBB
- Baca juga: DPR Desak TNI - Polri Usut Pelaku Penembakan Pendeta di Papua
"Saya bingung, bagaimana bisa sebuah negara berusaha mengajari negara lain, tapi tidak mengindahkan dan memahami keseluruhan prinsip fundamental Piagam PBB," kata, Silvany Pasaribu dalam pidatonya di akun Youtube PBB, Minggu, 27 September 2020. []