Vanuatu, Negara Kecil yang Usik Indonesia Soal Papua di PBB

Perdana Menteri Republik Vanuatu, Bob Loughman menyoroti isu pelanggaran HAM di Papua Barat.
Ilustrasi Repubik Vanuatu. Perdana Menteri Vanuatu Bob Loughman mendapat tamparan keras dari Diplomat perwakilan Indonesia, Silvany Austin Pasaribu di Sidang Majelis Umum ke-75 PBB, karena menyinggung soal pelanggaran di Papua Barat. (Foto: youtube.com).

Jakarta - Mendadak nama Republik Vanuatu, sebuah negara kecil yang terletak di Samudera Pasifik menjadi sorotan publik Indonesia. Ini gegara pernyataan Perdana Menteri Republik Vanuatu Bob Loughman yang menyoroti isu Papua di Sidang Majelis Umum ke-75 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). 

Bob Loughman mencoba menceramahi Indonesia soal pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua Barat. Dia beranggapan, komunitas internasional seakan tak peduli dengan persoalan tersebut. 

Pernyataan itu membuat geram diplomat perwakilan Indonesia,  Silvany Austin Pasaribu. Dia menilai, tudingan yang dilontarkan Loughman terhadap Indonesia terlalu berlebihan. Lantas, ia pun meminta negara itu terlebih dahulu memahami Piagam PBB sebelum berbicara mengenai isu HAM di Tanah Air.   

Vanuatu sebenarnya negara kecil yang terletak  di Samudra Pasifik bagian selatan. Negara kepulauan ini terletak di sebelah timur Australia, timur laut Kaledonia Baru, barat Fiji dan selatan Kepulauan Solomon.

Mengutip dari wikipedia.org, Vanuatu dihuni oleh bangsa Melanesia. Orang Eropa pertama yang mengunjungi pulau ini adalah Fernandes de Queiros dari Portugis beserta armadanya dari Spanyol yang sampai ke daerah ini pada tahun 1606. 

Silvany Austin PasaribuDiplomat RI di PBB, Silvany Austin Pasaribu membungkam Vanuatu soal Papua (Foto: Youtube/PBB)

Spanyol dan Portugal masih bersatu di bawah pimpinan raja Spanyol sejak tahun 1580. Kerajaan Portugis didirikan kembali tahun 1640, sehingga Queiros mengklaim kepulauan ini untuk Spanyol sebagai bagian dari Hindia Timur Spanyol. Ia  kemudian memberinya nama La Austrialia del Espíritu Santo.

Pada tahun 1880, kepulauan ini jatuh ke tangan Prancis dan Britania Raya. Pada tahun 1906, kedua negara ini setuju untuk membentuk pemerintahan bersama atau kondominium yang diberi nama Hebrides Baru. Gerakan kemerdekaan mulai muncul tahun 1970, dan akhirnya Republik Vanuatu berdiri tahun 1980. Vanuatu kemudian menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, Persemakmuran Britania, Francophonie, dan Forum Kepulauan Pasifik.

Berdasarkan worldometers.info, jumlah penduduk Republik Vanuatu saat ini mencapai 308.962 jiwa. Angka ini berdasarkan data tertanggal 27 September 2020. Menurut data PBB, jumlah penduduk mencapai 307.145 jiwa pada paruh pertengahan tahun 2020. 

Vanuatu menempati peringkat nomor 181 dalam daftar negara berdasarkan populasi. Kepadatan penduduk mencapai 25 per Km2 (65 orang per mi2).

Total luas tanah adalah 12.190 Km2.  Dari jumlah tersebut, sekitar
24,4% merupakan wilayah perkotaan dengan jumlah 75.025 orang pada tahun 2020. Usia rata-rata di Vanuatu adalah 21,1 tahun.

Ekonomi Republik Vanuatu bersumber pada sektor  pertanian, perikanan, pariwisata, dan layanan keuangan lepas pantai. Pada 2019, produk domestik bruto (PDB) negara ini mencapai US$ 0,92 miliar, menurut data resmi Bank Dunia. Angka ini kurang dari 0,01 persen terhadap ekonomi dunia. 

Sementara itu, pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Wasisto Raharji Jati menyarankan agar pemerintah Indonesia menindaklanjuti kritik yang disampaikan Perdana Menteri Republik Vanuatu Bob Loughman di Sidang Majelis Umum ke-75 PBB terkait pelanggaran HAM di Papua Barat.

"Saya pikir langkah tersebut perlu ada tindak lanjut bagi Indonesia untuk mendekati komunitas negara-negara Pasifik Selatan," ujar Wasisto dalam pesan singkatnya kepada reporter Tagar, Rahmat Fathan, Senin, 28 September 2020. []






Berita terkait
Bicara Papua, Silvany Pasaribu Bungkam Vanuatu di Sidang PBB
Indonesia melalui Silvany Pasaribu memakai hak jawabnya untuk membungkam Vanuatu. Vanuatu lagi-lagi membawa isu Papua untuk menyerang pemerintahan.
Vanuatu Singgung HAM di Papua, LIPI: Perlu Ada Tindak Lanjut
Pengamat politik LIPI, Wasisto Raharji Jati sarankan pemerintah Indonesia menindaklanjuti kritik PM Vanuatu Bob Loughman soal isu HAM di Papua.
Stafsus Jokowi Motivasi Mahasiswa Asal Papua di Sumbar
Staf khusus Presiden Joko Widodo, Billy Gracia Yoshaphat Mambrasar memotivasi mahasiswa asal Papua yang kuliah di Sumatera Barat.
0
Prakiraan Cuaca Jakarta, Rabu 2 Juni 2021
BMKG menyampaikan peringatan dini waspada potensi hujan, kilat, petir, dan angin kencang, di wilayah Jaksel dan Jaktim pada sore dan malam hari.